Connect with us

Uncategorized

Dukungan Penuh Multipihak untuk Proyeksi UPT BNPB Sebagai Balai Besar BNPB Regional Sumatra

Published

on

PADANG – Pulau Sumatra merupakan wilayah dengan tingkat ancaman dan risiko bencana tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan dukungan institusional, sarana prasarana, dan perangkat logistik peralatan, agar tantangan ‘supermarket’ bencana bisa dirubah menjadi ‘laboratorium’ yang menghasilkan temuan dan pembelajaran dalam penanggulangan bencana yang komprehensif.

Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI didampingi Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, dan Sekretaris Utama BNPB, Lilik Kurniawan meninjau UPT Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang nantinya akan diproyeksikan menjadi Balai Besar BNPB Regional Sumatra. 

Sekretaris Utama BNPB mengatakan, pembangunan Balai Besar BNPB Regional Sumatra dimaksudkan untuk menjadikan Penanganan Darurat Bencana, khususnya di pulau Sumatra menjadi lebih efektif. Penanganan darurat bencana yang efektif dapat dilihat melalui 2 parameter yaitu waktu penanganan dan anggaran yang dibutuhkan. 

“Dengan adanya balai besar BNPB ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan dukungan multipihak sehingga dapat menekan anggaran dan waktu operasi,” jelas Lilik dalam paparannya pada Rabu (9/8) di UPT BNPB, Kota Padang.

Lilik juga menambahkan, Balai Besar merupakan strategi dekosentrasi yang efisien untuk memberikan layanan pendukung yang bersifat kritis dan mendesak secara cepat dan tepat kepada daerah saat dibutuhkan.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengungkapkan apresiasi dan dukungan penuh timnya atas rencana “naik kelas” UPT tersebut.

“Kami bersama tim mendukung penuh rencana UPT BNPB ini untuk bisa naik kelas dan menjadi pusat penanggulangan bencana regional Sumatra,” kata Yandri dalam kunjungannya.

Yandri mengatakan, pengembangan UPT menjadi Balai Besar ini perlu dukungan penuh baik dari sisi anggaran maupun SDM dari seluruh pihak yang terkait. 

“Fasilitas yang sekarang sudah mumpuni, namun dengan adanya peningkatan status maka perlu dukungan lebih, baik anggaran maupun SDM dari pihak-pihak terkait,” jelas Yandri.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan akan menyediakan lahan untuk perluasan wilayah UPT BNPB yang akan berubah status menjadi Balai Besar.

“Kami akan siapkan lahan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk perluasan wilayah sehingga dapat dibangun fasilitas-fasilitas krusial dan pendukung lainnya yang saat ini belum ada,” kata Mahyeldi.

Nantinya, balai besar ini akan memiliki empat fungsi antara lain sebagai kantor, kemudian sebagai gudang logistik untuk regional Sumatra, serta tempat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) BNPB.

Sekretaris utama BNPB didampingi kalaksa BPBD Sumbar juga berkesempatan untuk mendampingi jajaran anggota Komisi VII berkeliling meninjau fasilitas yang dimiliki UPT BNPB saat ini. Ada beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan sekarang seperti gudang logistik, ruang pertemuan, tempat penginapan atau wisma, kantin, dan juga Pusat Pengendalian Operasi.

John Kenedy, anggota komisi VIII yang turut hadir dalam kunjungan menambahkan apabila nantinya dijadikan balai besar, maka harus ada sumber daya manusia yang dapat mengelola secara umum dan khusus fasilitas juga logistik tersebut. 

“Ketika nanti sudah tersedia kebutuhan peralatannya, harus ada juga sumber daya manusianya yang mengelola. Jangan sampai rusak sia-sia dan tidak bisa dipakai saat dibutuhkan,” tambah John.

Turut hadir dalam kunjungan Wali Kota Padang, Hendri Sapta, Anggota Komisi VIII DPR RI Nasril Bahar, Ina Ammania, dan Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjsama BNPB, Zahermann Muabezi.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Kang Nurdin DSPC Bogor di Nobatkan Sebagai Panglima Baranusa Depok dan ketua DPC. Perguruan Silat Maung Bodas Kab. Bogor.

Published

on

Arak arakan pengukuhan Kang Nurdin sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. PS. Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Poto istimewa)

Bogor, Keradenan

Dalam acara Perhelatan Haul  KH. Safe’i bin Nasib tokoh ulama dan wali penyebar agama Islam Keradenan Bogor  yang dihadiri oleh beberapa perkumpulan Perguruan silat dan Ormas ke Kab. Bogor berlangsung hikmat meriah. Dalam acara perhelatan dilangsungkan juga pengukuhan Kang Nurdin DSPC sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. Perguruan silat Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Kamis 27 Juli 2023)

Adapun yang mengukuhkan diantaranya KH. M. Fajar Laksana pimpinan Pondok Pesantren Al.Fath Sukabumi Jabar, ketua DPC. PS. Maung Bodas DKI Jakarta pak Hartono,  Muspika wilayah Keradenan serta para pemuka masyarakat dan ketua Perguruan silat Jabodetabek.

‌Kang Nurdin mengatakan bahwa salam satu komando, salam sabatin, salam budaya. Acara ini terselenggara berkat sokongan dan doa restu dari berbagai perguruan silat yang satu rasa satu nafas alam mempertahankan seni budaya pencak silat Jawa Barat. Disamping itu ini adalah bentuk silaturahmi yang terus menerus dan tiada henti. Insya Allah ke depan pelestarian seni budaya silat Sunda dan Betawi dapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kebijakan di wilayah maupun tingkat Nasional”.

kang Nurdin menambahkan, Dengan semangat pertahanan serta pelestarian terhadap seni budaya silat Sunda dan Betawi kami para pesilat siap bersinergi dengan berbagai instansi terkait pemberdayaan kebudayaan seni silat Sunda dan Betawi. Dan juga kami akan selalu mengadakan sosialisasi terhadap generasi muda untuk mencintai budaya silat”. Jelas kang Nurdin. 

Continue Reading

Uncategorized

Kaesang Pangarep Resmikan Outlet Sang Pisang di Kota Depok

Published

on

 Depok. 

– Kedatangan Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menyambangi Sawangan Depok, Jawa Barat. Kaesang datang bersama istrinya, Erina Gudono, 

“Selamat sore semuanya terima kasih buat semuanya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Adik-adik juga terima kasih sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang,” ujar Kaesang dalam sambutannya, di Jalan Abdul Wahab, Sawangan Depok  Selasa (25/7/2023).

” Kaesang datang mengenakan baju berwarna putih dan krem. Sedangkan Erina mengenakan baju berwarna hitam.

“Menurutnya, kedatangannya ke Depok hanya untuk meresmikan gerai makanan miliknya di Sawangan. Bukan untuk berkampanye, meski digadang-gadang akan maju di Pilkada Depok 2024.


“Kaesang mengatakan kedatangannya untuk membuka usaha makannya. Kaesang menyebut kedatangannya ke lokasi bukan untuk kampanye.


“Perlu saya ingatkan sekali lagi ini bukan kampanye, ini saya buka Sang Pisang di sini,” lanjutnya.


Pada pukul 16.18 WIB, Kaesang bersama Vicky Prasetyo dan Babe Cabita berkaraoke. Mereka juga ramai difoto oleh warga di lokasi.

“Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye,” jelas Kaesang, Selasa.

“Saya di sini akan membuka Sang Pisang di Depok yang kedua karena dulu sudah pernah di Margonda, cuma tutup. Saya buka lagi di Sawangan kali ini,” Pungkasnya.

Continue Reading

Uncategorized

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM Gelar Seminar Nasional Bertema Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Published

on

 Jakarta, Graha Pengayoman 

Seminar Nasional “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP”  (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM)

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM menyelenggarakan acara Seminar Nasional bertema “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP” Kegiatan ini dimaksudkan selain sebagai wadah sosialisasi kebijakan Pemerintah khususnya tentang KUHP baru kepada masyarakat, juga sebagai bentuk identifikasi isu, permasalahan serta kebutuhan atas pengaturan konsep “hukum yang hidup di dalam masyarakat”. 

Hal ini dimaksud agar Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat menjanng masukan dari berbagai pihak atas materi muatan yang perlu dimuat pada Peraturan Pemenntah (PP) yang akan dibuat tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat. 

Kegiatan ini menghadirkan 5 (lima) Narasumber diantaranya:

 adalah Prof. Dr. Edward O.S. Hianej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM, sebagai keynote speech yang menyampaikan maten tentang Politik Hukum dan Arah Pengaturan Hukum Adat dalam KUHP. 

Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan narasumber eksternal lainnya seperti :

1) Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang memaparkan mengenai Pluralisme Hukum: Hukum Positif dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: 

2) Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang memaparkan tentang Tantangan Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Penegakan Hukum,

 3) Fery Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., Dosen Bidang Hukum Pidana (Pidana Adat) Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang menyampaikan tentang Strategi Inktusi Hukum Adat ke dalam Hukum Pidana Nasional,

  4) Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Direktur Eksekutif /Institure for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyampaikan tentang Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konstruksi Formalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. 

Pada kesempatan ini peserta adalah semua pihak yang berkaitan dengan proses pembentukan PP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, baik dari unsur kementerian/lembaga : organisasi nonpemerintah, akademisi : serta masyarakat umum.

Continue Reading

Trending