Connect with us

Berita

Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pelestarian Budaya melalui KI Komunal

Published

on

Jimbaran  Bali,

– Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sucipto menekankan pentingnya upaya pelestarian budaya melalui kekayaan intelektual komunal (KIK). Hal ini menghindari adanya klaim dari pihak asing terhadap budaya yang dimiliki Indonesia. 

“Kita tidak ingin kekayaan budaya Indonesia diakui oleh negara lain sehingga pencatatan ini merupakan langkah defensif dan bagian dari pelindungan keanekaragaman budaya dan hayati dari ancaman eksploitasi serta pengakuan oleh negara lain,” ujar Sucipto dalam sambutannya untuk Sarasehan Nasional Penguatan Pemahaman KI dan KIK bagi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Four Points, Ungasan Bali pada Rabu, 13 September 2023.

Lebih dari pelestarian dan pelindungan, inventarisasi KIK dan potensinya akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi daerah. Masyarakat di daerah dapat “menjual” produk kebudayaan yang sudah diakui negara dan mancanegara dengan lebih baik sehingga akan meningkatkan taraf hidupnya. 

“Salah satu contoh KIK di Bali adalah Garam Amed yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis. Pendaftaran Indikasi Geografis ini telah mengangkat ekonomi masyarakat Karang Asem karena garamnya telah membuka potensi ecotourism dan harganyapun juga ikut meningkat setelah didaftarkan,” lanjutnya. 

Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mencatatkan 1.742 data KIK di Pusat Data Nasional (PDN). Data ini sudah divalidasi secara terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Sri Lastami juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah. Apabila ditambahkan nilai kekayaan intelektual, maka ekonomi Indonesia seharusnya bisa berkembang pesat. 

“Orang Jawa bilang Indonesia itu ijo royo-royo, tetapi kita belum bisa memanfaatkan secara maksimal kekayaan kita kalau kita tidak menambahkan unsur kekayaan intelektual bangsa,” ujar Sri Lastami pada kesempatan yang sama. 

Secara rinci, DJKI mencatat 1.106 Ekspresi Budaya Tradisional, 409 Pengetahuan Tradisional, 99 Potensi Indikasi Geografis, dan 127 Sumber Daya Genetik. Kendati demikian, data ini belumlah mencakup seluruh KIK yang ada di Indonesia. 

“Dibutuhkan kerja sama dan peran aktif dari pemerintah di masing-masing daerah untuk melengkapi inventarisasi KIK di wilayah masing-masing,” pungkas Sucipto. 

Sementara itu, kegiatan Sarasehan Nasional bertema Penguatan Pemahaman KI dan KIK bagi Pemerintah Daerah ini diikuti oleh stakeholder kekayaan intelektual di pusat maupun daerah. Kegiatan ini akan menjadi wadah diskusi sehingga nantinya akan dihasilkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas. Acara ini akan digelar pada 13-16 September 2023 di Four Points, Ungasan, Bali. 

Bali dipilih sebagai tempat penyelenggaraan acara ini karena banyaknya KIK yang dimiliki Bali. Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bali Anggiat Napitupulu mengakui bahwa KIK telah membantu bangkitnya Bali dari pandemi.  Diharapkan dengan terselenggaranya acara ini, pengembangan KIK di Indonesia akan maju dengan pesat. (kad/daw)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Front Aktivis Tanah Air Minta Maaf Kepada Bupati Teluk Bintuni

Published

on

Jakarta, Front Aktivis Tanah Air (FAKTA) meminta maaf atas penyebutan nama Bupati Teluk Bintuni terkait kasus Dana Hibah KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

“Kami atas nama Front Aktivis Tanah Air minta maaf sebesar-besarnya atas penyebutan nama Bupati Teluk Bintuni terkait kasus Dana Hibah Kabupaten Teluk Bintuni,” ujar Pembina FAKTA Sandri Rumanama di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Dia mengakui saat aksi unjuk rasa FAKTA di KPK beberapa waktu lalu terjadi diskomunikasi. Karena Ketua FAKTA tidak rahu aksi itu.

“Kita tidak terlibat langsung. Demo dilakukan karena teman-teman mengambil kliping di koran tentang kasus dana hibah itu. Namun berita itu masih sinpang siur, belum valid dan akurat,” ucapnya.

Berdasarkan kajian itu, sambungnya, pihaknya menyadari bahwa terkait dana hibah tersebut tidak ada keterlibatan kepala daerah

“Oleh karena itu, kami minta maaf juga kepada Bupati Teluk Bintuni Bapak Petrus Kasihiw, karena namanya tercantum dalam aksi di KPK,” terangnya.

Sandri menegaskan bahwa teman-teman di FAKTA menyadari kasus ini tidak melibatkan Bupati Teluk Bintuni. “Karena KPU sebagai nomenklatur negara tidak punya sangkut paut dengan pemerintah daerah terkait,” urainya.

Menurut dia, dana hibah adalah hak atas dinas, badan atau lembaga yang mengelola. Jadi tidak ada sangkut paut dengan pemerintah daerah.

Atas kesalahan diskomunikasi ini, Sandri menyatkan FAKTA tidak akan melakukan gerakan lagi.

“Jika ada lagi yang melakukan gerakan atas nama Front Aktivis Tanah Air, maka boleh ditindaklanjuti ke ranah hukum, karena itu bukan dari kami,” cetusnya.

Sandri juga menegaskan FAKTA akan berkoloborasi dengan Bupati Teluk. Bintuni Petrus Kasihiw. Bupati Teluk Bintuni adalah tokoh pembangunan Indonesia Timur yang harus dijaga, memiliki peran besar pembangunan di Indonesia Timur.

Bobby Mony, Anggota FAKTA mengungkapkan, saat demonstrasi beberapa waktu lalu dirinya tidak tahu pernasalahan itu

“Tiba-tiba jam 6 pagi diajak ke KPK. Kenapa jam 6 pagi, karena untuk mengantisipasi hal yang tidak diingiinkan,” tandasnya.

Sementara, Dolly Sangaji, kuasa hukum Bupati Teluk Bintuni, menegaskan pihaknya akan melaporkan pelaku demo ke pihak kepolisian jika demonstrasi diulamgi kembali.

“Karena demo yang dilakukan demo akal-akalan, tidak ada bukti hukum. Sehingga seperti ada rekayasa dan dibayar oleh orang tidak bertanggung jawab,” tukas Dolly yang juga Sekjen KP2IP

Dia mengungkapkan alasan kenapa pihaknya akan melaporkan ke pihak kepolisian, karena menyangkut pencemaran nama baik Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw.

Sekedar diketahui, puluhan mahasiswa dan pemuda yang menamakan Front Aktivis Tanah Air (FAKTA) mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi ((KPK), Jakarta, Selasa (21/11/2023). Mereka berunjuk rasa terkait dana hibah KPUD.

Continue Reading

Berita

Talk Show Radio Pelita Kasih (RPK) Bersama Baskara H. Sukarya Bertajuk “SINERGI IP-KI MEMBANGUN NEGERI

Published

on

Talk Show Radio Pelita Kasih (RPK) Bersama Baskara H. Sukarya Bertajuk “SINERGI IP-KI MEMBANGUN NEGERI

Dalam prolog talk show kali ini RPK (Radio Pelita Kasih) host mengutarakan bahwa Sudah beberapa kali menghadirkan beberapa pengurus IP-KI, diantaranya Ketum IP-KI periode lalu, Bambang Sulistomo, wakil Ketua umum IP-KI bidang Polhukam Jan Pieter Ate ( Mayjend Purn) serta beberapa pengurus DPP. IP-KI.

Perlu di ketahui bahwa Organisasi Kebangsaan IP-KI adalah organisasi tertua di Indonesia. Berdiri sejak 20 Mei 1954 yang didirikan oleh para Pejuang dan Eksponen Tentara pada masa itu, salah satunya; Jenderal Besar AH Nasution, Jenderal Gatot Subroto, Mayjen Azs Saleh, Ratu Aminah Hidayat, Paku Alam VIII, Sultan HB ke-lX dan beberapa tokoh lainnya.
Talk show bertajuk Sinergi IP-KI Membangun Negri, dipandu oleh Roy Agusta – Bung Andreas Bond penyiar tetap RPK. (22/11/2023)

Ketua Umum DPP IP-KI. H. Baskara H. Sukarva, menjelaskan ketika Host bertanya tentang strategi IP-KI saat ini dalam mengambil peran untuk turut membangun negeri?

H. Baskara H. Sukarya menjelaskan bahwa, Kami IP-KI! (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) adalah
Organisasi Kebangsaan yang tetap teguh membumikan nilai-nilai luhur Pancasila, Nasionalisme, inilah Wujud Cinta Tanah air dan membangun sikap Kenegarawanan kepada setiap individu masyarakat (bak kami para pengurus dan kader organisasi maupun mitra juang IP-KI..

Dalam talk show Ketum IP-KI melanjutkan,
Saya sadari nilai-nilai perjuangan yang saya sampaikan tadi tersebut, merupakan suatu bentuk kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, namun ditengah berjalannya dinamika masyarakat ini, kami sadari banyak Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang secara individu di masyarakat juga harus hadapi, apalagi kami sebagai Organisasi Kebangsaan yang konsisten bergerak dalam aspek tersebut, maka diperlukan sebuah upaya Transformasi Kelembagaan baru, Metodologi Pendekatan yang dirasa relevan, serta bisa diterima khususnya para generasi muda penerus bangsa yang saat ini menjadi pengisi Bonus Demografi alias berada pada angka penduduk dengan usia produktif tertinggi.

Maka dari itu, kami mengambil langkah strategis, dalam Tag Line di periode kepengurusan saya : Sinergi IP-K1 Membangun Negeri yang artinya kami berupaya menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga yang sejalan dengan nilai perjuangan IP-K1 untuk dapat hadir memberikan solusi konkret dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa, melalui kapasitas dan kompetensi masing-masing, khususnya kami sebagai organisasi kebangsaan mempunyai ciri khas dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan karakter kebangsaan.

Itu sebabnya, sebagaimana tadi saya jelaskan tentang bagaimana upaya IP-KI kembali ke Jati Diri seperti pada Munas IP-KI tahun 1992 masih bisa Relevan hingga saat ini, saya rumuskan dalam RENSTRA IP-KI Periode 2023-2028 : “Sinergi IP-KI Membangun Negeri”

Kami membuka din kepada masyarakat, organisasi maupun lembaga lembaga NGO maupun para penyelenggara negara, IP-KI saat ini tetap sesuai pada Jati Din-nya, menjangkau dengan digital, tanpa menghilangkan perjuangan moral, tetap berazaskan Pancasila namun berupaya memberikan terobosan untuk para penerus bangsa dan IP-KI tetap berupaya hadir di setiap lini, terus bertransformasi untuk membangun NKRI.

IP-KI sangat menyadari, melakukan semua ini tidak mungkin bisa sendiri, IP-K1 perlu bekerja sama dengan semua pthak, berdiri dan teguh dalam kerangka kebangsaan dan menunjukan sikap kenegarawanan yang menghindari perpecahan, menghormati setiap penuangan moral, menjaga kejujuran dan toleransi dalam kemajemukan untuk menjaga persatuan keutuhan NKRI.

(Tulisan ini dilansir dari lama YouTube Radio Pelita Kasih Jakarta )7

Continue Reading

Berita

Program Doktoral LSPR Merupakan Yang Pertama di Indonesia Dengan Kekhususan Kajian Strategi Kepemimpinan Kehumasan

Published

on

Jakarta –  London School of Public Relation (LSPR) bersyukur dan bangga dengan melakukan pengembangan Program Doktor Ilmu Komunikasi. Setelah melewati berbagai tahapan yang ditentukan pemerintah, LSPR berhasil mendapatkan kepercayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat S3 setingkat doktoral, dengan Izin Pembukaan Prodi Doktor Ilmu Komunikasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 837/ E/O/ 2023.

Prita Kemal Gani, MBA., MCIPR., APR., FIPR.
(Founder & CEO) mengatakan, kepercayaan yang diberikan kepada LSPR merupakan kepercayaan yang komplit, karena LSPR Institute memiliki sepenuhnya jenjang pendidikan tinggi yang dibutuhkan masyarakat akan program tingkat sarjana dan pasca-sarjana (magister dan doktor).

“LSPR Institute kini memiliki peluang yang lebih besar untuk memenuhi standar pendidikan tinggi yang dibutuhkan tidak saja bagi kebutuhan industri kerja nasional, tetapi juga kemampuan lulusan yang berwawasan kelas dunia,” ungkap Ibu Prita dengan penampilan yang energik

Kepercayaan yang diberikan kata Prita Kemal Gani, tidak terlepas dari kontribusi lulusan LSPR Institute di berbagai organisasi, lembaga pemerintahan, juga korporasi nasional dan internasional selama ini. Melalui program tingkat doktoral, LSPR Institute  dapat menyumbangkan ilmu dan menggali yang lebih tinggi dan strategis lagi.

“Dengan mendatangkan para World Class Professor, yaitu para ‘PR Guru’, dan ‘Leadership Guru’, maka kita akan mampu menghasilkan lulusan berwawasan global sehingga mampu berkompetisi dangan alangan profesional lainnya yang berasal dari luar negeri. Dengan demikian akan semakin mengukuhkan competitive advantage atau keunggulan daya saing yang kita miliki,” kata President Asean Public Relations Network tersebut.

Dr. Andre Ikhsano menyampaikan, pihaknya sangat bersyukur atas terbitnya izin Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi pada Institut Komunikasi dan Bisnis LPSR. Program Studi ini dirancang untuk memenuhi tuntutan zaman yang terus berkembang dalam era digital.

Kurikulum yang disusun dengan cermat akan memungkinkan para mahasiswa Program Doktor mendapatkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek komunikasi, khususnya kehumasan dan kepemimpinan.

Hal ini merupakan langkah maju yang signifikan bagi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR dalam mencapai visi dan misi kami untuk menjadi pusat pendidikan tinggi yang unggul dan berkontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat dan bangsa,” kata Rector LSPR ini kepada awak media di Prof. Dr. Djajusman Auditorium & Performance Hall
Sudirman Park LSPR Campus B, Jl. KH Mas Mansyur No Kav. 35, Jakarta Pusat.

Kepala LLDikti Wilayah III Prof. Dr. Toni Taharuddin Ssi. MSc mengatakan, penyelenggraan program doktor ilmu komunikasi oleh LSPR merupakan tonggak sejarah baru yang patut kita syukuri bersama, mengingat pendidikan tinggi adalah tonggak penting bagi pembangunan bangsa.

“Kami mengucapkan selamat atas kelahiran program studi Doktor Ilmu Komunikasi pada perguruan tinggi swasta kebanggaan kita semua yaitu LSPR Institute. Dengan demikian kita memiliki kesempatan emas untuk mendukung pertumbuhan intelektual dan juga penelitian yang mendalam dan berkualitas di bidang komunikasi,” kata Toni Taharuddin saat memberikan sambutannya melalui video conference.

Dihadapan sekitar seratus civitas akademika dan juga wartawan, Toni menjelaskan peran sentral ilmu komunikasi di dalam dinamika masyarakat kontemporer. Melalui penyelenggaraan program doktor, kita berkomitmen untuk menghasilkan para doktor yang memiliki pemahaman mendalam terhadap teori dan metodologi komunikasi, sekaligus  mampu mengaplikasikan pengetahuannya dalam konteks kehidupan nyata.

“Kita percaya LSPR Institute mampu menghasilkan sumber daya perguruan tinggi dengan mutu yang qualified dalam bidang public Relations,” ucapnya.

Mulai hari ini Kamis 23 November 2023 pendaftaran untuk S3 sudah di buka.
” Jadi mulai hari ini pendaftaran yang mau kuliah doctoral (S3) sudah dibuka, pendaftaran bisa on line juga off line dengan uang pendaftaranya sebesar Rp 1.250.000″ tegas Bapak Adi Pratama (Director of Marketing LSPR).
Perkuliahan semester ganjil akan di mulai pada bulan Maret 2024.

“Dapur S3 dari program Doktor LSPR
3.5 tahun terdiri 7 semester, kami memberikan keunggulan diantaranya:
Menkaji ilmu komunikasi dan kepemimpinan kehumasan serta melakukan program mobility dengan kunjungan-kunjungan praktek juga menghadirkan tenaga pengajar Profesor dari  dalam dan luar negeri” sebut Bapak Dr. Rino F. Boer saat beri penjelasan Program S3 Ilmu Komunikasi LSPR

Reward juga bagi yang seminar, workshop serta reward bagi yang bisa selesai dalam waktu 3 tahun.

Continue Reading

Trending