Connect with us

Berita

69 Pendaki Gunung Sumbing Dievakuasi

Published

on

Gunung Sumbing Jateng

Sebanyak 69 pendaki Gunung Sumbing dievakuasi oleh tim gabungan setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan jalur pendakian Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran dan Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (1/9). Keseluruhan para pendaki itu tersebar di tiga _base camp_ (BC) pendakian yang meliputi BC Butuh 25 orang, BC Lamuk 7 orang dan BC Stikpala 37 orang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo bersama TNI, Polri dan tim gabungan juga melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait muasal terjadinya karhutla tersebut.

Sekretaris BPBD Kabupaten Wonosobo, Bambang Tri P bersama Kapolres Wonosobo AKBP Eko Novan Prasetyopuspito dalam keterangannya menyatakan bahwa kebakaran tersebut memang rentan terjadi karena faktor cuaca. Oleh sebab itu, Bambang menghimbau kepada seluruh masyarakat maupun tim petugas _base camp_ agar lebih waspada dan segera melapor apabila menemukan titik api.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang tinggal di lereng gunung dan para _base camp_ untuk waspada dan hati-hati mengingat cuaca seperti yang sekarang ini, kemarau panjang sangat rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan,” kata Bambang, Jumat (1/9).

Senada dengan Bambang, Kapolres Wonosobo AKBP Eko Novan Prasetyopuspito juga mengimbau kepada masyarakat khususnya bagi para pendaki gunung agar apabila telah menggunakan api untuk kebutuhan pendakian dapat memadamkan dan memastikan bahwa api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Eko menambahkan bahwa Polres Wonosobo akan berkolaborasi dengan Brimob Polda Jateng, BPBD Kabupaten Wonosobo dan relawan PB Wonosobo untuk menyisir lokasi khususnya jalur pendakian dengan fokus utama mengevakuasi para pendaki.

“Kami mengimbau kepada para warga sekitar hutan agar melakukan upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya kebakaran, contoh para pendaki setelah menggunakan api harus dimatikan dan benar-benar mati,” kata Eko.

Di samping itu, pemadaman sekaligus kaji cepat juga diupayakan guna mencegah agar api tidak meluas. Adapun upaya pemadaman karhutla tersebut cukup menantang, sebab titik api diperkirakan berada pada ketinggian antara 2.500 hingga 2.900 mdpl dan diduga dari arah jalur pendakian via Banyumudal. Selain itu lokasi titik api masih belum diketahui secara pasti karena terhalang kabut yang mulai turun.

Berdasarkan laporan visual dari lokasi permukiman warga, api terlihat menyala dan mengeluarkan kepulan asap putih tertiup angin. Namun dipastikan bahwa jaraknya jauh dari perkampungan penduduk, sehingga kecil kemungkinan dapat menyambar hingga rumah-rumah warga.

Adapun perkembangan yang diperbarui per Sabtu (2/9) pukul 07.00 WIB, terpantau ada 30 titik api yang berada di lereng Gunung Sumbing. Upaya pemadaman akan terus dilanjutkan menggunakan cara manual, mengingat medan yang tidak mungkin dilalui kendaraan taktis pemadam kebakaran.

Di sisi lain, demi alasan keselamatan, keamanan dan kebutuhan pemadaman, pihak Perhutani secara resmi menutup sementara jalur pendakian di seluruh kawasan Gunung Sumbing. Penutupan itu dilakukan mulai tanggal 1 September 2023 hingga waktu yang belum dapat ditentukan.

“Menutup sementara semua jalur pendakian di Gunung Sumbing, terhitung mulai hari ini, Jumat (1/9) sampai batas waktu yang belum ditentukan,” kata Administratur/Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) Kedu Utara, Samanhuri dalam keterangan tertulis.

Karhutla Gunung Lainnya

Peristiwa karhutla di kawasan gunung bukan kali pertama terjadi pada musim kemarau tahun ini. Sebelumnya hal serupa juga terjadi di Gunung Andong, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan Taman Nasional Gunung Ciremai, yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Karhutla yang melumat vegetasi berupa semak belukar, padang rumput hingga pepohonan cemara di Gunung Andong terjadi sejak Sabtu (26/8) hingga hari ini, Jumat (1/9). Titik api yang sebelumnya sempat padam dilaporkan kembali menyala dan berkobar di sejumlah titik. Api yang awalnya hanya berkutat di wilayah Desa Toyomerto, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, kini meluas hingga wilayah Kabupaten Pasuruan.

Laporan terkini dari lapangan bahwa sebaran api kini pun telah mencapai Area Petung Ombo, Area Parang dan wilayah Brakseng, Desa Sumbernrantas, Kota Batu. Faktor angin dan kondisi vegetasi yang kering menjadi pemicu meluasnya karhutla di lereng gunung yang memiliki ketinggian 3.339 mdpl itu. Di samping itu, upaya pemadaman juga terkendala karena medan yang curam dan berada di lereng yang sulit dijangkau.

Sebagai solusi pemadaman karhurla di Gunung Arjuno, BNPB telah menerjunkan helikopter untuk pemadaman udara atau _water bombing_ sejak Jumat (31/8). Pengiriman itu juga dilakukan atas koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur bersama lintas instansi di daerah.

Di samping itu, satgas pemadaman darat karhutla juga melakukan upaya lain seperti pembuatan sekat ilaran dan pembabatan semak belukar agar api tidak menyebar.

Karhutla di Gunung Ciremai

Lahan seluas 164 hektar di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan Jawa Barat, dilumat habis oleh ‘Si Jago Merah’ pada Jumat (25/8). Beruntung api telah berhasil dikendalikan dengan lokasi titik akhir di Blok Pajaten dan telah menghanguskan vila Jepang.

Sebelumnya, karhutla itu telah menyambar dan menghanguskan vegetasi semak belukar dan padang rumput di beberapa blok. Seperti kasus di Gunung Arjuno, cakupan wilayah kebakaran meluas disebabkan oleh faktor angin yang berubah-ubah arah ditambah medan yang sangat sulit dijangkau sehingga menjadi kendala upaya pemadaman.

Adapun menurut keterangan pihak pemerintah daerah setempat, karhutla di TNGC diduga terjadi karena ulah manusia. Sebab lokasi ditemukan titik api menyebar di beberapa titik. Pihak berwajib tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berupaya mencari para pelaku.

Sebagai langkah antisipasi ke depannya, pihak satgas karhutla rutin melakukan patroli udara menggunakan pesawat nirawak atau _drone_, sehingga apabila ditemukan titik api maka tim akan langsung menuju lokasi untuk pemadaman dan upaya lainnya yang dianggap perlu.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

PEMUDA DAN MASYARAKAT DEMO KEPALA DESA ROHOMONI MENUNTUT PENAMBANGAN GALIAN C UNTUK SEGERA DI HENTIKAN

Published

on

Haruku Maluku Tengah,

Berawal dari kegiatan pengambilan dan penambangan pasir batu di aliran sungai Wae Besar di Negeri Rohomoni, pengambilan Situ C oleh sekelompok orang yang mengatas-namakan para pekerja projek di salah satu desa di pulau haruku maluku tengah.

Hari ini tepat pada hari senin,tanggal 4 Desember 2023 terjadi demo besar-besaran oleh masyarakat negeri rohomoni dan para pemuda negeri Rohomoni tepat di lokasi pengambilan sirtu galian C dan di depan rumah raja negeri Rohomoni, dan sesuai dengan orasi salah satu tokoh muda negeri rohomoni mengatakan bahwa pengambilan Sirtu galian C di wae ira sepanjang bibir kali harus segera di hentikan karena ini menyangkut keselamatan negeri rohomoni.

AS orator aksi menegaskan bahwa pengambilan sirtu galian C tidak mempunya izin dari masyarakat setempat Dan lagi desa Rohomoni beberapa bulan yang lalu di landa banjir besar dan airnya deras dan menghanyutkan beberapa pemukiman warga negeri Rohomoni,
.Masyarakat negeri rohomoni mendesak agar pengambilan sirtu galian C di sepanjang pinggiran sungai Wae besar segera di hentikan, karena akan mengancam keselamatan negeri rohomoni jika terjadi hujan dan mengakibatkan banjir besar “.

As menambahkan projek pengambilan sirtu galian C ini di duga mendapat izin dari kepala desa negeri rohomoni, serta tidak di bicarakan secara adat kepada masyarakat rohomoni karena hal ini akan menyebabkan kontradiksi didalam masyarakat negeri rohomoni, kemudian hal ini karena masyarakat negeri rohomoni merasa resah akan keselamatan negeri Rohmani “. tegasnya

Continue Reading

Berita

Mendagri Dorong Pemda dan Stakeholder Terkait Se-Provinsi Sumbar Jalin Koordinasi Tuntaskan NPHD

Published

on

Jakarta ,– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) dan jajaran terkait seperti KPUD, Bawaslu daerah, hingga TNI/Polri se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk terus berkoordinasi menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menurut Mendagri upaya tersebut diperlukan dalam rangka mempersiapkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Kemudian khusus untuk KPUD dan Bawaslu daerah itu saya sudah mengeluarkan surat (agar anggaran Pilkada) untuk dapat dicairkan 14 hari setelah penandatanganan naskah hibah (NPHD). Saya sudah mengeluarkan Surat Edaran mengingatkan tentang mekanisme ini itu pada (tanggal 24) Januari tahun 2023,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penandatanganan NPHD Kegiatan Pilkada Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (28/11/2023).

Mendagri menjelaskan, khusus untuk KPUD dan Bawaslu daerah, penggunaan anggarannya dapat menggunakan 2 tahapan. Hal itu yakni sebanyak 40 persen anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, serta 60 persennya dari APBD TA 2024. Dijelaskannya pula, pembagian 2 tahapan itu didasarkan pada kemampuan fiskal daerah yang berbeda-beda, yakni kuat, sedang, dan lemah.

Kemampuan fiskal daerah yang kuat ditandai dengan tingginya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, untuk daerah dengan kapasitas fiskal lemah ditandai dengan tingginya dana transfer dari pemerintah pusat ketimbang PAD itu sendiri. Mendagri mengatakan, bila mekanisme penggunaan anggaran tersebut tidak dibagi menjadi 2 tahapan, daerah dengan kapasitas lemah akan lebih banyak terdampak. Dampak itu misalnya, terhambatnya pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Oleh karena itulah kita membuat kebijakan 40 persen diambil dari tahun anggaran 2023 dan 60 persen diambil dari ABPD tahun 2024,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengimbau Pemda se-Provinsi Sumbar untuk betul-betul mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dengan baik. Bagi daerah yang belum melakukan penandatanganan NPHD diminta segera menyelesaikannya.

“Saya mohon mungkin Pak Wagub (Sumbar) dan Ketua KPU Provinsi, Bawaslu, bisa mengatensi terutama daerah yang belum melaksanakan NPHD ini. Bagi yang sudah terima kasih banyak. Sekali lagi bagi yang belum tolong selesaikan segera supaya memberikan kepastian dan kesiapan kita untuk melaksanakan pilkada tahun depan,” tandas Mendagri.

Continue Reading

Berita

BPSDM Kemendagri Perkuat Integritas Aparatur PPUPD Ahli Pertama dan Ahli Muda

Published

on

Jakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat integritas Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) ahli pertama dan ahli muda. Upaya ini dilakukan dengan menggelar Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Pertama dan Ahli Muda. Pelatihan ini berlangsung di Hotel Arcadia Mangga Besar, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Selain integritas, pelatihan ini juga untuk membangun berbagai sikap lainnya seperti moral, kejujuran, motivasi, nasionalisme, kebangsaan, karakter kepribadian, serta pemahaman dasar mengenai jabatan fungsional PPUPD baik ahli muda maupun ahli pertama.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menegaskan, pejabat fungsional PPUPD memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah. Hal ini mencakup kebijakan dan program satuan kerja perangkat daerah sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017. Tugas pokok tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 36 Tahun 2020.

“Jabatan fungsional pengawas pemerintahan mengharuskan pemegangnya memiliki kompetensi yang mumpuni, karena selain menunjukkan wewenang dan hak, mereka juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja inspektorat provinsi atau inspektorat kabupaten/kota masing-masing. Oleh karena itu, BPSDM Kemendagri telah menjalankan program pengembangan kompetensi bagi PPUPD pada tahun 2023,” ungkap Sugeng.

Dirinya berharap, seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga output yang dituju bisa tercapai. Harapan lainnya, seluruh peserta dapat mengenali isu strategis terkait kebijakan dan program pengawasan serta metode penanganan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, peserta juga dapat semakin memahami, mendalami, dan memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk mendukung tugas yang diemban.

Continue Reading

Trending