JAKARTA –

– Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta aturan terkait sistem kuota pengajuan PLTS atap harus diperjelas. Menurutnya, aturan yang dibuat pemerintah bagaimanapun harus tetap mendukung pertumbuhan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dia meminta pemerintah kembali membuka dialog dengan stakeholder lainnya guna membahas pertumbuhan PLTS atap. Menurutnya, aturan yang ada jangan sampai malah menghambat target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan.

“Jadi bagaimana titik tengahnya agar PLN nggak terganggu sementara juga minat swasta atau rumah memasang itu juga tetap tumbuh, nah itu yang harus didialogkan,” katanya.

Salah satu cara tercepat untuk mendorong pertumbuhan EBT dengan menggunakan PLTS atap. Namun, revisi Permen ESDM nomor 26 tahun 2021 merubah sejumlah ketentuan dalam perizinan memasang PLTS atap.

Di antara yang sering mendapat sorotan adalah penerapan sistem kuota dan peniadaan ekspor listrik. Mulyanto mengatakan, peniadaan ekspor listrik dilakukan lantaran PLN tengah mengalami surplus listrik.

Dia melanjutkan, apabila PLN diharuskan membayar kelebihan listrik dari publik maka akan semakin membebani keuangan perusahaan plat merah tersebut. Artinya, sambung dia, seluruh stakeholder disarankan untuk mencari jalan keluar bersama.

“Ekspor itu kan masuk ke dalam grid (jaringan PLN), nah intinya itu bagian dari negosiasi,” katanya.

Dia pesimistis target bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025 dapat tercapai dengan melihat kondisi saat ini. Namun, dia berpendapat bahwa secara perlahan masyarakat dan pemerintah nantinya akan beralih ke pasokan energi bersih.

“Nggak secepat yang kita harapkan secara teoritis kalau saya melihatnya,” katanya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel Ibrahim menyarankan pemerintah untuk membuat aturan yang mendukung perkembangan PLTS atap. Hal itu mengingat PLTS atap merupakan cara tercepat untuk mencapai target bauran energi terbarukan.

Herman mengatakan, keberadaan PLTS sudah seharusnya dimaksimalkan agar target bauran energi tersebut bisa dicapai. Artinya, sambung dia, perkembangan PLTS menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

“Nah pemaksimalannya itu akan bisa dilihat bagaimana peraturan yang mendorong PLTS, karena PLTS itu paling mudah dan sekarang sudah murah dan banyak bisa melibatkan baik industri maupun perorangan,” katanya.

Coal Advocacy Manager Center of Economic and Law Studies (Celios) Wishnu Try Utomo kompleksnya perizinan pembangunan PLTS atap menimbulkan ambiguitas terkait komitmen pemerintah akan net zero emission. Menurutnya, pemerintah harus mau mengimplementasikan regulasi yang dapat memicu peningkatan pasar EBT. 

Bauran energi terbarukan terhitung pada 2021 tidak pernah mencapai target tahunan. Pada tahun tersebut bauran energi terbarukan hanya terealisasi 12,2 persen dari target 14,5 persen.

Setahun setelahnya atau pada pada 2022, target bauran energi terbarukan juga tidak mencapai target. Target bauran energi terbarukan 15,7 persen hanya mampu dicapai 14,11 persen.

Sementara, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Yudo Dwinanda menilai bahwa revisi Permen nomor 26 akan memberikan keuntungan lebih baik apabila kapasitas PLTS atap yang dipasang disesuaikan dengan kebutuhan beban pelanggan di siang hari. 

Dia melanjutkan, pelanggan sektor industri juga mendapatkan keuntungan lebih dalam hal penghapusan biaya kapasitas. Revisi juga mengamanahkan pemegang IUPTLU menyusun kuota pengembangan PLTS atap untuk jangka waktu lima tahun yang dirinci untuk setiap tahun. 

“sulan kuota ini akan dievaluasi terlebih dahulu oleh Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan, sebelum ditetapkan,” katanya

Dia menjelaskan, nantinya para pemegang IUPTLU dapat mengusulkan perubahan kuota pengembangan PLTS sesuai dengan kondisi sistem. Sedangkan, permohonan pembuatan PLTS atap dapat dilakukan pada Januari dan Juli untuk memastikan bahwa pelaksanaan program PLTS atap dapat berjalan dengan baik. 

Yudho melanjutkan, pemerintah telah membangun aplikasi pelayanan dan pelaporan terintegrasi sistem PLTS atap. Aplikasi terintegrasi dengan sistem yang dibangun oleh PLN agar Dirjen EBTKE dapat memonitor kuota pengembangan, status permohonan sistem dan memantau pelaporan pelaksanaan PLTS atap oleh pelanggan PLN.

Wates , Kulon Progo , Puncak HUT sekolah SMA Negri 2 wates ke 41 dihadiri tamu undangan guru serta karyawan yang purnakarya Smada, perwakilan alumni SMA Negri 2 wates ( Alamanda ) sekaligus keluarga besar Guru SMA Negri 2 wates pada senin hari 9 oktober 2023 di halaman sekolah.

Apel HUT Ke 41 sekolah SMA Negri 2 wates ini selenggarakan  gelar seni budaya dimeriahkan dengan flash mob dan gelar potensi siswa sebagai implementasi kurikulum merdeka projek penguatan profil pelajar  Pancasila ( P5 ) sekolah SMA Negri 2 wates.

Dalam apel HUT ke 41 juga diadakan acara pemotongan tumpeng dan pelepasan dua ekor burung merpati oleh kepala sekolah SMA Negri 2 wates di dampingi oleh wakil alumini dan guru purna Berbudaya Mandiri.

Wakil alumni SMA Negri 2 wates yang juga ketua DPRD Kabupaten Kulon progo ibu Nur Akhid,SE dalam sambutanya mengataksn kepada para siswa, Agar supaya tetap semangat dalam belajarnya agar mampu serta memiliki ketangguhan membangun  karakter berkualitas dalam mengikuti dinamika pendidikan sekarang yang begitu cepat serta kompleks dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di jaman kemajuan sekarang ini,

kemudian Drs Andar Rujito,M.H mewakili guru yang sudah purna ikut menyampaikan bahwa pendidikan di sekolah SMA Negri 2 wates pada tahun 1989 meskipun sarana dan prasarana sangat terbatas tapi bapak ibu guru selalu memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya maka jangan pernah melupakan bapak ibu gurumu walaupun waktu itu belum seperti sekarang ini tapi sudah  berprestasi bidang senidrama dan cerdas cermat tingkat propinsi se-DIY.

Flash Mob di ikuti oleh 200 siswa kelas X ,XI dan XII melibatkan para tamu undangan untuk ikut berpartisipasi dalam rangkain kegiatan tersebut kemudian menurut ketua panitia HUT Mastri Wardani D.S.,S.Pd menyampaikan gelar seni berlatih selama 3 minggu dalam rangka HUT Ke 41 ini mengambil tema ” Abhipray4 1sthika ” filosofinya adalah harapan akan selalu ada untuk orang yang berkeinginan maju. Kegiatan HUT ke 41 juga di isi dengan kegiatan  lomba olah raga Badminton, futsal, basket dan tari berpasangan se-DIY di mulai sejak tanggal 4 Oktober 2023 kemudian dilanjutkan aksi tanam pohon di pantai bidara, aksi donor darah, ,Khotmil Quran,Art festival,kirab budaya dan puncaknya dari kegiatan adalah HUT Ke 41 SMA Negri 2 wates.

Dalam apel HUT ke 41 Dra Vipti Retna Nugraheni,M.Ed mengucapkan terimakasih kepada aparat keamanan koramil dan polsek wates karena dalam  lomba lomba olah raga se-DIY dapat berjalan dengan lancar dan  aman sekaligus prestasi-prestasi yang di raih selama ini juara tingkat propinsi maupun tingkat nasional sebagai sekolah Berbudaya Mandiri.

(Budi LS)

Jakarta,

Tekhnologi digital yang kini menggeliat begitu pesat, menyimpan sisi ibarat  dua mata pisau. Selain memberikan segala keuntungan, ruang digital juga mampu memberi para penggunanya dengan hal negatif. Salah satunya, keberadaan kabar hoaks yang sering kali dijumpai. 

Dalam hal ini, generasi muda dipercaya memiliki peran yang sangat penting. Khususnya dalam perkembangan tekhnologi dan media sosial. Sebab, kaum milenial kini tak dapat dipisahkan dengan ruang digital. 

Anggota Komisi 1 DPR RI,  Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M. Si memaparkan bahwa di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video.

“Penyebaran hoaks banyak terjadi di media sosial, penyelenggara platform harus dilibatkan untuk melawan hoaks. Selain itu, perlu ada edukasi bagi masyarakat untuk melapor bila menemukan hoaks dan pelakunya. Selain melalui jalur pemerintah, sekarang ini muncul gerakan masyarakat yang peduli terhadap peredaran berita palsu, antara lain adalah Masyarakat Indonesia Anti Hoaks,” paparnya dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator bertajuk “Eksistensi Milenial Dalam Menangkal Hoaks” pada Rabu (16/6/2022). 

Senada dengannya, Dosen Komunikasi Politik FISIP UHAMKA, Verdi Firmantoro S. I. Kom. M.I. Kom menerangkan, eksistensi yang dibutuhkan adalah bukan hanya tentang hal sensai, namun upaya membangun listerasi dan bagaimana kemudian membangun empati, sampai kemudian kita saling kolaborasi. 

“Itulah yang harus kita bangun. Dan itu merupakan bendungan kita dalam menghadapi hoaks di dalam informasi. Eksistensi milenial dalam menangkal hoaks tidak hanya pada usia muda, namun kepada siapa saja yang mempunyai semangat dalam menangkal hoak,” terangnya. 

Menurutnya, keberadaan hoaks ini sangat dekat dengan diri setiap pengguna. Hal itu disebabkan karena geliat dunia informasi berkembang dengan sangat luar biasa, bahkan membanjiri kita.  

Namun hal itu, di sisi lain bisa saja membuat para pengguna dihadapkan dengan hal yang negatif. Salah satunya hoaks. 

“Hoaks bisa memberi ancaman dengan meningkatkan ketidakpastian, mengacaukan kebenaran, menyulut kepanikan sosial, mendorong perpecahan, menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan melemahkan ketahanan nasional,” tuturnya. 

Untuk itu, dalam hal ini sangat dibutuhkan peran para generasi muda atau milenial. 

“Generasi muda berusia di bawah 40-an tahun. Usia tersebut merupakan orang yang paling banyak mengakses media sosial. Jadi kita yang generasi yang paling banyak menggunakan media sosial harus bisa mengedukasi masyarakat agar tidak termakan oleh hoaks,” katanya.

Ia mengatakan bahwa untuk memanfaatkan perannya tersebut, dibutuhkan pula literasi digital. 

Untuk itu, Dirjen Aptika Kemkominfo, Samuel A Pangerapan, B.Sc mengatakan bahwa pihaknya akan menjadi garda terdepan dalam penanaman literasi digital ini kepada masyarakat.  

“Karena penggunaan internet perlu dibantu dnegan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan dengan produktif, bijak dan tepat guna,” jelasnya. 

Sebab jika dilihat dari kondisi yang ada, tingkat literasi digital di Tanah Air kini masih belum mencapai tahap yang lebih baik. 

“Saat ini indeks literasi digital Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya, masih dalam kategori sedang belum mencapai tahap yang lebih baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan sehingga menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan litrerasi digital,” pungkasnya.