 |
| Ketua Umum IP-KI Bambang Sulistomo |
Dalam Gelaran Musyawarah Nasional, IP-KI Mengedepankan : Bangsa Indonesia Harus Kembali ke Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila
Jakarta Gedung Joang,
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) bertempat di Gedung Juang 45 Menteng Jakarta, menggelar sidang Pleno OC maupun SC, untuk menyiapkan Munas ke 20 IP-KI pada Bulan Juni 2023 mendatang. Rapat juga membahas beberapa agenda diskusi terkait dengan permasalahan negara dan masyarakat di tanah air, hal tersebut disampaikan Sekjen IP-KI , M Guntur Aritonang.
 |
| Sekjen. DPP. IP-KI Mulyadi Guntur Aritonang (paling tengah berbaju putih) poto bersama dengan jajaran panitia Munas |
Dalam Munas IP-KI juga akan menyusun Kepengurusan Baru, dan telah muncul beberapa kandidat calon dari kalangan Jendral Purnawirawan TNI maupun dari internal pengurus IP-KI, siapapun yang akan menjadi pengurus IP-KI kedepan, hendaknya mengedepankan kepentingan rakyat di tanah air, ujar Mulyadi Guntur Aritonang.
Sementara Ketua Umum IP-KI Bambang Sulistomo dalam arahannya menegaskan, bahwa IP-KI sebagai salah satu Organisasi yang berdiri untuk mengkritisi kebijakan pemerintah kala itu . Diharapkan IP-KI akan terus melakukan kritik kritik terhadap pemerintahan diberbagai lintasan kebijakan - kebijakan, terkait dengan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Bagaimana para pemimpin bangsa harus berjuang sebagaimana cita-cita luhur yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
IP-KI prihatin, bangsa ini seperti kehilangan jati dirinya, bahkan cenderung untuk mencari ideologi Selain Pancasila.
Dalam berpolitik, berdemokrasi, penegakan hukum maupun membangun ekonomi, harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jangan kemudian orang bilang dengan sinis sistem hukum Pancasila.
IP-KI akan terus mendorong kepada bangsa ini untuk kembali kepada Pancasila dan kedaulatan rakyat, tunjukkanlah konsistensi apakah Pancasila sudah dijalankan dengan benar ?, apakah bangsa ini sudah bisa memberikan contoh ekonomi Pancasila ?, seperti apa pendidikan Pancasila yang diajarkan kepada Generasi Penerus Bangsa ?, Bagaimana politik Pancasila yang diajarkan oleh Pendiri Bangsa ini ?, seperti apa sistem hukum Pancasila, dalam menegakkan keadilan, dan menyangkut proses demokrasi maka nilai-nilai demokrasi harus dikaitkan dengan Pancasila, yang ada dalam pembukaan undang-undang 1945 yaitu masalah kedaulatan rakyat, karena keadilan sosial tanpa nilai-nilai kebangsaan dalam UUD 45 bukan demokrasi Pancasila, bahkan bisa menuju Demokrasi liberal yang seolah-olah rakyat yang berkuasa. padahal yang berkuasa adalah partai politik. kalau demokrasi Pancasila dijalankan dengan benar, jangankan membunuh orang, berbohong saja sudah takut, jangankan jangan nyolong uang rakyat trilyunan, nyolong uang 100 juta saja sudah takut, karena nilai-nilai itu ada dalam Pancasila, tegas Bambang Sulistomo
