Connect with us

Nasional

Seminar Nasional Reformulasi IRBI

Published

on

KENDARI – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana menggelar kegiatan Seminar Nasional Reformulasi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada Rabu (11/10) di Claro Hotel, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Termasuk ke dalam rangkaian kegiatan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2023, semnas ini diselenggarakan untuk menyampaikan draf Reformulasi IRBI kepada stakeholders dan penerima manfaat IRBI.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan, IRBI merupakan dokumen penting yang telah dimanfaatkan berbagai instansi selama 10 tahun terakhir.

“Secara garis besar, IRBI telah dimanfaatkan dalam 3 hal utama yaitu indikator untuk mengukur keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana, sebagai instrumen untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah, dan sebagai salah satu parameter untuk penentuan besaran anggaran pembangunan suatu wilayah,” jelas Radit.

IRBI juga memiliki pengaruh penting dalam investasi dan pembangunan wilayah serta penghidupan masyarakat. Mengingat hal tersebut, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam melakukan reformasi agar selanjutnya dokumen IRBI dapat dimanfaatkan lebih maksimal.

Sejalan dengan Radit, Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. IR. H. Nanang Samodra, KA., M.Sc menyampaikan, penilaian risiko perlu dilakukan reformulasi mengingat dokumen tersebut akan menentukan skala prioritas dalam perencanaan penanggulangan bencana.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh mengatakan urgensi dari adanya reformulasi IRBI ini adalah dibutuhkan evaluasi setelah 10 tahun pemanfaatan IRBI. Perlu adanya penyesuasin dengan perkembangan kebutuhan khususnya dalam hal metodologi, jenis bencana, dan kebutuhan stakeholders.

Selain penyampaian draf reformulasi IRBI, pada kesempatan semnas tersebut juga dijaring masukan terkait metode perhitungan dan penyusunan IRBI secara berkesinambungan. Beberapa masukan di antaranya, penilaian kapasitas dapat disederhanakan, perlunya mengaitkan IRBI dengan pembangunan yang dapat menimbulkan risiko bencana, dan masukan lainnya terkait penghitungan kapasitas dan kerentanan.

Dalam sesi penutup, Direktur PERB menyampaikan akan dilakukan pembahasan dan kesepakatan lebih lanjut dalam menentukan indikator penyusun kapasitas, diskusi teknis dengan Bappenas, dan juga uji coba perangkat reformulasi IRBI.

Seminar Nasional IRBI dihadiri kurang lebih 300 peserta yang hadir langsung maupun bergabung melalui daring, yang terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, NGO, dan  lembaga donor.

(Pusat Data, Informasi dan Komunikasi BNPB )

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Sekjen Kemendagri Beberkan Kunci Sukses Penerapan Otonomi Daerah

Published

on

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro membeberkan kunci sukses penerapan otonomi daerah. Menurutnya, di tengah penerapan sistem otonomi daerah, kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah merupakan salah satu variabel terpenting dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Ini mengingat sistem otonomi daerah memberikan sejumlah kewenangan terkait urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah (Pemda).

Hal itu disampaikan Suhajar saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2024 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Meskipun demikian, lanjut Suhajar, kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah tidak dapat berjalan efektif bila kepala perangkat daerah tidak memberikan dukungan secara optimal. Oleh karena itu, variabel kedua kesuksesan otonomi daerah adalah kapasitas perangkat Pemda. Hal ini karena mereka bertanggung jawab dalam mengerjakan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

“Yang ketiga adalah partisipasi dan kontrol masyarakat, karena yang dilayani adalah masyarakat,” ujar Suhajar.

Dirinya menegaskan, Pemda harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini salah satunya dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, murah, bahkan gratis.

“Dan fungsi pemerintahan adalah pelayanan untuk melahirkan keadilan, pembangunan untuk melahirkan kesejahteraan, pemberdayaan untuk melahirkan kemandirian, dan pengaturan untuk melahirkan ketertiban,” tandas Suhajar.

Continue Reading

Nasional

Hj. Ela Dahlia Pejuang 1 Kursi Untuk Fraksi PKS DPRD Kota Depok

Published

on

Sawangan, Dipastikan Caleg nomor 11dari PKS, Hj. Ela Dahlia sebagai pendatang baru menyumbang 1 kursi bagi fraksi PKS DPRD kota Depok dengan perolehan suara signifikan. Hingga setiap harinya berdatangan para pendukungnya mengucapkan selamat dan sukses kepada HJ. Ela Dahlia.

Caleg nomor 11 dengan mendapatkan nmr kursi 11 DPRD kota depok.

Hj. Ela Dahlia boleh di bilang aktivis lingkungan . Banyak karya nyata Hj. Ela yang berlanjut hingga sekarang dalam upaya memajukan sisi kesehatan dan pendidikan. Itulah yang paling menonjol . Khususnya wilayah Sawangan baru. sosok Hj. Ela sangat akrab di tengah masyarakat sawangan baru. Khususnya ibu ibu. Majlis Ta’lim.

Hj. Ela hingga kini masih sebagai ketua forum komunikasi majlis ta’lim se- kec. Sawangan kota Depok. Terasa perjuangan nyata dalam membangun kesadaran menimba ilmu dalam majlis ta’lim itulah yang dikedepankan.
Hj. Ela tokoh muda pun selanjutnya berani mencalonkan sebagai caleg dari PKS Dapil 6 SABOCI (Sawangan, Bojongsari, Cipayung) di kontestasi politik pemilu 2024. Hj. Ela mendapat suara amanah dari masyarakat dalam kancah perpolitikan kota Depok. Bahkan bisa dikategorikan pejuang kursi bagi PKS.

Mengapa hj. Ela bersemangat untuk menceburkan diri dalam kancah perpolitikan, bersebab ingin perjuangan kemaslahatan kaum wanita. Dan masyarakat berharap penuh bahwa Hj. Ela Dahlia seoranglah yang mampu menyerukan aspirasi masyarakat sawangan baru. Itulah dorongannya, itulah vitaminnya.
Kini terbersit dan dipastikan bahwa beliau akan duduk di kursi DPRD kota Depok.

Harapan bagi pemilih dan simpatisan Hj. Ela Dahlia , bahwa di masa masa penghitungan suara yang saat ini masih berlangsung di tiap kecamatan dan akan berlanjut kepenghitungan tingkat Kota Depok, harus dikawal dalam penghitungan suara.

( tulisan ini hasil rangkuman dialog postjakarta dengan  Ketua Harian Relawan 11 , Ustadz Indra Kurniawan)

Continue Reading

Nasional

Ketua TPP Kelurahan Kedaung Berharap Tidak Ada ekses Negatif di Pesta Demokrasi

Published

on

Kedaung,

Hari ini 13/02/2024, pendistribusian logistik Pemilu kelurahan Kedaung dilaksanakan . Ada 50 TPS yang tersebar di wilayah kelurahan Kedaung mendapatkan giliran untuk diantarkan petugas PPS kelurahan Kedaung kec sawangan kota Depok .

Perlu di ketahui bahwa Team pemantau pemilu kelurahan Kedaung akan memberikan reward kepada setiap TPS yang berhasil mendatangkan peserta pemilu terbanyak .

Ketua team pemantau Pemilu kelurahan Kedaung Dion Wijaya, berharap bahwa semoga dengan adanya pesta demokrasi di wilayah kelurahan Kedaung berjalan lancar tertib dan aman. Tidak ada ekses negatif dari penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Dion juga mengucapkan terimakasih yang sebesarnya kepada para masyarakat serta relawan lingkungan Kedaung yang dengan ikhlas membantu jalannya pendistribusian logistik TPS di 50 lokasi .

Untuk menambah daya semangat warga kedaung serta meningkatkan partisipasi kehadiran di TPS pada kelurahan kedaung dan menghindari untuk tidak golput
Lurah kedaung (Dion Wijaya) menyiapkan hadiah untuk tingkat partisipasi pemilih tertinggi di TPS…
Untuk tingkat partisipasi ke 1 hadiah uang Rp. 1.500.000
Tingkat partisipasi ke 2 hadiah uang Rp.1.000.000
Tingkat partisipasi ke 3 hadiah uang Rp.500.000.

” Ayo datang ke TPS
jangan golput “. Tutup ketua pemantau Pemilu kelurahan Kedaung.

Marudin ketua PPS kelurahan menambahkan, bahwa Terkait dengan pendistribusian logistik di setiap TPS wilayah Kedaung. Alhamdulillah lancar pengiriman terkait ke 50 TPS yang ada di Kedaung . terlibat dalam pendistribusian adalah panitia PPS dan sekretariat PPS kelurahan juga masyarakat. Ada 12.000 DPT di kelurahan kedaung terbagi di 50 TPS . Setiap TPS ditempatkan 7 petugas PPS “. tutup Marudin

Continue Reading

Trending