Connect with us

Uncategorized

Bentuk Pelecehan Verbal “Catcalling” Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh: Vera Revanza Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pamulang.

Published

on

 

Vera Revanza Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pamulang.

Catcalling termasuk dalam bentuk pelecehan secara verbal yang disepelekan banyak orang, tidak dapat dipungkiri di zaman sekarang masih banyak orang yang menganggap hal tersebut sebagai candaan atau iseng-iseng belaka. Bahkan pelaku sering melakukan jenis pelecehan ini ditempat umum dan tidak hanya dilakukan sendiri tetapi dapat dilakukan secara bergerombol, pelaku catcalling disebut catcaller

Padahal, catcalling ini sangat mengganggu walaupun terkadang terselip kalimat pujian seperti “Hei Cantik!”, namun kalimat tersebut membuat seseorang merasa tidak nyaman dan ucapan lain seperti “Jalan sendirian saja”, “Mau pergi ke mana?”, “Mau ditemenin ga?”, “Judes amat!”. Selain itu, catcalling juga dapat dilakukan hanya dengan kicauan seperti burung, atau bercandaan segerombol orang yang bilang “Hei, ada yang mau kenalan nih!”, serta mengucapkan kata-kata yang merendahkan dan menilai penampilan perempuan dan masih banyak lagi.

Sekarang, orang yang melakukan catcalling dapat dikenakan sanksi hukum. Setelah disahkan pada 12 April 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dianggap mampu melindungi hak-hak korban pelecehan seksual. UU ini terdiri dari 93 Pasal dan 58 halaman, diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kokoh terhadap semua jenis tindakan pelecehan seksual, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Di samping UU TPKS, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memuat Pasal 289-296 yang berkaitan dengan perilaku cabul yang dapat menangkap pelaku, meskipun terminologi tersebut masih sesuai dengan kejadian catcalling yang mengandung unsur seksual. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana No. 44/2008 tentang Pornografi menegaskan bahwa perilaku catcalling dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 34-35 yang secara tegas mengatur hukuman bagi pelaku catcalling

Meskipun demikian, seringkali terjadi di masyarakat bahwa ketika seseorang menjadi korban suatu perbuatan, ia justru dituduh sebagai pelaku. Hal ini disebabkan oleh stigma negatif yang melekat pada korban, seperti berpakaian provokatif atau sering keluar di malam hari. Bahkan, catcalling tidak hanya terjadi pada ciri tersebut saja, namun yang menggunakan pakaian tertutup juga menjadi korban catcalling. Karena stigma ini, para korban seringkali enggan dan takut untuk melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, sulit untuk membawa kasus ini ke pengadilan karena lemahnya dasar hukum atau kurangnya bukti yang kuat. 

Bentuk pelecehan verbal yang sering disebut catcalling semakin sering terjadi di sekitar kita tanpa disadari, namun istilah ini masih terbilang asing bagi masyarakat umum. Bahkan, ketika ada orang lain yang menjadi korban catcalling, orang di sekitarnya masih sering mengabaikannya dengan menganggap bahwa tindakan tersebut hanya bercanda belaka. Namun, tidak ada hubungan antara pelecehan verbal catcalling dengan sebuah lelucon karena tetap saja korban merasa tidak nyaman dan terancam. 

Seperti kasus yang terjadi pada seorang perempuan pengemudi sepeda motor dengan inisial R (22) diduga menjadi korban tindakan pencabulan atau pelecehan secara verbal “catcalling” oleh pengemudi truk (pikap) pada hari Rabu 16 November 2022.

R menceritakan bahwa insiden dimulai ketika ia sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja dan tiba-tiba didekati oleh pengemudi truk (pik up) di Jalan Nusantara, Pancoran Mas, Depok, sekitar jam 13.40 siang.

Tidak lama setelah kejadian tersebut, pengemudi segera memanggil R dan mencoba untuk menyentuhnya. “Ketika saya sedang mengendarai sepeda motor dari arah kanan, tiba-tiba pengemudi pikap mendekati saya dari arah kiri dan memanggil, “Kamu, datanglah ke sini”, setelah itu tangannya muncul dari jendela pintu,” kata R saat diminta konfirmasi pada Rabu 16 November 2022.

R berlari cepat untuk menghindari pelaku dengan menyalip kendaraannya. Namun, sopir pikap tak menyerah dan terus membuntuti R hingga pelecehan terjadi lagi di flyover Arif Rahman Hakim. Pelaku mengeluarkan kalimat-kalimat seksisme kepada korban, yang diucapkan berkali-kali. “Terus di turunan flyover, dia (pelaku) mepet saya lagi dari kiri dan mengatakan, “Sayang, buka bajumu dong'” cerita R menirukan ucapan pelaku. Menurut R, pelecehan verbal dari sopir pikap terus berlangsung sepanjang perjalanan menuju tempat kerja di Margonda.

Ini membuat R sangat marah. Namun, pengemudi pikap itu tidak menghiraukan kekesalan R. “Saya merasa sangat kesal dan marah pada saat itu. Akhirnya, saya berteriak, tetapi dia (pengemudi pikap) tetap berani menatap wajah saya dan berkata, “Sayang, ayo dekatkan diri’,” kata R. 

R tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dia kemudian turun dari sepeda motor, mengeluarkan ponselnya untuk merekam pelaku. “Saya tidak bisa menahan emosi saya lagi. Kebetulan saya memegang ponsel saya, jadi saya langsung berhenti dan merekam serta mengambil foto dari pelaku,” ujar R.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebut pelecehan seksual tercantum sebagai kejahatan kesusilaan atau pelanggaran kesusilaan. Catcalling merupakan salah satu jenis pelecehan seksual yang banyak digunakan saat ini. Tindakan mana yang dilakukan secara verbal atau visual tertentu terhadap apa yang pelaku persepsikan pada objek atau korban. 

Perempuan yang menjadi sasaran pelecehan verbal “catcalling” tersebut belum tentu merasa aman dan nyaman. Korban kemudian akan mengalami masalah emosional, yang akan berdampak pada kehidupan sosial mereka. Korban dapat mengalami kecemasan, stress, depresi, bahkan pikiran untuk bunuh diri sebagai akibat dari trauma yang terjadi pada dirinya. Tentu saja, dari perspektif hukum Indonesia, hal ini harus mendapat pertimbangan serius. 

Sangat jelas dari penjelasan di atas bahwa pelecehan seksual adalah jenis kejahatan yang memerlukan undang-undang yang lebih tegas untuk melarang tindakan tersebut. Kita harus menyadari bahwa tindakan catcalling ini dapat mengakibatkan perselingkuhan atau jenis kekerasan seksual lainnya. Karena hanya ada sedikit bukti, umumnya sulit untuk membuktikan perbuatan pelecehan verbal “catcalling”.

(Tugas Opini)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Kang Nurdin DSPC Bogor di Nobatkan Sebagai Panglima Baranusa Depok dan ketua DPC. Perguruan Silat Maung Bodas Kab. Bogor.

Published

on

Arak arakan pengukuhan Kang Nurdin sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. PS. Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Poto istimewa)

Bogor, Keradenan

Dalam acara Perhelatan Haul  KH. Safe’i bin Nasib tokoh ulama dan wali penyebar agama Islam Keradenan Bogor  yang dihadiri oleh beberapa perkumpulan Perguruan silat dan Ormas ke Kab. Bogor berlangsung hikmat meriah. Dalam acara perhelatan dilangsungkan juga pengukuhan Kang Nurdin DSPC sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. Perguruan silat Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Kamis 27 Juli 2023)

Adapun yang mengukuhkan diantaranya KH. M. Fajar Laksana pimpinan Pondok Pesantren Al.Fath Sukabumi Jabar, ketua DPC. PS. Maung Bodas DKI Jakarta pak Hartono,  Muspika wilayah Keradenan serta para pemuka masyarakat dan ketua Perguruan silat Jabodetabek.

‌Kang Nurdin mengatakan bahwa salam satu komando, salam sabatin, salam budaya. Acara ini terselenggara berkat sokongan dan doa restu dari berbagai perguruan silat yang satu rasa satu nafas alam mempertahankan seni budaya pencak silat Jawa Barat. Disamping itu ini adalah bentuk silaturahmi yang terus menerus dan tiada henti. Insya Allah ke depan pelestarian seni budaya silat Sunda dan Betawi dapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kebijakan di wilayah maupun tingkat Nasional”.

kang Nurdin menambahkan, Dengan semangat pertahanan serta pelestarian terhadap seni budaya silat Sunda dan Betawi kami para pesilat siap bersinergi dengan berbagai instansi terkait pemberdayaan kebudayaan seni silat Sunda dan Betawi. Dan juga kami akan selalu mengadakan sosialisasi terhadap generasi muda untuk mencintai budaya silat”. Jelas kang Nurdin. 

Continue Reading

Uncategorized

Kaesang Pangarep Resmikan Outlet Sang Pisang di Kota Depok

Published

on

 Depok. 

– Kedatangan Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menyambangi Sawangan Depok, Jawa Barat. Kaesang datang bersama istrinya, Erina Gudono, 

“Selamat sore semuanya terima kasih buat semuanya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Adik-adik juga terima kasih sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang,” ujar Kaesang dalam sambutannya, di Jalan Abdul Wahab, Sawangan Depok  Selasa (25/7/2023).

” Kaesang datang mengenakan baju berwarna putih dan krem. Sedangkan Erina mengenakan baju berwarna hitam.

“Menurutnya, kedatangannya ke Depok hanya untuk meresmikan gerai makanan miliknya di Sawangan. Bukan untuk berkampanye, meski digadang-gadang akan maju di Pilkada Depok 2024.


“Kaesang mengatakan kedatangannya untuk membuka usaha makannya. Kaesang menyebut kedatangannya ke lokasi bukan untuk kampanye.


“Perlu saya ingatkan sekali lagi ini bukan kampanye, ini saya buka Sang Pisang di sini,” lanjutnya.


Pada pukul 16.18 WIB, Kaesang bersama Vicky Prasetyo dan Babe Cabita berkaraoke. Mereka juga ramai difoto oleh warga di lokasi.

“Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye,” jelas Kaesang, Selasa.

“Saya di sini akan membuka Sang Pisang di Depok yang kedua karena dulu sudah pernah di Margonda, cuma tutup. Saya buka lagi di Sawangan kali ini,” Pungkasnya.

Continue Reading

Uncategorized

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM Gelar Seminar Nasional Bertema Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Published

on

 Jakarta, Graha Pengayoman 

Seminar Nasional “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP”  (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM)

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM menyelenggarakan acara Seminar Nasional bertema “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP” Kegiatan ini dimaksudkan selain sebagai wadah sosialisasi kebijakan Pemerintah khususnya tentang KUHP baru kepada masyarakat, juga sebagai bentuk identifikasi isu, permasalahan serta kebutuhan atas pengaturan konsep “hukum yang hidup di dalam masyarakat”. 

Hal ini dimaksud agar Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat menjanng masukan dari berbagai pihak atas materi muatan yang perlu dimuat pada Peraturan Pemenntah (PP) yang akan dibuat tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat. 

Kegiatan ini menghadirkan 5 (lima) Narasumber diantaranya:

 adalah Prof. Dr. Edward O.S. Hianej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM, sebagai keynote speech yang menyampaikan maten tentang Politik Hukum dan Arah Pengaturan Hukum Adat dalam KUHP. 

Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan narasumber eksternal lainnya seperti :

1) Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang memaparkan mengenai Pluralisme Hukum: Hukum Positif dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: 

2) Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang memaparkan tentang Tantangan Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Penegakan Hukum,

 3) Fery Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., Dosen Bidang Hukum Pidana (Pidana Adat) Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang menyampaikan tentang Strategi Inktusi Hukum Adat ke dalam Hukum Pidana Nasional,

  4) Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Direktur Eksekutif /Institure for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyampaikan tentang Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konstruksi Formalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. 

Pada kesempatan ini peserta adalah semua pihak yang berkaitan dengan proses pembentukan PP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, baik dari unsur kementerian/lembaga : organisasi nonpemerintah, akademisi : serta masyarakat umum.

Continue Reading

Trending