Connect with us

Uncategorized

Dukung Penangkapan Ikan Terukur, Kementerian Perikanan dan Kelautan Gandeng Mitra Kerja Sama

Published

on

BOGOR (19/1) –

  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Tidak hanya kementerian/lembaga maupun swasta, namun juga universitas, asosiasi dan organisasi masyarakat.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan dukungan para mitra ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas KKP. Pada subsektor perikanan tangkap yaitu penangkapan ikan terukur, pembangunan 120 kampung nelayan maju untuk mendukung peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui mekanisme pasca produksi.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dari banyak pihak. Kita akan gandeng swasta mengalokasikan dana corporate social responsibility (CSR) untuk pengembangan kampung nelayan. Bantuannya tidak berbentuk uang namun pekerjaan untuk mengubah stigma nelayan miskin menjadi bangga  jadi nelayan,” ujarnya dalam pertemuan kerja sama dengan para mitra hari ini.

Lebih lanjut, ia juga meminta organisasi masyarakat yang telah bekerja sama atau sedang dalam proses kerja sama dengan KKP untuk menyelaraskan kegiatan prioritas KKP dengan kegiatan mereka di lapangan. Sehingga dapat mengatasi berbagai kesenjangan yang terjadi di masyarakat dengan solusi yang ada.

Konsep penangkapan ikan terukur merupakan terobosan dalam pengelolaan perikanan yang lebih akurat dengan pengendalian kuota penangkapan pada zona perikanan terukur. Implementasi perikanan terukur akan mendatangkan banyak manfaat baik secara ekologi, sosial maupun ekonomi.

“Pemanfaatan sumber daya ikan akan lebih termonitor dan terkendali. Secara sosial, terbentuknya kemitraan penangkapan antara usaha besar dengan usaha kecil, dan mendatangkan dampak ekonomi baik tumbuhnya industri hilir, peningkatan pendapatan masayarakat, meningkatnya ekonomi wilayah dan PNBP,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menyambut baik program KKP. Ia meminta agar pemerintah meningkatkan perhatian kepada  nelayan tradisional dan anak nelayan untuk dididik menangkap ikan lebih bertanggungjawab dan memahami keberlanjutan sumber daya ikan.

Sementara itu, Harimudin perwakilan Indonesia Ocean Justice Initiative  mengatakan nelayan kecil harus dilindungi penuh sesuai amanah undang-undang apabila mekanisme penangkapan ikan dengan sistem kontrak telah dijalankan. Sehingga pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Indonesia dapat merata dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Hadir pada pertemuan tersebut FAO Indonesia, USAID, UNDP, PKSPL-IPB, FPIK-IPB, HNSI, ATLI, AP2HI, APRI, ADI, MSC, SFP, WWF, IPNLF, MDPI, LINI, YKAN, EDF, CSF, RARE, TLFF, Rekam, Starling, KNTI, IOJI, KIARA, Econusa, DFW, dan Greenpeace.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pihaknya membuka lebar peluang kerja sama dengan para mitra. Langkah ini diyakininya dapat mendukung terwujudnya ekonomi biru yang menyeimbangkan ekologi dan ekonomi.

HUMAS DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Kang Nurdin DSPC Bogor di Nobatkan Sebagai Panglima Baranusa Depok dan ketua DPC. Perguruan Silat Maung Bodas Kab. Bogor.

Published

on

Arak arakan pengukuhan Kang Nurdin sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. PS. Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Poto istimewa)

Bogor, Keradenan

Dalam acara Perhelatan Haul  KH. Safe’i bin Nasib tokoh ulama dan wali penyebar agama Islam Keradenan Bogor  yang dihadiri oleh beberapa perkumpulan Perguruan silat dan Ormas ke Kab. Bogor berlangsung hikmat meriah. Dalam acara perhelatan dilangsungkan juga pengukuhan Kang Nurdin DSPC sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. Perguruan silat Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Kamis 27 Juli 2023)

Adapun yang mengukuhkan diantaranya KH. M. Fajar Laksana pimpinan Pondok Pesantren Al.Fath Sukabumi Jabar, ketua DPC. PS. Maung Bodas DKI Jakarta pak Hartono,  Muspika wilayah Keradenan serta para pemuka masyarakat dan ketua Perguruan silat Jabodetabek.

‌Kang Nurdin mengatakan bahwa salam satu komando, salam sabatin, salam budaya. Acara ini terselenggara berkat sokongan dan doa restu dari berbagai perguruan silat yang satu rasa satu nafas alam mempertahankan seni budaya pencak silat Jawa Barat. Disamping itu ini adalah bentuk silaturahmi yang terus menerus dan tiada henti. Insya Allah ke depan pelestarian seni budaya silat Sunda dan Betawi dapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kebijakan di wilayah maupun tingkat Nasional”.

kang Nurdin menambahkan, Dengan semangat pertahanan serta pelestarian terhadap seni budaya silat Sunda dan Betawi kami para pesilat siap bersinergi dengan berbagai instansi terkait pemberdayaan kebudayaan seni silat Sunda dan Betawi. Dan juga kami akan selalu mengadakan sosialisasi terhadap generasi muda untuk mencintai budaya silat”. Jelas kang Nurdin. 

Continue Reading

Uncategorized

Kaesang Pangarep Resmikan Outlet Sang Pisang di Kota Depok

Published

on

 Depok. 

– Kedatangan Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menyambangi Sawangan Depok, Jawa Barat. Kaesang datang bersama istrinya, Erina Gudono, 

“Selamat sore semuanya terima kasih buat semuanya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Adik-adik juga terima kasih sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang,” ujar Kaesang dalam sambutannya, di Jalan Abdul Wahab, Sawangan Depok  Selasa (25/7/2023).

” Kaesang datang mengenakan baju berwarna putih dan krem. Sedangkan Erina mengenakan baju berwarna hitam.

“Menurutnya, kedatangannya ke Depok hanya untuk meresmikan gerai makanan miliknya di Sawangan. Bukan untuk berkampanye, meski digadang-gadang akan maju di Pilkada Depok 2024.


“Kaesang mengatakan kedatangannya untuk membuka usaha makannya. Kaesang menyebut kedatangannya ke lokasi bukan untuk kampanye.


“Perlu saya ingatkan sekali lagi ini bukan kampanye, ini saya buka Sang Pisang di sini,” lanjutnya.


Pada pukul 16.18 WIB, Kaesang bersama Vicky Prasetyo dan Babe Cabita berkaraoke. Mereka juga ramai difoto oleh warga di lokasi.

“Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye,” jelas Kaesang, Selasa.

“Saya di sini akan membuka Sang Pisang di Depok yang kedua karena dulu sudah pernah di Margonda, cuma tutup. Saya buka lagi di Sawangan kali ini,” Pungkasnya.

Continue Reading

Uncategorized

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM Gelar Seminar Nasional Bertema Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Published

on

 Jakarta, Graha Pengayoman 

Seminar Nasional “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP”  (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM)

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM menyelenggarakan acara Seminar Nasional bertema “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP” Kegiatan ini dimaksudkan selain sebagai wadah sosialisasi kebijakan Pemerintah khususnya tentang KUHP baru kepada masyarakat, juga sebagai bentuk identifikasi isu, permasalahan serta kebutuhan atas pengaturan konsep “hukum yang hidup di dalam masyarakat”. 

Hal ini dimaksud agar Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat menjanng masukan dari berbagai pihak atas materi muatan yang perlu dimuat pada Peraturan Pemenntah (PP) yang akan dibuat tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat. 

Kegiatan ini menghadirkan 5 (lima) Narasumber diantaranya:

 adalah Prof. Dr. Edward O.S. Hianej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM, sebagai keynote speech yang menyampaikan maten tentang Politik Hukum dan Arah Pengaturan Hukum Adat dalam KUHP. 

Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan narasumber eksternal lainnya seperti :

1) Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang memaparkan mengenai Pluralisme Hukum: Hukum Positif dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: 

2) Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang memaparkan tentang Tantangan Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Penegakan Hukum,

 3) Fery Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., Dosen Bidang Hukum Pidana (Pidana Adat) Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang menyampaikan tentang Strategi Inktusi Hukum Adat ke dalam Hukum Pidana Nasional,

  4) Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Direktur Eksekutif /Institure for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyampaikan tentang Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konstruksi Formalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. 

Pada kesempatan ini peserta adalah semua pihak yang berkaitan dengan proses pembentukan PP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, baik dari unsur kementerian/lembaga : organisasi nonpemerintah, akademisi : serta masyarakat umum.

Continue Reading

Trending