Connect with us

Nasional

Munas IPKI 2023 Tetap Lurus Pertahankan Ideolagi Pancasila

Published

on

 

Jakarta,
Bertempat di Gedung Juang,Menteng Jakarta Pusat telah berlangsung acara Munas IPKI (Ikatan Pendukung
Kemerdekaan Indonesia) yang berjalan lancar dan sukses dari tanggal 19-20 Juni 2023,telah terpilih secara aklamasi H Baskara Sukarya sebagai Ketua Umum DPP IP-KI periode 2023-2028 yang dihadiri oleh Ketua DPW. IP-KI seluruh Indonesia.

Munas IP-KI ke 20 dilaksanakan guna menentukan arah organisasi yang tegak lurus dengan Pancasila, cita-cita Proklamasi dan UUD 1945 dan dengan kekuatan Bhinneka Tunggal Ika.
IP-KI adalah organisasi yang tertib dan dilahirkan agar ideologi Pancasila tetap terjaga. IP-KI sebagai perahu besar yang didirikan pada 20 Mei 1954 oleh para pemrakarsa di antaranya adalah Kolonel A.H. Nasution, Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Aziz Saleh. Hingga kini IPKI  terus mengarungi samudra  nusantara dalam pengawalan serta pengamalan palsafah ideologi Pancasila.

Bambang Sulistomo Ketum IPKI 2018-2023

Bambang Sulistomo ketua umum DPP. IPKI periode 2018-2023 menyampaikan bahwa, “Pemimpin yang benar akan tahu kapan dia harus menerima amanat  dan dia juga harus tahu kapan dia harus turun.” Banyak hal menarik yang perlu diteladani di organisasi IPKI , diantara IP-KI sejak berdirinya itu berupaya berperan serta dalam mempertahan Pancasila dan UUD 1945 dari rongrongan partai Komunis  kala itu
Sekarang tentunya IPKI terus mempertahankan itu. Dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya IPKI berjuang untuk  mendorong para pemimpin atau pengambil kebijakan agar dapat bersifat adil . Tanpa keadilan mustahil negara ini berjalan dengan baik. Bangun kesadaran berkeadilan harus selalu di hembuskan oleh IPKI , baik kepada pemerintah juga kepada masyarakat”. Ujar Bambang Sulistomo.

H. Baskara Sukarya Ketum terpilih periode 2023-2028

H.Baskara Sukarya, ketua umum IPKI  terpilih periode 2023-2028 menyampaikan’ “
Alhamdulillah tadi kita melihat bersama-sama bahwa Munas IP-KI 20 tahun 2923 berjalan dengan baik dan tertib. Ini adalah pertanda bahwa Tuhan juga meridhoi,  karena cita-cita dari bapak bapak bangsa  khususnya pendiri IP-KI.  Persoalan kedepan bagaimana IPKI mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dalam
pembangunan politik ekonomi, sosial, ekonomi, budaya dan ideologi Pancasila dan undang-undang Dasar 1945″. ujar H.Baskara Sukarya

H.Baskara  Sukarya menambahkan,  Mudah-mudahan nanti kepengurusan yang baru bisa membesarkan IP-KI dan ini tentunya kita harapkan juga bisa membawa kemaslahatan dengan masukan-masukan yang akan kita berikan khususnya kepada pelaksana pemerintahan ini ,agar mereka juga tetap berada di jalan yang semestinya dan serasa inilah tujuan dari pada pendiri-pendiri IP-KI untuk biasa memberikan kontribusi pemikiran  kepada bangsa dan masyarakat”. Pungkas Ketum baru IPKI.

Sementara itu Sekjen IPKI (dimisoiner) Mulyadi Guntur Aritonang menjelaskan,  “Kami berpegang teguh pada azas mufakat dan musyawarah. Tiga calon ketua umum usai memaparkan visi dan misi kami pertemukan untuk duduk bersama dengan perwakilan daerah dan secara mufakat dan musyawarah menunjuk salah satu calon sebagai ketua umum IP-KI periode 2023-2028,”

” Usai rembug bersama, peserta dan formatur akhirnya secara aklamasi menunjuk Baskara Sukarya sebagai Ketua Umum Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) periode 2023-2028. “Saya upayakan untuk memegang teguh amanat sebagai ketua umum dan dalam tempo maksimal satu bulan akan menyusun kepengurusan dan menentukan waktu yang tepat untuk perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang.” Tutup Mulyadi Guntur Aritonang

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Mendagri Dorong Pemda dan Stakeholder Terkait Se-Provinsi Sumbar Jalin Koordinasi Tuntaskan NPHD

Published

on

Jakarta ,– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) dan jajaran terkait seperti KPUD, Bawaslu daerah, hingga TNI/Polri se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk terus berkoordinasi menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menurut Mendagri upaya tersebut diperlukan dalam rangka mempersiapkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Kemudian khusus untuk KPUD dan Bawaslu daerah itu saya sudah mengeluarkan surat (agar anggaran Pilkada) untuk dapat dicairkan 14 hari setelah penandatanganan naskah hibah (NPHD). Saya sudah mengeluarkan Surat Edaran mengingatkan tentang mekanisme ini itu pada (tanggal 24) Januari tahun 2023,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penandatanganan NPHD Kegiatan Pilkada Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (28/11/2023).

Mendagri menjelaskan, khusus untuk KPUD dan Bawaslu daerah, penggunaan anggarannya dapat menggunakan 2 tahapan. Hal itu yakni sebanyak 40 persen anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, serta 60 persennya dari APBD TA 2024. Dijelaskannya pula, pembagian 2 tahapan itu didasarkan pada kemampuan fiskal daerah yang berbeda-beda, yakni kuat, sedang, dan lemah.

Kemampuan fiskal daerah yang kuat ditandai dengan tingginya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, untuk daerah dengan kapasitas fiskal lemah ditandai dengan tingginya dana transfer dari pemerintah pusat ketimbang PAD itu sendiri. Mendagri mengatakan, bila mekanisme penggunaan anggaran tersebut tidak dibagi menjadi 2 tahapan, daerah dengan kapasitas lemah akan lebih banyak terdampak. Dampak itu misalnya, terhambatnya pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Oleh karena itulah kita membuat kebijakan 40 persen diambil dari tahun anggaran 2023 dan 60 persen diambil dari ABPD tahun 2024,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengimbau Pemda se-Provinsi Sumbar untuk betul-betul mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dengan baik. Bagi daerah yang belum melakukan penandatanganan NPHD diminta segera menyelesaikannya.

“Saya mohon mungkin Pak Wagub (Sumbar) dan Ketua KPU Provinsi, Bawaslu, bisa mengatensi terutama daerah yang belum melaksanakan NPHD ini. Bagi yang sudah terima kasih banyak. Sekali lagi bagi yang belum tolong selesaikan segera supaya memberikan kepastian dan kesiapan kita untuk melaksanakan pilkada tahun depan,” tandas Mendagri.

Continue Reading

Berita

Pelita Air Sambut Kedatangan Armada Ke-10 Airbus A320 dan Menguatkan Komitmen Melayani Masyarakat Indonesia

Published

on

Pelita Air merayakan kedatangan pesawat Airbus A320 ke-10 dalam armadanya. Kedatangan pesawat terbaru dengan registrasi PK-PWL ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam sejarah kami, tetapi juga mencerminkan komitmen kami untuk terus meningkatkan layanan dan pengalaman penerbangan bagi pelanggan setia kami, serta menunjukkan kepercayaan pabrikan dan lessor pesawat terhadap pertumbuhan bisnis Pelita Air.

Pesawat ke-10 ini dan disusul oleh pesawat ke-11 di minggu ke-2 bulan Desember 2023 akan segera diintegrasikan ke dalam jaringan penerbangan kami untuk membantu Pelita Air meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk periode musim liburan Nataru.

Dengan adanya 2 pesawat tambahan tersebut, Pelita Air akan membuka rute-rute baru dan menambah frekuensi penerbangan di rute yang sudah kami layani sehingga total tambahan kapasitas yang akan disediakan meningkat lebih dari 20%.

Animo tinggi masyarakat mengiringi perkembangan Pelita Air melalui pencapaian tingkat keterisian (Seat Load Factor) pada Kuartal III sebesar 83.2% dan sebesar 87.1% pada bulan Oktober 2023. Hingga saat ini, Seat Load Factor pada MTD (Month to Date) bulan November 2023 telah mencapai 88.7%.

Direktur Utama Pelita Air, Dendy Kurniawan, menyatakan, “Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim Pelita Air serta dukungan yang luar biasa dari pelanggan kami. Kedatangan pesawat ke-10 ini dan pertumbuhan yang solid sepanjang tahun 2023 menunjukkan bahwa Pelita Air terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih inovatif bagi pelanggan setia kami.”

Dengan kedatangan pesawat ke-10 dan pertumbuhan yang solid ini, Pelita Air optimis melanjutkan perannya sebagai salah satu katalis dalam industri penerbangan Indonesia dan akan terus berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.

Continue Reading

Berita

Peringati Dua Dekade Pemilu Langsung, The Habibie Center Luncurkan Habibie Democracy Forum

Published

on

Jakarta – The Habibie Center (THC) akan meluncurkan Habibie Democracy Forum (HDF) pada tanggal 15-16 November 2023 mendatang di Jakarta. Peluncuran HDF ini dalam rangka memperingati dua dekade Pemilu langsung di Indonesia (2004-2024), sekaligus menyambut Pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada bulan Februari 2024 mendatang.

HDF akan diselenggarakan setiap tahun pada bulan November sebagai agenda utama dari rangkaian acara HUT The Habibie Center. Adapun tema yang diangkat pada HDF perdana ini yaitu “Memperluas Ruang Sipil untuk Demokrasi yang Lebih Kuat di Indonesia dan Kawasan”.

Tema tersebut dipilih sebagai respon terhadap tren global semakin terbatasnya kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi untuk terus berkembang. Selain itu, fenomena menyusutnya ruang sipil dan demokrasi memunculkan kekhawatiran tidak hanya di Indonesia namun juga secara global.

Acara peluncuran HDF akan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. The Habibie Center juga mengundang mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memberikan pidato terkait perjalanan demokrasi di Indonesia dan kawasan serta upaya merawat dan mengembangkan demokrasi.

Seusai peluncuran HDF, acara dilanjutkan dengan 5 sesi diskusi panel yang mengangkat topik Pemilu 2024 dan prospek demokrasi Indonesia, refleksi pemberantasan korupsi dalam seperempat abad demokrasi, mendorong tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang demokratis dan berkeadilan, mempromosikan etika AI (Kecerdasan Buatan) yang berintegritas untuk demokrasi, serta supremasi hukum untuk menjamin hak dan memperluas ruang sipil.

The Habibie Center berharap dengan diluncurkannya HDF, maka akan menjadi forum tahunan bersama masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi dan mengadvokasi berbagai isu dalam upaya memperkuat nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu, keterlibatan berbagai kalangan masyarakat sipil khususnya organisasi mitra menjadi kekuatan HDF dalam
menilai demokrasi secara objektif, sebagai suatu proses yang terus-menerus berjalan demi mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan hal dimaksud, The Habibie Center mengajak mitra NGO yang selama ini bekerja pada isu-isu demokrasi dan HAM sebagai partner strategis serta mitra media sebagai partner yang setia mengawal demokrasi untuk menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan HDF.

Continue Reading

Trending