Connect with us

Uncategorized

Konplik dalam keluarga anak usia 1, 8 tahun terpisah dari ibunya.

Published

on

 Jakarta,

Tetapi tidak adil bagi ibu Silvia setelah ibu silvia menyampaikan info bahwa konplik keluarga  hampir 1 tahun pihak suami mengambil anaknya dan memisahkan anak  balita dari ibunya. Hingga saat ini tidak dipertemukan oleh ayah dari anak itu. Hubungan suami istri sampai saat ini masih berstatus suami istri . Sekalipun ada konplik secara hukum belum ada perceraian.

Ketua KNPA (Komisi Nasional  Perlindungan Anak) , Arist Merdeka Sirait dalam jumpa pers di kantor Komnas Ham Perlindungan Anak (10/01/2023), mengatakan bahwa Ibu Silvia ibu dari anak usia 1.8 bulan ketika ingin bertemu dengan anaknya di Batam terjadi kekesaran dalam rumah tangga. Sehingga sampai ke meja hukum di Polres Batam. Informasi yang lainnya setelah terpisah hampir 4 bulan dan balita dalam usia menyusui sampai hari ini belum bertemu dengan putranya. Sangat disayangkan untuk menghilangkan jejak agar ibu Silvia tidak bertemu dengan putranya suami dari ibu Silvia membuat paspor. Sementara paspor lama masih ada di tangan ibu Silvia.

KOMNAS Perlindungan Anak akan meminta klarifikasi Polda Lampung dengan agenda mengapa terjadi pembuatan paspor baru untuk si anak. Semenatara itu sang anak sempat keluar dari wilayah hukum Indonesia.. yaitu ke Singapura. Tapi saat ini di sinyalir telah kembali ke wilayah Indonesia. Tetapi sampai hari ini tidak tahu keberadaan anak itu “. Jelas Arist Merdeka Sirait.

Silvia ibu kandung dari  E. Jhonatan Purba menuturkan, ” kami sekeluarga  berharap  ada kelembutan hati dari pihak suami atau dari pihak keluarganya untuk bisa mengembalikan  anak saya. Anak saya pada saat diambil masih usia 1.4 bulan. Usia satu tahun 4 bulan masih full menerima ASI  dari saya. Tangisan saya itu hanya semata  memperjuangkan anak untuk kembali. Saat  saya minum apa anak saya makan apa. Karena selama hidupnya dia tidak pernah mengenal susu formula atau ngedot “.

” Selama 4 bulan keinginan  bertemu dengan anak saya selalu dihalang halangi.  Video call dan chat  tidak pernah dibalas. Apa salah saya. Kenapa anak saya pisahkan dengan saya sementara anaknsaya masih perlu ASI dari saya sebab usia masih sangat balita.
Saya ingin anak saya kembali dan merawat anak saya . Saya mohon kepada semua pihak dan  koridor hukum…. sudahi persoalan ini . Kembalikan anak saya. Anak saya masih kecil belum bisa ngomong. Panas atau atau dingin dan sebagainya itu adalah karena kangen dengan mamanya.

Sekjen. Komnas Ham Perlindungan Anak Bang Hery menambahkan, ”
Jadi memang sejak oktober tahun lalu ibu Dilvia  sudah melaporkan Komnas perlindungan anak tetkait dengan permasalahan anaknya.
Saya kira memang perlindungsn anak tegas secara definitif mengatakan bahwa ketika anak dibawah usia 2 tahun berhak diasuh oleh kedua orang tuanya. Jadi tidak ada tawar menawar . Sekalipun ada hubungan yang tidak baik diantara kedua orangtuanya tidak boleh ada alasan untuk memisahkan anak dari kedua orangtuanya. Tidak ada alasan apapun.

Kedua,  demi hukum ada masalah yang mengancam pada anak itu. Dalam masalah ini , ada anak usia 1.4 bulan dipisahkan secara paksa dari ibunya . Anak itu masih dalam menyusui. Nenyusui itu bagian ari pemenuhan atas hak anak.   bukan hanya itusaja ,  Anak juga mempunyai hak untuk menerima ASI dari ibu kandungnya. Ini bagian dari undang undang. Pemerintah juga memberikan program 2 tahun ASI eksklusif dari ibu kandungnya atas dasar kesehatan anak anak “.

” Oleh karena itu sebaiknya diselesaikan secara baik baik. Agar anak ibu Sivia kembali dengan ibu Silvia dan ibu Silvia bisa melakukan fungsinya dengan baik dan nelakukan kewajiban seorang ibu. Dengan demikian anak itu mendapatkan hak nya “. Tegas pak Sekjen 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Kang Nurdin DSPC Bogor di Nobatkan Sebagai Panglima Baranusa Depok dan ketua DPC. Perguruan Silat Maung Bodas Kab. Bogor.

Published

on

Arak arakan pengukuhan Kang Nurdin sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. PS. Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Poto istimewa)

Bogor, Keradenan

Dalam acara Perhelatan Haul  KH. Safe’i bin Nasib tokoh ulama dan wali penyebar agama Islam Keradenan Bogor  yang dihadiri oleh beberapa perkumpulan Perguruan silat dan Ormas ke Kab. Bogor berlangsung hikmat meriah. Dalam acara perhelatan dilangsungkan juga pengukuhan Kang Nurdin DSPC sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. Perguruan silat Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Kamis 27 Juli 2023)

Adapun yang mengukuhkan diantaranya KH. M. Fajar Laksana pimpinan Pondok Pesantren Al.Fath Sukabumi Jabar, ketua DPC. PS. Maung Bodas DKI Jakarta pak Hartono,  Muspika wilayah Keradenan serta para pemuka masyarakat dan ketua Perguruan silat Jabodetabek.

‌Kang Nurdin mengatakan bahwa salam satu komando, salam sabatin, salam budaya. Acara ini terselenggara berkat sokongan dan doa restu dari berbagai perguruan silat yang satu rasa satu nafas alam mempertahankan seni budaya pencak silat Jawa Barat. Disamping itu ini adalah bentuk silaturahmi yang terus menerus dan tiada henti. Insya Allah ke depan pelestarian seni budaya silat Sunda dan Betawi dapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kebijakan di wilayah maupun tingkat Nasional”.

kang Nurdin menambahkan, Dengan semangat pertahanan serta pelestarian terhadap seni budaya silat Sunda dan Betawi kami para pesilat siap bersinergi dengan berbagai instansi terkait pemberdayaan kebudayaan seni silat Sunda dan Betawi. Dan juga kami akan selalu mengadakan sosialisasi terhadap generasi muda untuk mencintai budaya silat”. Jelas kang Nurdin. 

Continue Reading

Uncategorized

Kaesang Pangarep Resmikan Outlet Sang Pisang di Kota Depok

Published

on

 Depok. 

– Kedatangan Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menyambangi Sawangan Depok, Jawa Barat. Kaesang datang bersama istrinya, Erina Gudono, 

“Selamat sore semuanya terima kasih buat semuanya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Adik-adik juga terima kasih sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang,” ujar Kaesang dalam sambutannya, di Jalan Abdul Wahab, Sawangan Depok  Selasa (25/7/2023).

” Kaesang datang mengenakan baju berwarna putih dan krem. Sedangkan Erina mengenakan baju berwarna hitam.

“Menurutnya, kedatangannya ke Depok hanya untuk meresmikan gerai makanan miliknya di Sawangan. Bukan untuk berkampanye, meski digadang-gadang akan maju di Pilkada Depok 2024.


“Kaesang mengatakan kedatangannya untuk membuka usaha makannya. Kaesang menyebut kedatangannya ke lokasi bukan untuk kampanye.


“Perlu saya ingatkan sekali lagi ini bukan kampanye, ini saya buka Sang Pisang di sini,” lanjutnya.


Pada pukul 16.18 WIB, Kaesang bersama Vicky Prasetyo dan Babe Cabita berkaraoke. Mereka juga ramai difoto oleh warga di lokasi.

“Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye,” jelas Kaesang, Selasa.

“Saya di sini akan membuka Sang Pisang di Depok yang kedua karena dulu sudah pernah di Margonda, cuma tutup. Saya buka lagi di Sawangan kali ini,” Pungkasnya.

Continue Reading

Uncategorized

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM Gelar Seminar Nasional Bertema Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Published

on

 Jakarta, Graha Pengayoman 

Seminar Nasional “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP”  (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM)

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM menyelenggarakan acara Seminar Nasional bertema “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP” Kegiatan ini dimaksudkan selain sebagai wadah sosialisasi kebijakan Pemerintah khususnya tentang KUHP baru kepada masyarakat, juga sebagai bentuk identifikasi isu, permasalahan serta kebutuhan atas pengaturan konsep “hukum yang hidup di dalam masyarakat”. 

Hal ini dimaksud agar Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat menjanng masukan dari berbagai pihak atas materi muatan yang perlu dimuat pada Peraturan Pemenntah (PP) yang akan dibuat tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat. 

Kegiatan ini menghadirkan 5 (lima) Narasumber diantaranya:

 adalah Prof. Dr. Edward O.S. Hianej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM, sebagai keynote speech yang menyampaikan maten tentang Politik Hukum dan Arah Pengaturan Hukum Adat dalam KUHP. 

Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan narasumber eksternal lainnya seperti :

1) Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang memaparkan mengenai Pluralisme Hukum: Hukum Positif dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: 

2) Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang memaparkan tentang Tantangan Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Penegakan Hukum,

 3) Fery Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., Dosen Bidang Hukum Pidana (Pidana Adat) Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang menyampaikan tentang Strategi Inktusi Hukum Adat ke dalam Hukum Pidana Nasional,

  4) Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Direktur Eksekutif /Institure for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyampaikan tentang Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konstruksi Formalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. 

Pada kesempatan ini peserta adalah semua pihak yang berkaitan dengan proses pembentukan PP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, baik dari unsur kementerian/lembaga : organisasi nonpemerintah, akademisi : serta masyarakat umum.

Continue Reading

Trending