Depok, PostJakarta.com –
Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) kota Depok menggelar acara Sosialisasi pengawasan Partisipatif dengan tema “Perempuan Berdaya Demokrasi Terjaga”. Acara tersebut berlangsung di Wisma Makara UI, di lingkungan kampus UI di Depok pada Selasa (05/11/2024).
Acara sosialisasi ini dibuka dengan kata sambutan dari 2 orang Pejabat Bawaslu Depok, yaitu Sugeng Nugroho sebagai Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Depok, dan Sulastyo, anggota Bawaslu Depok sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Sulastyo juga meresmikan dimulainya acara dengan mengetukkan palu sebanyak 3 kali.
Giat sosialisasi ini dihadiri oleh 100 peserta, seluruhnya perempuan dari berbagai Organisasi kewanitaan, diantaranya Gerakan Wanita Katolik Depok, Fathayatul Nahdlatul Ulama, Aisyah kota Depok, Bakesbangpol dan juga Wanita Bhayangkari Polres Metro Depok. Lalu ada pula kehadiran perempuan dari Panwascam, PKD serta pengawas kelurahan di seluruh kota Depok.
Sebagai narasumber adalah ibu Hopsah SH MH sebagai Tenaga Ahli DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) RI , dan Novita Ulya SH, sebagai Praktisi Pemilu / Pilkada, yang juga merupakan Ketua Panelis Debat Pilkada Depok 2024.
Dalam sambutannya anggota Bawaslu Depok bpk Sulastyo mengungkapkan bahwa di Pilkada kota Depok tahun 2024 ini, jumlah pemilih perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Ada pengurangan untuk jumlah TPS di Depok, dibanding pada saat Pilpres dan Pileg bulan Februari yang lalu. Dari yang tadinya berjumlah 5000 TPS, berkurang menjadi 2700 TPS pada Pilkada bulan November ini.
Pada sesi pemaparan materi, Tenaga Ahli DKPP RI ibu Hopsah menjelaskan bahwa dinamika pemilu di Jawa barat khususnya Depok, terbilang cukup riskan. Hal ini terindikasi dari laporan Kinerja dan Tantangan DKPP pada Pemilu dan Pilkada tahun 2024, dari seluruh daerah pemilihan (dapil) di Indonesia. Dimana terdapat unsur pengaduan dari elemen masyarakat sebanyak 424 kasus, sementara aduan dari elemen Penyelenggara Pemilu sebanyak 62 kasus, dan elemen parpol 46 kasus. Dari data-data tersebut prov Jawa Barat menempati peringkat aduan tertinggi, kedua setelah prov Sumatera Utara.
Oleh karena itu diharapkan oleh Hopsah, pemilih perempuan di Jawa barat khususnya di kota Depok dimana jumlahnya lebih banyak daripada lelaki, diharapkan berperan lebih aktif dalam pengawasan partisipatif guna mencegah terjadinya tingkat pelanggaran pemilu yang lebih besar. Ada 3 jenis pelanggaran pemilu yang tidak terampuni di mata DKPP RI, yang pertama terkait dengan kasus asusila, yang kedua adalah money politics, yang ketiga adalah terkait pergeseran suara.
Adapun untuk Pilkada 2024 ini akan diadakan secara serentak di 545 daerah, 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Selanjutnya Hopsah menjelaskan bahwa ada 3 tahapan yang riskan untuk Pilkada 2024. Yang pertama adalah Pendaftaran, yang kedua Kampanye, dan yang ketiga tahap Penghitungan suara.
Pada sesi pemaparan yang disampaikan Novita Ulya, dijelaskan mengenai aplikasi SIWASLU. Aplikasi ini dirilis oleh Bawaslu untuk menyediakan informasi proses beserta hasil pemungutan maupun penghitungan suara. Siwaslu sendiri merupakan singkatan dari Sistem Pengawasan Pemilihan Umum.
Aplikasi Siwaslu ini nantinya akan digunakan oleh seluruh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk Pilkada 2024.
Adapun tujuan Aplikasi Siwaslu ini pada dasarnya adalah sebagai alat kerja untuk Pengawas TPS, menjalankan tugas pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada. Selain itu, Siwaslu juga digunakan sebagai media untuk menyediakan informasi pengawasan proses dan hasil pemungutan serta penghitungan suara.
Setelah sesi pemaparan selesai, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Acara ditutup dengan foto bareng seluruh peserta sosialisasi dengan para narasumber. (Irfan)
