Connect with us

Berita

BPSDM Kemendagri dan Pusbangpeg ASN Gelar Diklat Manajemen ASN untuk Tingkatkan Profesionalisme Pegawai

Published

on

Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pusat Pengembangan Kepegawaian (Pusbangpeg) Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. Diklat ini diikuti oleh 27 pejabat fungsional yang berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta berlangsung mulai tanggal 16-20 Oktober 2023 di Hotel Tamarin, Jakarta.

Diklat ini digelar untuk mencetak ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi ASN. Hal itu di antaranya melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“ASN juga memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional,” terangnya saat membuka kegiatan tersebut, Senin (16/10/2023).

Dalam kesempatan itu, Sugeng juga menekankan pentingnya perencanaan kebutuhan pegawai untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan organisasi di masa depan.

Di lain sisi, dirinya juga menyinggung netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. ASN harus dipastikan tidak memihak pada calon maupun partai politik tertentu. Hal ini untuk mencegah adanya intervensi politik sekaligus memastikan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada berjalan adil. Sikap ini juga penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilihan.

Puspen Kemendagri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

IP-KI Harus Membumikan Pancasila di Pelosok Negeri

Published

on

Jakarta, “Seluruh pengurus dan anggota IP-KI DPC Jakarta Utara, untuk tidak henti-hentinya membumikan Pancasila, dan Kibarkan terus Panji-panji IP-KI ke seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagaimana didirikannya IP-KI sebagai organisasi tertua di Indonesia yang konsisten membumikan nilai-nilai luhur Pancasila serta membangun rasa Nasionalisme serta Cinta Tanah Air.

IP-KI harus bisa memberikan kontribusi serta sumbangsih kepada bangsa dan negara”. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Umum DPP. IP-KI ( Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, H. Baskara H. Sukarya pada acara Pelantikan Kepengurusan IP-KI DPC Jakarta Utara, (21/2/2024).

Ketum IP-KI menambahkan, ” Setiap kader IP-KI disetiap wilayah harus mampu bersinergi dengan Pemerintah untuk memberikan masukan maupun memberikan solusi, dengan masih maraknya Korupsi di negeri tercinta ini, juga mengenai masalah kesenjangan sosial, ketidakadilan didalam hukum dan sebagainya “. Tegas H Baskara Harimukti Sukarya.

Hal yang senada juga disampaikan Kepala Suku Dinas Kesbangpol kota Administrasi Jakarta Utara, Yunus Burhan, ” Bahwa Kader IP-KI harus prihatin dengan banyaknya berita Hoax yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, khususnya menjelang Pemilu ini, banyak kalimat yang tidak sesuai dengan budaya kita, seperti Budi Pekerti dan Semangat Gotong-royong, banyak upaya memecahbelah persatuan dan kesatuan bangsa, untuk itulah seluruh kader IP-KI wajib mengkampanyekan Budaya Indonesia sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila. Kedepan kita akan terus melakukan kajian dan diskusi-diskusi tentang penanaman kembali nilai-nilai Pancasila ”,

Ketua DPW IP-KI DKI Jakarta Mulyadi Guntur Aritonang, mengatakan, Bahwa IP-KI DPC. Jakarta Utara semoga siap bekerjasama serta bersinergi dengan organisasi yang sepandangan dengan IP-KI , dengan pemangku kebijakan di wilayah khususnya dalam menjalankan tugas-tugas pokok keorganisasian yaitu mengedepankan idiologi Pancasila. Belakangan ini bermunculan idiologi idiologi yang justru kontra dengan Pancasila, bahkan mengesampingkan Pancasila. Budaya asing Monggo saja , tapi sebagai bahan apresiasi. Asal tidak mengganggu idiologi Pancasila yang mengakar kuat di setiap jiwa dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara “. Pungkas Bang Guntur.

Continue Reading

Berita

Perkuat Indonesia Hadapi Bencana, TNI AD Kolaborasi Dengan BNPB

Published

on

JAKARTA, Dalam rangka memperkuat kapasitas Indonesia menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks dan beragam, TNI AD berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang direalisasikan dalam wujud penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. dengan Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, S.Si., A.pt., M.Kes.

Lewat penandatanganan PKS yang disaksikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (19/2/2024), diharapkan upaya penanganan bencana di tanah air di masa yang akan datang akan menjadi lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. Disamping meningkatkan sinergi dan koordinasi diantara kedua lembaga tersebut, keduanya sama-sama menegaskan komitmen untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam
semua tahapan penanganan bencana, mulai dari Fase mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat/response, hingga pemulihan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

“Banyak hal yang masih mungkin kita tingkatkan. Tadi sudah diulas masalah pencegahan, penanggulangan, dan juga rehabilitasi. Ada banyak inovasi yang akan kita coba ke depan, yang dalam waktu dekat mudah-mudahan dapat segera terealisasi,” ungkap Kasad.

Kasad juga menekankan bahwa dalam hal pencegahan bencana, kerja sama juga dapat dilakukan dengan melibatkan institusi lain di daerah, dengan mengacu pada masukan BNPB terkait wilayah/daerah prioritas yang rawan bencana.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa PKS ini merupakan tindak lanjut dari MoU dengan Mabes TNI, guna meningkatkan kerja sama yang telah berjalan. Kerja sama mencakup berbagai bidang, diantaranya penyediaan personel, peralatan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung operasi penanganan bencana.

“Kerja sama ini sudah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, bukan sebagai program baru. Sebagai contoh, saat ini di Demak yang sedang mengalami banjir, prajurit Angkatan Darat terlibat dalam evakuasi masyarakat, relokasi pengungsi, dan dapur umum. BNPB bergantung pada prajurit Angkatan Darat. Sementara kami memberikan bantuan peralatan, anggaran, dan logistik,” ujarnya menjelaskan pembagian tugas diantara kedua lembaga itu.

Continue Reading

Berita

Rakernas 2024, BNPT Fokus Lindungi Perempuan, Anak Dan Remaja

Published

on

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa (21/24).

Rakernas BNPT Tahun 2024 mengusung tema “Melindungi Perempuan, Anak dan Remaja dari Ideologi Radikal Terorisme untuk mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”
dengan tagline “BNPT Hadir untuk Perempuan, Anak dan Remaja Indonesia”.
Berdasarkan temuan BNPT I-KHub yang telah dituangkan dalam IKHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook 2023, terdapat 3 kelompok yang rentan proses radikalisasi, yaitu Perempuan, Remaja dan Anak-Anak. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Setara Institute tahun 2023 bahwa terjadi peningkatan kategori intoleran aktif dan terpapar di kalangan
siswa SMA.

Jika tidak dilindungi dari proses radikalisasi, kelompok rentan yang merupakan
bagian dari penerus bangsa akan terpapar paham radikal sehingga justru menghambat tujuan Indonesia Emas 2045.
“Ketiga kelompok rentan tersebut adalah generasi penerus bangsa sehingga penting untuk dilindungi dari proses radikalisasi demi mencapai tujuan Indonesia Emas 2045,” jelas Kepala BNPT RI, Komjen. Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si.
Perempuan berperan penting dalam pembinaan keluarga, sementara anak dan remaja merupakan generasi penerus penggerak pembangunan bangsa dan negara, termasuk pembangunan ekonomi.

Oleh karenanya, tidak dapat dibayangkan jika ketiga kelompok rentan tersebut dalam jumlah besar terpapar paham radikal terorisme bahkan sampai melakukan
tindakan pidana terorisme. Kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak dalam aksi-aksi terorisme telah terjadi seperti
kasus Surabaya tahun 2018, dan sebagaimana kita saksikan bersama, memberikan dampak buruk bagi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi yang
inklusif dan bekelanjutan. Itulah sebabnya Program Perlindungan Perempuan, Remaja, dan Anak-Anak menempati urutan pertama dalam 7 Program Prioritas BNPT tahun 2024 dan menjadi tema Rakernas BNPT pada tahun ini, bahwa BNPT hadir untuk melindungi Perempuan, Remaja, dan Anak-Anak.

Selain itu, BNPT juga memilki program-program prioritas lainnya yaitu Pembentukan Desa
Siapsiaga, Pembentukan Sekolah Damai, Pembentukan Kampus Kebangsaan, Program Asesmen Pegawai dengan Tugas Risiko Tinggi, Program Penanganan Warga Negara Indonesia yang Terafiliasi Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan Program Reintegrasi dan Reedukasi Mitra Deradikalisasi serta Keluarga di Luar Lapas.

Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan yang wajib
dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun2018. Ketujuh program prioritas tersebut dimaksudkan pula untuk mendukung terciptanya ketahanan masyarakat (community resilience) terhadap ancaman terorisme.

Ketujuh program ini juga akan menjadi bagian implementasi Perpres Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Ketujuh program prioritas tersebut,
termasuk target capaian dan indikator keberhasilan, akan pula dipaparkan oleh para penanggung jawab program pada Rakornas ini.

Rakernas BNPT 2024 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di BNPT, termasuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Duta Damai dan Kelompok Ahli diharapkan dapat meningkatkan upaya penanggulangan terorisme di tanah air.
“Kiranya Rapat Kerja Nasional BNPT 2024 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di BNPT, termasuk FKPT, Duta Damai dan Kelompok Ahli dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan terorisme di tanah air,” jelasnya.

Rakernas BNPT 2024 turut dihadiri oleh Plt. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. Menteri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S

Continue Reading

Trending