Connect with us

Uncategorized

Cegah Serangan Siber, Dislitbangad Gelar Seminar Iptek

Published

on

JAKARTA,
Kepala  Dinas Penelitian  dan  Pengembangan TNI AD (Kadislitbangad)  Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, S.I.Kom.,M.M membuka Seminar Bidang Iptek TNI AD TA 2021  dengan tema  ”Pengaruh Perkembangan Teknologi Siber Terhadap Ketahanan Nasional’’ di Hotel Aston Kartika Grogol, Rabu (9/6/2021).

Pada seminar ini menghadirkan Keynote Speaker Prof.Dr. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng Deputi Bidang TIEM BPPT  yang diwakili Muhamad Arief., MS EE., M.Sc., dari BPPT, Nara Sumber Brigjen TNI Bondan Widiawan, S.Kom.,M.Si  Direktur PIIPD BSSN, Brigjen TNI Iroth Sonny Edhi, Danpussansiad, Dr. Margaretha Hanita, S.H.,M.Si Dosen Ketahanan Nasional Universitas Indonesia dan Dr. Puspitasari Dosen Ketahanan Nasional Universitas Indonesia selaku moderator.

Kadislitbangad  Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, S.I.Kom.,M.M., dalam opening speakernya  memberikan stimulus pemikiran bahwa ruang siber dalam kaitannya dengan hubungan internasional dapat menjadi sumber berbagai potensi ancaman, kerentanan, dan ketidakamanan pada tatanan internasional serta ketahanan nasional.

“Pemanfaatan ruang siber yang tidak mengenal batas-batas wilayah negara, membuat penggunaan siber oleh suatu pihak yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dapat dilakukan oleh aktor negara (state actor) maupun aktor bukan negara (non-state actor),” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan,  aktor negara sebagai aktor dalam hubungan internasional merupakan subyek interaksi antar negara-negara yang berdaulat. Selain negara sebagai aktor, terdapat aktor-aktor lain yang bukan negara, yang melalui tindakan ataupun sikapnya dapat menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan negara maupun bangsa. Siber dapat menjadi salah satu faktor ancaman bagi negara disebabkan ruang lingkupnya yang dapat dimanfaatkan untuk mencuri informasi, penyebaran ide yang bersifat destruktif, maupun serangan terhadap sistem informasi di berbagai            bidang, seperti data perbankan, jaringan militer, bahkan sistem pertahanan negara. Cyberspace yang bersifat global, menjadikan cyber crime sulit untuk ditentukan yuridiksinya, sebab locus delicti atau tindak pidana kejahatan yang dilakukan berada dalam dunia maya, dan dunia maya ini bersifat melewati batas-batas teritorial ataupun kedaulatan wilayah.

Selain itu, bentuk serangan siber yang dilakukan terdiri dari berbagai jenis bentuk serangan yang beragam terdiri dari penyerangan melalui virus, terhadap situs-situs resmi, hacker dan tindakan lainnya yang merupakan ancaman sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga pertahanan ataupun yang berwenang dalam menjaga keamanan siber nasional, ” ungkapnya.

Kadislitbangad menegaskan, seminar yang dilaksanakan kali ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan bagi prajurit TNI AD tentang perkembangan Teknologi Siber di era revolusi industri 4.0 yang semakin nyata.

“Sebagai institusi yang kinerjanya terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI), kemajuan teknologi telah mendorong tatanan baru hampir di semua kehidupan termasuk sektor pertahanan dan keamanan, ” ujarnya.

Kadislitbangad menambahkan bahwa  Keberadaan negara, khususnya TNI harus bisa menjaga pertahanan dan keamanan penduduknya. Sementara ancaman dan serangan pertahanan keamanan penduduknya telah terjadi di berbagai sudut hingga saat ini sampai kepada serangan-serangan Siber.

Salah satu tugas TNI yang tertuang dalam UU RI No 34 tahun 2004 yaitu tentang tugas pokok TNI adalah menegakkan dan mempertahankan kedaulatan NKRI.  Dalam pelaksanaannya TNI  harus siaga menghadapi ancaman kejahatan Siber termasuk penyalahgunaan data terutama data yang berkaitan dengan keamanan negara.

” Dalam bidang pertahanan kita juga harus tanggap dan siap menghadapi ancaman serta perang Siber,” ujar Kadislitbangad.

” Seminar kali ini agar dimanfaatkan sebaik mungkin, tanyakan kepada nara sumber yang saat ini sebagai pembicara apa yang belum dimengerti serta belum diketahui sehingga membawa manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan tugas menjaga pertahanan dan keamanan negara dari serangan dan ancaman Siber, ” pungkasnya

Hadir dalam acara seminar Bidang Iptek TNI AD TA 2021 Jajaran Puscabfung TNI AD, jajaran Balakpus, jajaran Kodiklat, jajaran Lemdikpus, Kopassus, Kostrad, Akademisi (Unhan, UI), Kominfo, Satsiber TNI personel Litbang dan Dislitbangad,  satuan jajaran Infolahta Kotama dan mahasiswa Unhan serta UI yang  mengikuti Seminar Bidang Iptek melalui zoom meeting. 

(Dispenad)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Kang Nurdin DSPC Bogor di Nobatkan Sebagai Panglima Baranusa Depok dan ketua DPC. Perguruan Silat Maung Bodas Kab. Bogor.

Published

on

Arak arakan pengukuhan Kang Nurdin sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. PS. Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Poto istimewa)

Bogor, Keradenan

Dalam acara Perhelatan Haul  KH. Safe’i bin Nasib tokoh ulama dan wali penyebar agama Islam Keradenan Bogor  yang dihadiri oleh beberapa perkumpulan Perguruan silat dan Ormas ke Kab. Bogor berlangsung hikmat meriah. Dalam acara perhelatan dilangsungkan juga pengukuhan Kang Nurdin DSPC sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. Perguruan silat Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Kamis 27 Juli 2023)

Adapun yang mengukuhkan diantaranya KH. M. Fajar Laksana pimpinan Pondok Pesantren Al.Fath Sukabumi Jabar, ketua DPC. PS. Maung Bodas DKI Jakarta pak Hartono,  Muspika wilayah Keradenan serta para pemuka masyarakat dan ketua Perguruan silat Jabodetabek.

‌Kang Nurdin mengatakan bahwa salam satu komando, salam sabatin, salam budaya. Acara ini terselenggara berkat sokongan dan doa restu dari berbagai perguruan silat yang satu rasa satu nafas alam mempertahankan seni budaya pencak silat Jawa Barat. Disamping itu ini adalah bentuk silaturahmi yang terus menerus dan tiada henti. Insya Allah ke depan pelestarian seni budaya silat Sunda dan Betawi dapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kebijakan di wilayah maupun tingkat Nasional”.

kang Nurdin menambahkan, Dengan semangat pertahanan serta pelestarian terhadap seni budaya silat Sunda dan Betawi kami para pesilat siap bersinergi dengan berbagai instansi terkait pemberdayaan kebudayaan seni silat Sunda dan Betawi. Dan juga kami akan selalu mengadakan sosialisasi terhadap generasi muda untuk mencintai budaya silat”. Jelas kang Nurdin. 

Continue Reading

Uncategorized

Kaesang Pangarep Resmikan Outlet Sang Pisang di Kota Depok

Published

on

 Depok. 

– Kedatangan Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menyambangi Sawangan Depok, Jawa Barat. Kaesang datang bersama istrinya, Erina Gudono, 

“Selamat sore semuanya terima kasih buat semuanya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Adik-adik juga terima kasih sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang,” ujar Kaesang dalam sambutannya, di Jalan Abdul Wahab, Sawangan Depok  Selasa (25/7/2023).

” Kaesang datang mengenakan baju berwarna putih dan krem. Sedangkan Erina mengenakan baju berwarna hitam.

“Menurutnya, kedatangannya ke Depok hanya untuk meresmikan gerai makanan miliknya di Sawangan. Bukan untuk berkampanye, meski digadang-gadang akan maju di Pilkada Depok 2024.


“Kaesang mengatakan kedatangannya untuk membuka usaha makannya. Kaesang menyebut kedatangannya ke lokasi bukan untuk kampanye.


“Perlu saya ingatkan sekali lagi ini bukan kampanye, ini saya buka Sang Pisang di sini,” lanjutnya.


Pada pukul 16.18 WIB, Kaesang bersama Vicky Prasetyo dan Babe Cabita berkaraoke. Mereka juga ramai difoto oleh warga di lokasi.

“Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye,” jelas Kaesang, Selasa.

“Saya di sini akan membuka Sang Pisang di Depok yang kedua karena dulu sudah pernah di Margonda, cuma tutup. Saya buka lagi di Sawangan kali ini,” Pungkasnya.

Continue Reading

Uncategorized

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM Gelar Seminar Nasional Bertema Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Published

on

 Jakarta, Graha Pengayoman 

Seminar Nasional “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP”  (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM)

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM menyelenggarakan acara Seminar Nasional bertema “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP” Kegiatan ini dimaksudkan selain sebagai wadah sosialisasi kebijakan Pemerintah khususnya tentang KUHP baru kepada masyarakat, juga sebagai bentuk identifikasi isu, permasalahan serta kebutuhan atas pengaturan konsep “hukum yang hidup di dalam masyarakat”. 

Hal ini dimaksud agar Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat menjanng masukan dari berbagai pihak atas materi muatan yang perlu dimuat pada Peraturan Pemenntah (PP) yang akan dibuat tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat. 

Kegiatan ini menghadirkan 5 (lima) Narasumber diantaranya:

 adalah Prof. Dr. Edward O.S. Hianej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM, sebagai keynote speech yang menyampaikan maten tentang Politik Hukum dan Arah Pengaturan Hukum Adat dalam KUHP. 

Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan narasumber eksternal lainnya seperti :

1) Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang memaparkan mengenai Pluralisme Hukum: Hukum Positif dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: 

2) Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang memaparkan tentang Tantangan Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Penegakan Hukum,

 3) Fery Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., Dosen Bidang Hukum Pidana (Pidana Adat) Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang menyampaikan tentang Strategi Inktusi Hukum Adat ke dalam Hukum Pidana Nasional,

  4) Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Direktur Eksekutif /Institure for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyampaikan tentang Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konstruksi Formalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. 

Pada kesempatan ini peserta adalah semua pihak yang berkaitan dengan proses pembentukan PP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, baik dari unsur kementerian/lembaga : organisasi nonpemerintah, akademisi : serta masyarakat umum.

Continue Reading

Trending