Connect with us

Berita

DPP. APDESI, ABPEDNAS Serta DPN PPDI Gelar Jumpa pers Terkait Jabatan Kepala Desa

Published

on

 Jakarta,

Dengan maraknya pemberitaan tentang “tuntutan Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa tentang masa jabatan saat di Gedung DPR RI pada tanggal 17 Januari 2023, serta  demo  “menuntut” agar perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dengan periodesasi tidak terbatas atau maksimal 3 periode dimasukkan dalam revisi UU no 6 tahun 2014. 

DPP APDESI (Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPP ABPEDNAS (Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) serta DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia) menggelar jumpa pers . (23 Januari 2023 Meeting Room Hotel Sunbreeze Jakarta)

Waketum DPP APDESI, Sunan Bukhari yang dibdampingi oleh H.Surta Wijaya , S.P.d., M.Si, Widi Hartono, Ir. Indra Utama, M.Pwk Ketua Umum DPP APDESI, Ketua Umum DPN PPDI Ketua Umum DPP ABPEDNAS menyampaikan , ” Maka perlu kami sampaikan bahwa kami DPP APDESI – DPP ABPEDNAS dan DPN PPDI perlu menyampaikan beberapa Hal dalam Konferensi Pers ini untuk menjadi pijakan :

1. Bahwa Tuntutan Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa, BPD bukanlah Harapan Utama dari Kepala Desa, BPD maupun Organisasi Desa, gagasan masa jabatan 9 tahun lebih pada usulan dari beberapa politisi bahkan gagasan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Halim Iskandar, Demontrasi dari Kepala Desa, BPD dan Perangkat pada tanggal 17 Januari 2023 adalah upaya menuntut dan mengingatkan kepada Partai Politik, Politisi yang menggulirkan Masa Jabatan “jangan melempar bola panas gula – gula politik menjelang pemilu” untuk Merealisasikan Janjinya melakukan Revisi UU NO 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan lebih dahulu memasukkan dalam Prolegnas 2023 dan APDESI, ABPEDNAS,PPDI selambat lambatnya bulan Oktober 2023 atau sebelum masa kampanye pemilu dan pilpres 2024. Bilamana realisasi tidak terlaksana maka APDESI, DPN PPDI dan ABPEDNAS tetap meminta ditegakkan masa jabatan Kepala Desa, BPD adalah 3 Periode sebagaimana yang tercantum dalam UU no 6 tahun 2014 atau bilamana ada Penambahan Masa Jabatan maka jabatan 3 periode tidak mengalami perubahan. APDESI, DPN PPDI akan melakukan tuntutan balik dengan demonstrasi besar besaran bulan Agustus – Oktober 2023 termasuk diantaranya dengan pemilik partai yang berkampanye tetapi tidak merealisasikan revisi UU no 6 tahun 2014 tentang Desa termasuk partai politik yang tidak mendukung.

2. DPP APDESI–DPP ABPEDNAS dan DPN PPDImendorong dilakukan revisi UUNo 6 tahun 2014 tentang Desa dilakukan revisi Konfrehensif dengan meletakkan tujuan utama yaitu Desa Maju, Mandiri. Pembahasan Revisi Undang Undang tentang Desa dengan melibatkan organisasi desa sebagai mitra strategis Pemerintah dan DPR RI perlu dilakukan sebab yang menjalankan UU Desa di lapangan adalah desa, dan 8 tahun cukup kami menjalani dan merasakan hal hal yang perlu dilakukan pembenahan.

3. APDESI, ABPEDNAS dan DPN PPDI mendorong dan meminta agar APBN 2024 memberikan formulasi besaran Dana Desa yaitu 7-10% dari APBN atau minimal 150 T .Peningkatan Dana Desa akan memberi manfaat untuk pembangunan Desa sebagai penopang ekonomi nasional. 

persentasi 2,56% dari APBN saat ini dirasakan sangat kecil jika membandingkan luas wilayah Indonesia yang 91% adalah desa, dengan penduduk 85,1% tinggal di desa. Jika partai politik ingin serius melihat pembangunan desa menjadi tulang punggung ekonomi nasional, pusat pertumbuhan, menghindari migrasi ke kota. APDESI, ABPEDNAS dan DPN PPDI mendorong agar APBN 2024 memberikan formulasi sebesar 7-10% APBD digunakan untuk dana desa, Perhitungan yang dipakai pemerintah pusat selama ini yaitu 10% dari dana transfer tidaklah bijak jika menelaah manfaat yang diterima. Dengan peningkatan dana desa, kita akan melihat desa desa di Indonesia akan tumbuh lebih maju, lebih mandiri. Kami mengharapkan keseriusan Pemerintah dan khususnya DPR RI untuk mewujudkan jika benar benar partai politik dan DPR ingin disebut peduli akan pembangunan Desa.

4. APDESI, ABPEDNAS dan DPN PPDI meminta kepada Bapak Presiden Ir. Joko Widodo yang memiliki hak Prerogative untuk mengevaluasi atau Mengganti Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd. yang dalam pandangan APDESI, ABPEDNAS dan DPN PPDI. Telah membuat Gaduh khususnya masa jabatan 9 tahun. Dalam pandangan kami Bapak Halim Iskandar tidak memahami substansi UU desa secara mendalam, dengan senantiasa memojokkan kepala desa dalam setiap pernyataan, melemparkan wacana yang meresahkan serta menerbitkan kebijakan- kebijakan yang sesungguhnya tidak sesuai harapan dari Kepala Deda, BPD dan Perangkat. 

Bapak Halim Iskandar tidak menempatkan pemerintahan desa sebagai stakholders utama pembangunan desa, bahkan kementerian desa dianggap sebagai stakholders utama. Fungsi supervise, mendampingi dan melayani pemerintahan desa tidak dilakukan. Bapak Halim Iskandar menganggap pemerintahan Desa adalah objek yang harus menerima apapun kebijakan dari Kementerian Desa. TIdak ada upaya dan langkah serius sebagai Menteri desa mendengarkan keluhan, persoalan yang dialami oleh pemerintahan desa.

 Persoalan strategis yang dirasakan Desa, selama ini hanya selesai saat kami meminta ke Presiden, kepada Menteri Desa tidakl ada respon dan langkah- langkah serius, sehingga APDESI, ABPEDNAS dan DPN PPDI mengharapkan kebijakan Bapak Presiden agar Menempatkan Menteri Desa yang tidak membangun kesan atau upaya- upaya memanfaatkan Pemerintahan Desa dan Desa masuk dalam ranah kepentingan Partai Politik Tertentu, Kami ingin Desa Maju, Mandiri dan milik semua partai Politik.

5. APDESI, ABPEDNAS dan DPN PPDI Memberikan Apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Presiden Ir. Joko Widodo yang memiliki perhatian luar biasa selama 9 tahun dalam pembangunan Desa, APDESI, ABPEDNAS dan DPN PPDI akan senantiasa mengikuti Arahan dari Bapak Presiden dalam pembangunan Nasional, khususnya pembangunan Desa”. Tutup Sunana Bukhori.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

IP-KI Harus Membumikan Pancasila di Pelosok Negeri

Published

on

Jakarta, “Seluruh pengurus dan anggota IP-KI DPC Jakarta Utara, untuk tidak henti-hentinya membumikan Pancasila, dan Kibarkan terus Panji-panji IP-KI ke seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagaimana didirikannya IP-KI sebagai organisasi tertua di Indonesia yang konsisten membumikan nilai-nilai luhur Pancasila serta membangun rasa Nasionalisme serta Cinta Tanah Air.

IP-KI harus bisa memberikan kontribusi serta sumbangsih kepada bangsa dan negara”. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Umum DPP. IP-KI ( Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, H. Baskara H. Sukarya pada acara Pelantikan Kepengurusan IP-KI DPC Jakarta Utara, (21/2/2024).

Ketum IP-KI menambahkan, ” Setiap kader IP-KI disetiap wilayah harus mampu bersinergi dengan Pemerintah untuk memberikan masukan maupun memberikan solusi, dengan masih maraknya Korupsi di negeri tercinta ini, juga mengenai masalah kesenjangan sosial, ketidakadilan didalam hukum dan sebagainya “. Tegas H Baskara Harimukti Sukarya.

Hal yang senada juga disampaikan Kepala Suku Dinas Kesbangpol kota Administrasi Jakarta Utara, Yunus Burhan, ” Bahwa Kader IP-KI harus prihatin dengan banyaknya berita Hoax yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, khususnya menjelang Pemilu ini, banyak kalimat yang tidak sesuai dengan budaya kita, seperti Budi Pekerti dan Semangat Gotong-royong, banyak upaya memecahbelah persatuan dan kesatuan bangsa, untuk itulah seluruh kader IP-KI wajib mengkampanyekan Budaya Indonesia sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila. Kedepan kita akan terus melakukan kajian dan diskusi-diskusi tentang penanaman kembali nilai-nilai Pancasila ”,

Ketua DPW IP-KI DKI Jakarta Mulyadi Guntur Aritonang, mengatakan, Bahwa IP-KI DPC. Jakarta Utara semoga siap bekerjasama serta bersinergi dengan organisasi yang sepandangan dengan IP-KI , dengan pemangku kebijakan di wilayah khususnya dalam menjalankan tugas-tugas pokok keorganisasian yaitu mengedepankan idiologi Pancasila. Belakangan ini bermunculan idiologi idiologi yang justru kontra dengan Pancasila, bahkan mengesampingkan Pancasila. Budaya asing Monggo saja , tapi sebagai bahan apresiasi. Asal tidak mengganggu idiologi Pancasila yang mengakar kuat di setiap jiwa dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara “. Pungkas Bang Guntur.

Continue Reading

Berita

Perkuat Indonesia Hadapi Bencana, TNI AD Kolaborasi Dengan BNPB

Published

on

JAKARTA, Dalam rangka memperkuat kapasitas Indonesia menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks dan beragam, TNI AD berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang direalisasikan dalam wujud penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. dengan Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, S.Si., A.pt., M.Kes.

Lewat penandatanganan PKS yang disaksikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (19/2/2024), diharapkan upaya penanganan bencana di tanah air di masa yang akan datang akan menjadi lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. Disamping meningkatkan sinergi dan koordinasi diantara kedua lembaga tersebut, keduanya sama-sama menegaskan komitmen untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam
semua tahapan penanganan bencana, mulai dari Fase mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat/response, hingga pemulihan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

“Banyak hal yang masih mungkin kita tingkatkan. Tadi sudah diulas masalah pencegahan, penanggulangan, dan juga rehabilitasi. Ada banyak inovasi yang akan kita coba ke depan, yang dalam waktu dekat mudah-mudahan dapat segera terealisasi,” ungkap Kasad.

Kasad juga menekankan bahwa dalam hal pencegahan bencana, kerja sama juga dapat dilakukan dengan melibatkan institusi lain di daerah, dengan mengacu pada masukan BNPB terkait wilayah/daerah prioritas yang rawan bencana.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa PKS ini merupakan tindak lanjut dari MoU dengan Mabes TNI, guna meningkatkan kerja sama yang telah berjalan. Kerja sama mencakup berbagai bidang, diantaranya penyediaan personel, peralatan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung operasi penanganan bencana.

“Kerja sama ini sudah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, bukan sebagai program baru. Sebagai contoh, saat ini di Demak yang sedang mengalami banjir, prajurit Angkatan Darat terlibat dalam evakuasi masyarakat, relokasi pengungsi, dan dapur umum. BNPB bergantung pada prajurit Angkatan Darat. Sementara kami memberikan bantuan peralatan, anggaran, dan logistik,” ujarnya menjelaskan pembagian tugas diantara kedua lembaga itu.

Continue Reading

Berita

Rakernas 2024, BNPT Fokus Lindungi Perempuan, Anak Dan Remaja

Published

on

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa (21/24).

Rakernas BNPT Tahun 2024 mengusung tema “Melindungi Perempuan, Anak dan Remaja dari Ideologi Radikal Terorisme untuk mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”
dengan tagline “BNPT Hadir untuk Perempuan, Anak dan Remaja Indonesia”.
Berdasarkan temuan BNPT I-KHub yang telah dituangkan dalam IKHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook 2023, terdapat 3 kelompok yang rentan proses radikalisasi, yaitu Perempuan, Remaja dan Anak-Anak. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Setara Institute tahun 2023 bahwa terjadi peningkatan kategori intoleran aktif dan terpapar di kalangan
siswa SMA.

Jika tidak dilindungi dari proses radikalisasi, kelompok rentan yang merupakan
bagian dari penerus bangsa akan terpapar paham radikal sehingga justru menghambat tujuan Indonesia Emas 2045.
“Ketiga kelompok rentan tersebut adalah generasi penerus bangsa sehingga penting untuk dilindungi dari proses radikalisasi demi mencapai tujuan Indonesia Emas 2045,” jelas Kepala BNPT RI, Komjen. Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si.
Perempuan berperan penting dalam pembinaan keluarga, sementara anak dan remaja merupakan generasi penerus penggerak pembangunan bangsa dan negara, termasuk pembangunan ekonomi.

Oleh karenanya, tidak dapat dibayangkan jika ketiga kelompok rentan tersebut dalam jumlah besar terpapar paham radikal terorisme bahkan sampai melakukan
tindakan pidana terorisme. Kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak dalam aksi-aksi terorisme telah terjadi seperti
kasus Surabaya tahun 2018, dan sebagaimana kita saksikan bersama, memberikan dampak buruk bagi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi yang
inklusif dan bekelanjutan. Itulah sebabnya Program Perlindungan Perempuan, Remaja, dan Anak-Anak menempati urutan pertama dalam 7 Program Prioritas BNPT tahun 2024 dan menjadi tema Rakernas BNPT pada tahun ini, bahwa BNPT hadir untuk melindungi Perempuan, Remaja, dan Anak-Anak.

Selain itu, BNPT juga memilki program-program prioritas lainnya yaitu Pembentukan Desa
Siapsiaga, Pembentukan Sekolah Damai, Pembentukan Kampus Kebangsaan, Program Asesmen Pegawai dengan Tugas Risiko Tinggi, Program Penanganan Warga Negara Indonesia yang Terafiliasi Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan Program Reintegrasi dan Reedukasi Mitra Deradikalisasi serta Keluarga di Luar Lapas.

Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan yang wajib
dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun2018. Ketujuh program prioritas tersebut dimaksudkan pula untuk mendukung terciptanya ketahanan masyarakat (community resilience) terhadap ancaman terorisme.

Ketujuh program ini juga akan menjadi bagian implementasi Perpres Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Ketujuh program prioritas tersebut,
termasuk target capaian dan indikator keberhasilan, akan pula dipaparkan oleh para penanggung jawab program pada Rakornas ini.

Rakernas BNPT 2024 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di BNPT, termasuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Duta Damai dan Kelompok Ahli diharapkan dapat meningkatkan upaya penanggulangan terorisme di tanah air.
“Kiranya Rapat Kerja Nasional BNPT 2024 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di BNPT, termasuk FKPT, Duta Damai dan Kelompok Ahli dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan terorisme di tanah air,” jelasnya.

Rakernas BNPT 2024 turut dihadiri oleh Plt. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. Menteri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S

Continue Reading

Trending