Connect with us

Uncategorized

Hari Film Nasional 2023 : Optimisme Peningkatan Kesadaran KI

Published

on

Jakarta –

 Industri perfilman Indonesia dewasa ini menunjukan progres yang menggembirakan  pascapandemi Covid-19. Hal itu terbukti dengan kesuksesan beberapa film Indonesia yang mampu menarik jutaan penonton ke bioskop, contohnya film ‘KKN di Desa Penari’ yang meraup lebih dari 9 juta penonton.

Menurut Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto pada saat wawancara yang dilakukan pada 30 Maret 2023 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Jakarta dalam rangka Hari Film Nasional, saat ini filmmaker dan masyarakat terlihat saling membantu menumbuhkan kembali industri film Indonesia.

“Industri film sudah mulai menggeliat kembali, aktif kembali, shooting dengan bermunculan wajah – wajah baru juga, serta bermunculan naskah – naskah kreatif, dan soundtrack yang mewarnai industri film Indonesia,” kata Anggoro.

Selaras dengan itu, seorang aktor, penulis skenario, dan sutradara Indonesia Slamet Rahardjo juga menyampaikan bahwa sineas film Indonesia telah berusaha keras untuk membawa perfilman Indonesia di kesuksesan seperti saat ini.

“Kami terus berjuang satu tapak demi saru tapak dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Tampaknya tahun ini kelihatan hasilnya. Film Indonesia sangat dicintai masyarakatnya,” ungkap Slamet.

Melihat bangkitnya kembali industri film Indonesia, Anggoro berharap hal ini bisa sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pelindungan kekayaan intelektual (KI) terhadap karya film. Tidak ada lagi masyarakat yang dengan mudah melakukan pembajakan, mengunduh, serta streaming film secara ilegal. 

“Kami DJKI juga terus berupaya untuk mendukung perfilman Indonesia dengan melakukan sosialisasi serta menggandeng insan perfilman dan mengedukasi masyarakat bahwa tindakan membajak film adalah tindakan tidak baik yang melanggar hukum,” tutur Anggoro. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan DJKI juga menggencarkan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dengan menegakkan regulasi yaitu peraturan bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

“Adapun bagi pemilik KI jika mendapati adanya dugaan pelanggaran KI terhadap karyanya, dapat melaporkan ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI untuk selanjutnya dapat diproses secara hukum,” kata Anggoro. 

“DJKI akan memberikan rekomendasi kepada Kominfo untuk menutup situs-situs ilegal, misalnya. Ke depannya pun terdapat revisi untuk untuk Undang – Undang (UU) Hak Cipta yang akan kita perkuat dari sisi substansi digitalnya,” lanjutnya. 

Di kesempatan yang berbeda, seorang sutradara, produser, penulis skenario, sekaligus aktor Indonesia Hanung Bramantyo berharap bahwa dalam rangka Hari Film Nasional, masyarakat Indonesia bisa lebih mencintai film dan tidak lagi melakukan pembajakan.

“Buat saya film adalah kekayaan intelektual yang harus dijaga. Oleh karena itu, saya harap masyarakat dapat hargai kekayaan intelektual Indonesia. Jangan menonton film bajakan,” tutur Hanung. 

Lalu, bagaimana agar insan perfilman dapat hidup makmur sampai akhir hayat? 

Menurut Anggoro, hal ini kembali lagi ke personal masing – masing. Di UU Hak Cipta terdapat hak eksklusif milik pencipta dan pemegang hak cipta untuk hak ekonomi. Adapun upaya DJKI untuk membantu kesejahteraan para sineas maupun kreator lainnya adalah dengan menyediakan pencatatan hak cipta untuk melindungi karya – karya.

“Apabila karya film sudah dicatatkan ke DJKI, pencipta/pemegang hak dapat merasakan manfaatnya. Karena kini, melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif para kreator dapat memanfaatkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property (IP),” terangnya.

Tujuan dari penerbitan PP No.24 Tahun 2022 tersebut memudahkan pelaku ekonomi kreatif mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank untuk permodalan.

“Dengan demikian, pembiayaan pelaku ekonomi kreatif dengan aspek yang memadai bisa dihadirkan pemerintah lalu direalisasi dan dieksekusi. Pada akhirnya hal ini akan merangsang pelaku industri kreatif untuk terus berkreasi,” pungkasnya.

Sebagai penutup, DJKI mengucapkan selamat memperingati Hari Film Nasional tanggal 30 Maret 2023. Maju terus film Indonesia dan banggalah pada karya film-film anak bangsa serta cintailah perfilman Indonesia. (ver/kad)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Kang Nurdin DSPC Bogor di Nobatkan Sebagai Panglima Baranusa Depok dan ketua DPC. Perguruan Silat Maung Bodas Kab. Bogor.

Published

on

Arak arakan pengukuhan Kang Nurdin sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. PS. Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Poto istimewa)

Bogor, Keradenan

Dalam acara Perhelatan Haul  KH. Safe’i bin Nasib tokoh ulama dan wali penyebar agama Islam Keradenan Bogor  yang dihadiri oleh beberapa perkumpulan Perguruan silat dan Ormas ke Kab. Bogor berlangsung hikmat meriah. Dalam acara perhelatan dilangsungkan juga pengukuhan Kang Nurdin DSPC sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. Perguruan silat Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Kamis 27 Juli 2023)

Adapun yang mengukuhkan diantaranya KH. M. Fajar Laksana pimpinan Pondok Pesantren Al.Fath Sukabumi Jabar, ketua DPC. PS. Maung Bodas DKI Jakarta pak Hartono,  Muspika wilayah Keradenan serta para pemuka masyarakat dan ketua Perguruan silat Jabodetabek.

‌Kang Nurdin mengatakan bahwa salam satu komando, salam sabatin, salam budaya. Acara ini terselenggara berkat sokongan dan doa restu dari berbagai perguruan silat yang satu rasa satu nafas alam mempertahankan seni budaya pencak silat Jawa Barat. Disamping itu ini adalah bentuk silaturahmi yang terus menerus dan tiada henti. Insya Allah ke depan pelestarian seni budaya silat Sunda dan Betawi dapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kebijakan di wilayah maupun tingkat Nasional”.

kang Nurdin menambahkan, Dengan semangat pertahanan serta pelestarian terhadap seni budaya silat Sunda dan Betawi kami para pesilat siap bersinergi dengan berbagai instansi terkait pemberdayaan kebudayaan seni silat Sunda dan Betawi. Dan juga kami akan selalu mengadakan sosialisasi terhadap generasi muda untuk mencintai budaya silat”. Jelas kang Nurdin. 

Continue Reading

Uncategorized

Kaesang Pangarep Resmikan Outlet Sang Pisang di Kota Depok

Published

on

 Depok. 

– Kedatangan Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menyambangi Sawangan Depok, Jawa Barat. Kaesang datang bersama istrinya, Erina Gudono, 

“Selamat sore semuanya terima kasih buat semuanya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Adik-adik juga terima kasih sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang,” ujar Kaesang dalam sambutannya, di Jalan Abdul Wahab, Sawangan Depok  Selasa (25/7/2023).

” Kaesang datang mengenakan baju berwarna putih dan krem. Sedangkan Erina mengenakan baju berwarna hitam.

“Menurutnya, kedatangannya ke Depok hanya untuk meresmikan gerai makanan miliknya di Sawangan. Bukan untuk berkampanye, meski digadang-gadang akan maju di Pilkada Depok 2024.


“Kaesang mengatakan kedatangannya untuk membuka usaha makannya. Kaesang menyebut kedatangannya ke lokasi bukan untuk kampanye.


“Perlu saya ingatkan sekali lagi ini bukan kampanye, ini saya buka Sang Pisang di sini,” lanjutnya.


Pada pukul 16.18 WIB, Kaesang bersama Vicky Prasetyo dan Babe Cabita berkaraoke. Mereka juga ramai difoto oleh warga di lokasi.

“Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye,” jelas Kaesang, Selasa.

“Saya di sini akan membuka Sang Pisang di Depok yang kedua karena dulu sudah pernah di Margonda, cuma tutup. Saya buka lagi di Sawangan kali ini,” Pungkasnya.

Continue Reading

Uncategorized

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM Gelar Seminar Nasional Bertema Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Published

on

 Jakarta, Graha Pengayoman 

Seminar Nasional “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP”  (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM)

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM menyelenggarakan acara Seminar Nasional bertema “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP” Kegiatan ini dimaksudkan selain sebagai wadah sosialisasi kebijakan Pemerintah khususnya tentang KUHP baru kepada masyarakat, juga sebagai bentuk identifikasi isu, permasalahan serta kebutuhan atas pengaturan konsep “hukum yang hidup di dalam masyarakat”. 

Hal ini dimaksud agar Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat menjanng masukan dari berbagai pihak atas materi muatan yang perlu dimuat pada Peraturan Pemenntah (PP) yang akan dibuat tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat. 

Kegiatan ini menghadirkan 5 (lima) Narasumber diantaranya:

 adalah Prof. Dr. Edward O.S. Hianej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM, sebagai keynote speech yang menyampaikan maten tentang Politik Hukum dan Arah Pengaturan Hukum Adat dalam KUHP. 

Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan narasumber eksternal lainnya seperti :

1) Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang memaparkan mengenai Pluralisme Hukum: Hukum Positif dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: 

2) Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang memaparkan tentang Tantangan Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Penegakan Hukum,

 3) Fery Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., Dosen Bidang Hukum Pidana (Pidana Adat) Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang menyampaikan tentang Strategi Inktusi Hukum Adat ke dalam Hukum Pidana Nasional,

  4) Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Direktur Eksekutif /Institure for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyampaikan tentang Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konstruksi Formalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. 

Pada kesempatan ini peserta adalah semua pihak yang berkaitan dengan proses pembentukan PP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, baik dari unsur kementerian/lembaga : organisasi nonpemerintah, akademisi : serta masyarakat umum.

Continue Reading

Trending