Connect with us

Nasional

DPR RI Memahami Pandangan Pemerintah Soal Rencana Penerbitan Perppu Pilkada

Published

on

Jakarta –

 DPR RI memahami pandangan pemerintah terkait dengan rencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengubah jadwal Pilkada 2024, dari sebelumnya November 2024 menjadi September 2024. Pemahaman itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Ruang Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Rabu (20/9/2023).

Pandangan pemerintah itu juga selaras dengan masukan asosiasi pemerintah daerah dan asosiasi DPRD. Komisi II bakal membahas lebih lanjut substansi perubahan pada pasal-pasal UU Nomor 10 Tahun 2016 bersama Mendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan urgensi menerbitkan Perppu. Hal ini dilandasi dari amanat filosofi terbitnya UU Nomor 10 Tahun 2016 yang melihat tidak selarasnya masa pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk provinsi dengan kabupaten/kota. Kondisi ini berdampak terhadap perbedaan dokumen perencanaan hingga pelaksanaan program menjadi tak sejalan.

“Misalnya ada jalur tol yang dibangun oleh pemerintahan nasional, dan kemudian tidak dibuat perencanaan yang melengkapi jalur tol itu oleh jalanan provinsi, jalanan provinsi tidak dibuat lagi jalan kabupaten/kotanya,” terang Mendagri.

Karena itu, regulasi tersebut hendak menyelaraskan jalannya pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dilakukan dengan mengamanatkan adanya keserentakan Pilkada di tahun yang sama, termasuk dengan pemilu nasional. “Kami berupaya memahami betul filosofinya (UU Nomor 10 Tahun 2016),” jelasnya.

Pemerintah, kata dia, tak ingin daerah terlalu lama dan banyak yang dipimpin penjabat (Pj.) kepala daerah akibat adanya kekosongan. Pasalnya, terdapat 101 daerah dan 4 daerah otonom baru di Papua dan Papua Barat yang diisi oleh Pj. kepala daerah sejak 2022. Kemudian terdapat 170 daerah yang diisi oleh Pj. kepala daerah pada 2023, serta 270 kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang akan berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024.

Berdasarkan data tersebut, terdapat potensi terjadinya kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Apabila ini terjadi, maka pada 1 Januari 2025 terdapat 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif. “Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah yang sifatnya strategis dan mendesak untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025,” ujarnya.

Dia mengatakan, salah satu upaya mengantisipasi kekosongan kepala daerah tersebut harus dipastikan hasil Pilkada Serentak 2024 sudah dilantik paling lambat 1 Januari 2025. Karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai batas akhir pelaksanaan pelantikan bagi kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2024.

Guna memastikan pelantikan tersebut, proses pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 harus disesuaikan menjadi September 2024. Selain itu, tambah Mendagri, perlu juga mempersingkat durasi masa kampanye serta durasi penyelesaian sengketa proses pilkada atau sengketa pencalonan.

Mendagri mengatakan, dengan menyerentakkan pemilu dan pilkada pada 2024 dan pelantikan hasil pilkada paling lambat 1 Januari tahun 2025 dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil. Pelaksanaan pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota juga akan selaras dengan pembangunan pusat.

Dirinya menegaskan, pemerintah bakal segera menyerahkan rancangan Perppu kepada DPR RI sebelum masa sidang 2023 berakhir. Dalam prosesnya, pemerintah akan selalu mengonsultasikan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR RI agar muatan Perppu sesuai yang diharapkan.

Puspen Kemendagri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pelita Air Sambut Kedatangan Armada Ke-10 Airbus A320 dan Menguatkan Komitmen Melayani Masyarakat Indonesia

Published

on

Pelita Air merayakan kedatangan pesawat Airbus A320 ke-10 dalam armadanya. Kedatangan pesawat terbaru dengan registrasi PK-PWL ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam sejarah kami, tetapi juga mencerminkan komitmen kami untuk terus meningkatkan layanan dan pengalaman penerbangan bagi pelanggan setia kami, serta menunjukkan kepercayaan pabrikan dan lessor pesawat terhadap pertumbuhan bisnis Pelita Air.

Pesawat ke-10 ini dan disusul oleh pesawat ke-11 di minggu ke-2 bulan Desember 2023 akan segera diintegrasikan ke dalam jaringan penerbangan kami untuk membantu Pelita Air meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk periode musim liburan Nataru.

Dengan adanya 2 pesawat tambahan tersebut, Pelita Air akan membuka rute-rute baru dan menambah frekuensi penerbangan di rute yang sudah kami layani sehingga total tambahan kapasitas yang akan disediakan meningkat lebih dari 20%.

Animo tinggi masyarakat mengiringi perkembangan Pelita Air melalui pencapaian tingkat keterisian (Seat Load Factor) pada Kuartal III sebesar 83.2% dan sebesar 87.1% pada bulan Oktober 2023. Hingga saat ini, Seat Load Factor pada MTD (Month to Date) bulan November 2023 telah mencapai 88.7%.

Direktur Utama Pelita Air, Dendy Kurniawan, menyatakan, “Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim Pelita Air serta dukungan yang luar biasa dari pelanggan kami. Kedatangan pesawat ke-10 ini dan pertumbuhan yang solid sepanjang tahun 2023 menunjukkan bahwa Pelita Air terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih inovatif bagi pelanggan setia kami.”

Dengan kedatangan pesawat ke-10 dan pertumbuhan yang solid ini, Pelita Air optimis melanjutkan perannya sebagai salah satu katalis dalam industri penerbangan Indonesia dan akan terus berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.

Continue Reading

Berita

Peringati Dua Dekade Pemilu Langsung, The Habibie Center Luncurkan Habibie Democracy Forum

Published

on

Jakarta – The Habibie Center (THC) akan meluncurkan Habibie Democracy Forum (HDF) pada tanggal 15-16 November 2023 mendatang di Jakarta. Peluncuran HDF ini dalam rangka memperingati dua dekade Pemilu langsung di Indonesia (2004-2024), sekaligus menyambut Pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada bulan Februari 2024 mendatang.

HDF akan diselenggarakan setiap tahun pada bulan November sebagai agenda utama dari rangkaian acara HUT The Habibie Center. Adapun tema yang diangkat pada HDF perdana ini yaitu “Memperluas Ruang Sipil untuk Demokrasi yang Lebih Kuat di Indonesia dan Kawasan”.

Tema tersebut dipilih sebagai respon terhadap tren global semakin terbatasnya kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi untuk terus berkembang. Selain itu, fenomena menyusutnya ruang sipil dan demokrasi memunculkan kekhawatiran tidak hanya di Indonesia namun juga secara global.

Acara peluncuran HDF akan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. The Habibie Center juga mengundang mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memberikan pidato terkait perjalanan demokrasi di Indonesia dan kawasan serta upaya merawat dan mengembangkan demokrasi.

Seusai peluncuran HDF, acara dilanjutkan dengan 5 sesi diskusi panel yang mengangkat topik Pemilu 2024 dan prospek demokrasi Indonesia, refleksi pemberantasan korupsi dalam seperempat abad demokrasi, mendorong tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang demokratis dan berkeadilan, mempromosikan etika AI (Kecerdasan Buatan) yang berintegritas untuk demokrasi, serta supremasi hukum untuk menjamin hak dan memperluas ruang sipil.

The Habibie Center berharap dengan diluncurkannya HDF, maka akan menjadi forum tahunan bersama masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi dan mengadvokasi berbagai isu dalam upaya memperkuat nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu, keterlibatan berbagai kalangan masyarakat sipil khususnya organisasi mitra menjadi kekuatan HDF dalam
menilai demokrasi secara objektif, sebagai suatu proses yang terus-menerus berjalan demi mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan hal dimaksud, The Habibie Center mengajak mitra NGO yang selama ini bekerja pada isu-isu demokrasi dan HAM sebagai partner strategis serta mitra media sebagai partner yang setia mengawal demokrasi untuk menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan HDF.

Continue Reading

Berita

Kasad Pimpin Wisuda Purnawira Pati TNI AD 2023

Published

on

Magelang,

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara Wisuda Purnawira Pati TNI AD di Gedung Lilly Rohli, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (11/11/2023).

Rangkaian kegiatan Wisuda Purnawira Pati TNI AD ini berlangsung sejak Kamis lalu (9/11) hingga puncaknya pada hari ini (11/11) yang juga bertepatan dengan peringatan HUT ke-66 Akmil. Tercatat ada 157 Pati yang diwisuda hari ini, terdiri dari satu orang Jenderal, yaitu Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, tujuh orang Letnan Jenderal TNI (Purn), 49 orang Mayor Jenderal TNI (Purn), serta 100 orang Brigadir Jenderal TNI (Purn).

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa selaku perwakilan wisudawan tertua, secara simbolis menyerahkan pedang pora kepada Perwira Muda Abituren Akmil dan Sepa PK, sebagai simbol penyerahan tongkat estafet kepemimpinan kepada generasi Perwira TNI AD selanjutnya.

Sebaliknya, kepada para wisudawan yang akan memasuki masa purna tugas, telah disiapkan cendera mata berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri), Lencana dan KTA Ibu Purnawirawan (Perip), topi dan KTA Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), buku Psikografi, serta buku kenangan.

Usai pelaksanaan upacara, selanjutnya Kasad bersama seluruh wisudawan menuju Rumah Makan (Rukan) Husein Akmil untuk melaksanakan syukuran dalam rangka memperingati HUT ke-66 Akmil. Dimana mengawali acara tersebut, dilakukan prosesi pemotongan tumpeng oleh Kasad didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana (KCK), yang kemudian diberikan kepada Taruna berprestasi, juga kepada Warakawuri.

Dalam momen tersebut, Letjen TNI (Purn) Afini Boer menyampaikan kesan pesannya dengan mengatakan bahwa perlu kesiapan mental dalam memasuki masa pensiun, sebab akan terjadi beberapa perubahan, baik di bidang kesejahteraan, sosial dan ekonomi.

“Menghadapi hal seperti itu, ini merupakan perhatian yang sangat besar dari pimpinan Angkatan Darat kepada kita, untuk mengantarkan kita memasuki masa purna bakti,” ujarnya mengapresiasi atensi Kasad selaku pimpinan TNI AD.

Continue Reading

Trending