Connect with us

Uncategorized

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. Oleh : Muhammad Aldi Maulana

Published

on

Muhammad Aldi Maulana, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pamulang

 

KDRT seringkali menyisakan korban bagi perempuan dengan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti menurunkan rasa percaya diri, menghambat kemampuan berpartisipasi, dan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Korban KDRT kesulitan melaporkan kejadian buruk pada penegak hukum karena ada pandangan bahwa masalah yang terjadi di rumah, termasuk perlakuan suami yang buruk, adalah hal yang bersifat pribadi. Laporan Humas Jateng: 12.185 kasus KDRT dilaporkan pada 2018 oleh Symphony PPA. Pada 2019, ada 6.009 kasus KDRT dilaporkan per 6 September. Komnas Perempuan Data CATAHU 2019: 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan, 71 di antaranya kekerasan dalam rumah tangga.

Dari data, terlihat KDRT di Indonesia serius karena tindakan tinggi/sering. Jumlah kasus KDRT yang meningkat adalah masalah serius bagi negara kita. Kekerasan terjadi dalam keluarga dan melibatkan tidak hanya pasangan tetapi juga anggota keluarga lainnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya perempuan yang dianggap lemah. Kesalahpahaman tentang peran gender mengakar sejak zaman dahulu, dengan pandangan bahwa laki-laki lebih rasional dan perempuan lebih emosional. Perempuan difungsikan sebagai teman sampingan/ belakang dengan 3M: memasak, macak, manak. Ada anggapan bahwa laki-laki tak boleh melakukan tugas rumah tangga. Laki-laki sulit mencari nafkah di dapur.

Kekerasan terhadap perempuan menyakitkan dan membuat korban stres, depresi, dan menyalahkan diri. Perempuan terancam tanpa dukungan karena anak, takut difitnah, dan mempertahankan pernikahan. Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan mengesahkan UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004. Jumlah keluarga meningkat. Tahun depan, diharapkan ada perlindungan hukum bagi anggota keluarga, terutama perempuan, dari kekerasan dalam rumah tangga berkat undang-undang ini.

Indonesia Negara Sah (Rechtstaat) & Makna HAM, menganggap HAM sbg ciri & menjunjung tinggi negara hukum. Pengakuan & perlindungan hak asasi manusia penting dalam sistem demokrasi & asas legalitas hukum pidana. Asas legalitas dalam undang-undang adalah nullum dellictum nulla poena sine pravia lege poenale yang artinya tidak ada pelanggaran atau kejahatan tanpa pengaturan terlebih dahulu. Pada hakekatnya asas legitimasi dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang oleh penguasa. Namun anggapan tersebut saat ini bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, pelanggaran HAM sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dapat berdampak negatif bagi korban, baik secara fisik maupun psikis. 

Pada dasarnya, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pelaku yang menimbulkan perasaan tidak nyaman dan ketakutan, baik berupa kekerasan fisik maupun non fisik.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), undang-undang ini mengatur:

 

a) Suami, istri, dan anak.

b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana  

  dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinana, pengasuhan, dan

  perwalian yang menetap dalam satu rumah tangga.

c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga

  tersebut

Artinya rumah tangga harus menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya,  karena suami istri membangun keluarga atas dasar ikatan lahir dan batin diantara keduanya. Selain itu juga dalam pasal 33 Undang- Undang perkawinan bahwa: “Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” Bahkan suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan berumah tangga dan dalam bermasyarakat, serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang termasuk dalam cakupan rumah tangga pada Pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

a) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).

b) Orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua,

   menantu, ipar, dan besan), pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam

   rumah tangga,, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut, dalam

   jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk KDRT

Kekerasan memiliki berbagai bentuk yang dapat dikelompokan seperti halnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk ini dikelompokkan yaitu:

1. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal: Bentuk kekerasan dari

   pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain.

2. Kekerasan dalam area publik: Bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan

   keluarga atau personal

3. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara: kekerasan secara fisik,

   seksual, dan psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau dibiarkan terjadi oleh

   negara itupun terjadi.

Bagaimana cara menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga

Sejalan dengan prinsip dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini secara khusus mengatur langkah-langkah penanganan kekerasan dalam rumah tangga untuk melindungi korban. Dalam hal ini, ada 5 cara untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1.  Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

2.  Kewajiban pemerintah dan masyarakat. 

3.  Melindungi korban.  

4.  Pemulihan korban. 

5. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum.  

Perlindungan hukum perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, tujuan undang-undang ini adalah untuk menyelamatkan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tentunya ini merupakan langkah maju yang besar bagi korban KDRT untuk dapat menuntut dan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum. Keberadaan hukum menentukan terselenggaranya tertib negara hukum, yang hakiki karena hukum merupakan sumber hukum yang utama. 

Jika dilihat dari kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang biasa. Walaupun UU No. 23 Tahun 2004 telah diundangkan, masih banyak korban yang bahkan tidak berani melaporkan kekerasannya, hal ini dikarenakan banyak faktor yang membuat mereka ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. , faktor yang membuat mereka enggan melapor antara lain perasaan dirampas karena merasa apa yang terjadi dalam keluarga adalah hal yang memalukan yang perlu ditutup-tutupi, ketergantungan ekonomi dan operasional terhadap kekuatan domestik. mengapa mereka takut untuk menyatakan. faktor yang mempengaruhi hal ini. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia disebabkan sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 disahkan. Sudah banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti sampai penyidikan. tahap pelaku kekerasan. 

Menurut UU No. 3 Tahun 2004, parameter  penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penghormatan terhadap hak asasi manusia

2. Keadilan dan kesetaraan gender

3. Non-diskriminasi

4. Lindungi korban.

Kemudian, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004  dijelaskan bahwa salah satu tujuan  penghapusan KDRT adalah untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam keluarga. Dengan demikian diharapkan berbagai tindak kekerasan  dalam rumah tangga yang sekarang sangat marak terjadi di negara kita dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat kita.Polisi keamanan sementaraMenurut undang-undang untuk melindungi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tanggabahwa hukum adalah

1. perlindungan sementara

2. pemberian perintah perlindungan  pengadilan

3. menyediakan Ruang Misi Khusus (RPK) di Polres

4. menyediakan rumah yang aman atau tempat berlindung alternatif

5. pemberian nasihat hukum kepada korban oleh kejaksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali di persidangan.

Perhatikan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum adalah  laki-laki, sehingga sesuai dengan undang-undang ini disediakan organisasi khusus yaitu RPK di  kepolisian bersama dengan petugas khususnya, petugas polisi, sehingga korban tidak takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka lakukan. telah menderita. Sampai saat ini, banyak korban KDRT yang tidak dapat keluar dari siklus kekerasan karena takut atau takut melaporkannya ke penegak hukum. Salah satu penyebab  ketakutan atau keengganan korban  adalah kecenderungan polisi untuk bertanya, sehingga menimbulkan kesan bahwa mereka tidak melindungi korban tetapi justru menyalahkan mereka. Dalam beberapa kasus, laporan korban KDRT tidak ditanggapi serius oleh polisi. Seharusanya sesuai dengan undang-undang ini disediakan organisasi khusus yaitu RPK di kepolisian bersama dengan petugas khususnya, petugas polisi, sehingga korban tidak takut untuk melaporkan kekerasan. yang mereka lakukan. Sampai saat ini, banyak korban KDRT yang tidak dapat keluar dari siklus kekerasan karena takut atau takut melaporkannya ke penegak hukum.

(Tugas Opini)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Kang Nurdin DSPC Bogor di Nobatkan Sebagai Panglima Baranusa Depok dan ketua DPC. Perguruan Silat Maung Bodas Kab. Bogor.

Published

on

Arak arakan pengukuhan Kang Nurdin sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. PS. Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Poto istimewa)

Bogor, Keradenan

Dalam acara Perhelatan Haul  KH. Safe’i bin Nasib tokoh ulama dan wali penyebar agama Islam Keradenan Bogor  yang dihadiri oleh beberapa perkumpulan Perguruan silat dan Ormas ke Kab. Bogor berlangsung hikmat meriah. Dalam acara perhelatan dilangsungkan juga pengukuhan Kang Nurdin DSPC sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. Perguruan silat Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Kamis 27 Juli 2023)

Adapun yang mengukuhkan diantaranya KH. M. Fajar Laksana pimpinan Pondok Pesantren Al.Fath Sukabumi Jabar, ketua DPC. PS. Maung Bodas DKI Jakarta pak Hartono,  Muspika wilayah Keradenan serta para pemuka masyarakat dan ketua Perguruan silat Jabodetabek.

‌Kang Nurdin mengatakan bahwa salam satu komando, salam sabatin, salam budaya. Acara ini terselenggara berkat sokongan dan doa restu dari berbagai perguruan silat yang satu rasa satu nafas alam mempertahankan seni budaya pencak silat Jawa Barat. Disamping itu ini adalah bentuk silaturahmi yang terus menerus dan tiada henti. Insya Allah ke depan pelestarian seni budaya silat Sunda dan Betawi dapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kebijakan di wilayah maupun tingkat Nasional”.

kang Nurdin menambahkan, Dengan semangat pertahanan serta pelestarian terhadap seni budaya silat Sunda dan Betawi kami para pesilat siap bersinergi dengan berbagai instansi terkait pemberdayaan kebudayaan seni silat Sunda dan Betawi. Dan juga kami akan selalu mengadakan sosialisasi terhadap generasi muda untuk mencintai budaya silat”. Jelas kang Nurdin. 

Continue Reading

Uncategorized

Kaesang Pangarep Resmikan Outlet Sang Pisang di Kota Depok

Published

on

 Depok. 

– Kedatangan Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menyambangi Sawangan Depok, Jawa Barat. Kaesang datang bersama istrinya, Erina Gudono, 

“Selamat sore semuanya terima kasih buat semuanya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Adik-adik juga terima kasih sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang,” ujar Kaesang dalam sambutannya, di Jalan Abdul Wahab, Sawangan Depok  Selasa (25/7/2023).

” Kaesang datang mengenakan baju berwarna putih dan krem. Sedangkan Erina mengenakan baju berwarna hitam.

“Menurutnya, kedatangannya ke Depok hanya untuk meresmikan gerai makanan miliknya di Sawangan. Bukan untuk berkampanye, meski digadang-gadang akan maju di Pilkada Depok 2024.


“Kaesang mengatakan kedatangannya untuk membuka usaha makannya. Kaesang menyebut kedatangannya ke lokasi bukan untuk kampanye.


“Perlu saya ingatkan sekali lagi ini bukan kampanye, ini saya buka Sang Pisang di sini,” lanjutnya.


Pada pukul 16.18 WIB, Kaesang bersama Vicky Prasetyo dan Babe Cabita berkaraoke. Mereka juga ramai difoto oleh warga di lokasi.

“Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye,” jelas Kaesang, Selasa.

“Saya di sini akan membuka Sang Pisang di Depok yang kedua karena dulu sudah pernah di Margonda, cuma tutup. Saya buka lagi di Sawangan kali ini,” Pungkasnya.

Continue Reading

Uncategorized

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM Gelar Seminar Nasional Bertema Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Published

on

 Jakarta, Graha Pengayoman 

Seminar Nasional “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP”  (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM)

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM menyelenggarakan acara Seminar Nasional bertema “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP” Kegiatan ini dimaksudkan selain sebagai wadah sosialisasi kebijakan Pemerintah khususnya tentang KUHP baru kepada masyarakat, juga sebagai bentuk identifikasi isu, permasalahan serta kebutuhan atas pengaturan konsep “hukum yang hidup di dalam masyarakat”. 

Hal ini dimaksud agar Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat menjanng masukan dari berbagai pihak atas materi muatan yang perlu dimuat pada Peraturan Pemenntah (PP) yang akan dibuat tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat. 

Kegiatan ini menghadirkan 5 (lima) Narasumber diantaranya:

 adalah Prof. Dr. Edward O.S. Hianej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM, sebagai keynote speech yang menyampaikan maten tentang Politik Hukum dan Arah Pengaturan Hukum Adat dalam KUHP. 

Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan narasumber eksternal lainnya seperti :

1) Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang memaparkan mengenai Pluralisme Hukum: Hukum Positif dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: 

2) Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang memaparkan tentang Tantangan Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Penegakan Hukum,

 3) Fery Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., Dosen Bidang Hukum Pidana (Pidana Adat) Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang menyampaikan tentang Strategi Inktusi Hukum Adat ke dalam Hukum Pidana Nasional,

  4) Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Direktur Eksekutif /Institure for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyampaikan tentang Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konstruksi Formalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. 

Pada kesempatan ini peserta adalah semua pihak yang berkaitan dengan proses pembentukan PP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, baik dari unsur kementerian/lembaga : organisasi nonpemerintah, akademisi : serta masyarakat umum.

Continue Reading

Trending