Connect with us

Uncategorized

Kepala BNPB Doni Monardo mengingatkan, Buatan manusia tidak akan mampu menghadapi kekuatan alam

Published

on

CILACAP – 

Dalam rangka penguatan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami berbasis vegetasi di wilayah Pesisir Selatan Jawa Tengah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo melakukan penanaman bibit pohon di Pantai Cemara Sewu, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (28/4).

Adapun bibit pohon yang ditanam meliputi jenis tanaman Pule, Palaka dan Butun serta jenis yang lain dengan jumlah total sebanyak 3.313 bibit.

Dalam sambutannya Doni menjelaskan bahwa jenis tanaman-tanaman tersebut dinilai memiliki beberapa fungsi dan keistimewaan meliputi sebagai _barrier_ alami dari dampak abrasi dan ancaman potensi tsunami, memberikan oksigen yang bermanfaat sekaligus menjadi peneduh dalam jangka panjang.

Adapun kegiatan penanaman itu merupakan upaya pencegahan dan penguatan mitigasi bencana sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakornas PB BNPB pada bulan Maret 2021.

Melalui arahan tersebut, memberikan perlindungan bagi generasi yang akan datang merupakan kewajiban setiap warga negara.

“Kalau membangun sebuah vegetasi di sepanjang pantai, artinya kita sudah bisa memberikan perlindungan bagi generasi yang akan datang,” jelas Doni.

“Memilih mitigasi berbasis vegetasi adalah salah satu upaya kita dan ini adalah perintah presiden. Kita semua harus punya kewajiban untuk bisa melindungi wilayah pantai kita baik dari abrasi maupun juga ancaman tsunami,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Kabupaten Cilacap dipilih sebagai lokasi penanaman karena wilayah tersebut memiliki potensi terdampak bencana gempabumi dan tsunami dalam indeks penilaian yang tinggi. Di sisi lain, gempabumi dan tsunami merupakan peristiwa yang berulang.

Sebagaimana menurut catatan, wilayah Cilacap pernah dilanda tsunami pada 2006 yang bersumber dari gempabumi di selatan Pangandaran, Jawa Barat. Korban meninggal dunia pada saat itu dilaporkan ada sebanyak 655 orang, yang mana 157 orang dilaporkan dari Kabupaten Cilacap.

Sebelumnya pada 1921, hal serupa juga terjadi dan cakupan wilayah terdampak juga meliputi dari peristiwa tahun 2006.

“Ternyata tahun 1921 juga pernah terjadi gempa dan tsunami di wilayah Cilacap ini. Artinya apa, gempa dan tsunami adalah peristiwa yang berulang,” jelas Doni.

Di sisi lain, Kabupaten Cilacap yang berada di wilayah lingkup Pantai Selatan Pulau Jawa juga telah ditetapkan dalam pertimbangan risiko berdampak luas dalam SK Kepala BNPB tahun 2021 Nomor 6A.

Sementara itu, belajar dari apa yang telah dilakukan Jepang bahwa pembangunan pembatas atau sabuk pantai buatan manusia ternyata belum cukup mampu membendung gelombang tsunami. Hal itu terbukti dengan hasil analisa dan catatan terkait peristiwa gempabumi dan tsunami Sendai pada 2011 lalu.

“Sekali lagi kita harus ingat, buatan manusia tidak akan mampu menghadapi kekuatan alam,” jelas Doni.

Oleh sebab itu, penguatan mitigasi berbasis vegetasi menjadi salah satu alternatif yang dinilai dapat mereduksi kekuatan gelombang tsunami apabila sampai ke daratan. Bukti-bukti efektivitas _barrier_ berbasis vegetasi alami tersebut juga sebelumnya telah dinyatakan oleh para ahli seperti yang dipelajari di wilayah pesisir Banten hingga Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Selain penguatan mitigasi berbasis vegetasi, sebelumnya BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2021 untuk penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempabumi dan tsunami pada Senin (26/4).

Sebanyak 2 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Cilacap turut serta dalam kegiatan tersebut.

Selain edukasi dan sosialisasi, kegiatan HKB 2021 juga diisi dengan simulasi evakuasi mandiri yang diikuti unsur pentaheliks, meliputi pemerintah, komunitas/akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa.

(Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Kang Nurdin DSPC Bogor di Nobatkan Sebagai Panglima Baranusa Depok dan ketua DPC. Perguruan Silat Maung Bodas Kab. Bogor.

Published

on

Arak arakan pengukuhan Kang Nurdin sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. PS. Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Poto istimewa)

Bogor, Keradenan

Dalam acara Perhelatan Haul  KH. Safe’i bin Nasib tokoh ulama dan wali penyebar agama Islam Keradenan Bogor  yang dihadiri oleh beberapa perkumpulan Perguruan silat dan Ormas ke Kab. Bogor berlangsung hikmat meriah. Dalam acara perhelatan dilangsungkan juga pengukuhan Kang Nurdin DSPC sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. Perguruan silat Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Kamis 27 Juli 2023)

Adapun yang mengukuhkan diantaranya KH. M. Fajar Laksana pimpinan Pondok Pesantren Al.Fath Sukabumi Jabar, ketua DPC. PS. Maung Bodas DKI Jakarta pak Hartono,  Muspika wilayah Keradenan serta para pemuka masyarakat dan ketua Perguruan silat Jabodetabek.

‌Kang Nurdin mengatakan bahwa salam satu komando, salam sabatin, salam budaya. Acara ini terselenggara berkat sokongan dan doa restu dari berbagai perguruan silat yang satu rasa satu nafas alam mempertahankan seni budaya pencak silat Jawa Barat. Disamping itu ini adalah bentuk silaturahmi yang terus menerus dan tiada henti. Insya Allah ke depan pelestarian seni budaya silat Sunda dan Betawi dapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kebijakan di wilayah maupun tingkat Nasional”.

kang Nurdin menambahkan, Dengan semangat pertahanan serta pelestarian terhadap seni budaya silat Sunda dan Betawi kami para pesilat siap bersinergi dengan berbagai instansi terkait pemberdayaan kebudayaan seni silat Sunda dan Betawi. Dan juga kami akan selalu mengadakan sosialisasi terhadap generasi muda untuk mencintai budaya silat”. Jelas kang Nurdin. 

Continue Reading

Uncategorized

Kaesang Pangarep Resmikan Outlet Sang Pisang di Kota Depok

Published

on

 Depok. 

– Kedatangan Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menyambangi Sawangan Depok, Jawa Barat. Kaesang datang bersama istrinya, Erina Gudono, 

“Selamat sore semuanya terima kasih buat semuanya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Adik-adik juga terima kasih sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang,” ujar Kaesang dalam sambutannya, di Jalan Abdul Wahab, Sawangan Depok  Selasa (25/7/2023).

” Kaesang datang mengenakan baju berwarna putih dan krem. Sedangkan Erina mengenakan baju berwarna hitam.

“Menurutnya, kedatangannya ke Depok hanya untuk meresmikan gerai makanan miliknya di Sawangan. Bukan untuk berkampanye, meski digadang-gadang akan maju di Pilkada Depok 2024.


“Kaesang mengatakan kedatangannya untuk membuka usaha makannya. Kaesang menyebut kedatangannya ke lokasi bukan untuk kampanye.


“Perlu saya ingatkan sekali lagi ini bukan kampanye, ini saya buka Sang Pisang di sini,” lanjutnya.


Pada pukul 16.18 WIB, Kaesang bersama Vicky Prasetyo dan Babe Cabita berkaraoke. Mereka juga ramai difoto oleh warga di lokasi.

“Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye,” jelas Kaesang, Selasa.

“Saya di sini akan membuka Sang Pisang di Depok yang kedua karena dulu sudah pernah di Margonda, cuma tutup. Saya buka lagi di Sawangan kali ini,” Pungkasnya.

Continue Reading

Uncategorized

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM Gelar Seminar Nasional Bertema Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Published

on

 Jakarta, Graha Pengayoman 

Seminar Nasional “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP”  (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM)

Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM menyelenggarakan acara Seminar Nasional bertema “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP” Kegiatan ini dimaksudkan selain sebagai wadah sosialisasi kebijakan Pemerintah khususnya tentang KUHP baru kepada masyarakat, juga sebagai bentuk identifikasi isu, permasalahan serta kebutuhan atas pengaturan konsep “hukum yang hidup di dalam masyarakat”. 

Hal ini dimaksud agar Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat menjanng masukan dari berbagai pihak atas materi muatan yang perlu dimuat pada Peraturan Pemenntah (PP) yang akan dibuat tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat. 

Kegiatan ini menghadirkan 5 (lima) Narasumber diantaranya:

 adalah Prof. Dr. Edward O.S. Hianej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM, sebagai keynote speech yang menyampaikan maten tentang Politik Hukum dan Arah Pengaturan Hukum Adat dalam KUHP. 

Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan narasumber eksternal lainnya seperti :

1) Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang memaparkan mengenai Pluralisme Hukum: Hukum Positif dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: 

2) Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang memaparkan tentang Tantangan Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Penegakan Hukum,

 3) Fery Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., Dosen Bidang Hukum Pidana (Pidana Adat) Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang menyampaikan tentang Strategi Inktusi Hukum Adat ke dalam Hukum Pidana Nasional,

  4) Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Direktur Eksekutif /Institure for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyampaikan tentang Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konstruksi Formalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. 

Pada kesempatan ini peserta adalah semua pihak yang berkaitan dengan proses pembentukan PP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, baik dari unsur kementerian/lembaga : organisasi nonpemerintah, akademisi : serta masyarakat umum.

Continue Reading

Trending