Connect with us

Berita

SEKJEN KEMENDAGRI UMUMKAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN LULUSAN IPDN TAHUN 2019 DAN 2020

Published

on

Jakarta,

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Muhammad Hudori mengumumkan dokumen kepegawaian bagi lulusan IPDN Tahun 2019 dan 2020. Lulusan IPDN Tahun 2019 merupakan lulusan angkatan XXVI, sementara lulusan Tahun 2020, adalah lulusan angkatan XXVII.

Sekjen Kemendagri mengumumkan itu di acara penyampaian dokumen kepegawaian bagi lulusan IPDN Angkatan XXVI Tahun 2019 dan Lulusan IPDN XXVII Tahun 2020 yang diikuti secara virtual oleh Kepala BKD dan BKPSDM Provinsi se-Indonesia di Ruang Rapat Sekjen Kantor Kemendagri, di Jakarta, Selasa (3/11/2020). Menurut Hudori, penyampaian dokumen kepegawaian bagi lulusan IPDN Angkatan XXVI Tahun 2019 dan Lulusan IPDN XXVII Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang telah dilakukan pada tanggal 24 Juli 2020 yang lalu.

” Yang pertama menyangkut lulusan IPDN angkatan XXVI dan lulusan IPDN angkatan XXVII. Angkatan XXVI jumlah lulusan sekitar 744 orang,  pengangkatan sebagai CPNS Kemendagri, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019. Kedua pengangkatan sebagai PNS Kemendagri terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020.  Penempatan dan tugas alih jenis kepegawaian terhitung mulai tanggal 1 November 2020, peralihan gaji terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021,” kata Hudori. 

Artinya lanjut Sekjen Kemendagri, peralihan dari PNS Kemendagri kepada Pemda sampai posisi bulan Desember 2020 untuk gaji dibayar oleh Kemendagri.  Tapi mulai Januari 2021 nanti gaji untuk lulusan IPDN yang dialihkan ke daerah, pembayaran gaji oleh Pemda masing-masing. Hudori juga mengatakan, karena ada pandemi Covid-19, penempatan tugas lulusan IPDN, tidak seperti biasanya.  Ini dalam rangka menghindari penyebaran Covid-19. 

Penempatan tugas lulusan IPDN tahun ini  diatur secara khusus.

“Dasarnya Permendagri Nomor 62 Tahun 2020 revisi dari Permendagri Nomor 34 Tahun 2019. Persentasenya 0-15 persen untuk instansi pusat. Kami  melihatnya yang pertama dari IPK, ada permintaan dan kebutuhan, ada perwakilan provinsi, jurusan dan program studi, kondisi sosial dan kultural, dan anggaran belanja pegawai setiap instansi, baik yang bertugas di Kemendagri maupun di kementerian atau lembaga lain sesuai permintaan yang disampaikan oleh kementerian atau lembaga kepada Kemendagri,”urainya.

Maka, kata dia,  ada yang tersisa di daerah itu sekitar 85 sampai 100 persen. Jadi  penempatan didasarkan pada asal pendaftaran. Tidak seperti tahun-tahun lalu. Tahun ini tidak di silang, namun kembali kepada daerah asal pendaftaran masing-masing.

“Khusus untuk tahun ini dikembalikan kepada daerah asal pendaftaran, tidak secara lintas provinsi,” katanya.

Sementara untuk lulusan IPDN angkatan XXVII, kata Hudori, jumlah lulusan tercatat ada sekitar 881 orang. Untuk lulusan ini, pengangkatan CPNS-nya terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020. Mereka nanti akan  melaksanakan orientasi tugas sampai dengan ditetapkannya penempatan tugas pada pemerintah daerah, baik itu di provinsi, kabupaten atau kota.

”  Kemudian akan melaksanakan latihan  dasar CPNS golongan III,  prajabatan pada Tahun 2021, dan akan diangkat sebagai PNS Kemendagri terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021,” ujarnya.

Puspen Kemendagri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

IP-KI Harus Membumikan Pancasila di Pelosok Negeri

Published

on

Jakarta, “Seluruh pengurus dan anggota IP-KI DPC Jakarta Utara, untuk tidak henti-hentinya membumikan Pancasila, dan Kibarkan terus Panji-panji IP-KI ke seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagaimana didirikannya IP-KI sebagai organisasi tertua di Indonesia yang konsisten membumikan nilai-nilai luhur Pancasila serta membangun rasa Nasionalisme serta Cinta Tanah Air.

IP-KI harus bisa memberikan kontribusi serta sumbangsih kepada bangsa dan negara”. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Umum DPP. IP-KI ( Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, H. Baskara H. Sukarya pada acara Pelantikan Kepengurusan IP-KI DPC Jakarta Utara, (21/2/2024).

Ketum IP-KI menambahkan, ” Setiap kader IP-KI disetiap wilayah harus mampu bersinergi dengan Pemerintah untuk memberikan masukan maupun memberikan solusi, dengan masih maraknya Korupsi di negeri tercinta ini, juga mengenai masalah kesenjangan sosial, ketidakadilan didalam hukum dan sebagainya “. Tegas H Baskara Harimukti Sukarya.

Hal yang senada juga disampaikan Kepala Suku Dinas Kesbangpol kota Administrasi Jakarta Utara, Yunus Burhan, ” Bahwa Kader IP-KI harus prihatin dengan banyaknya berita Hoax yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, khususnya menjelang Pemilu ini, banyak kalimat yang tidak sesuai dengan budaya kita, seperti Budi Pekerti dan Semangat Gotong-royong, banyak upaya memecahbelah persatuan dan kesatuan bangsa, untuk itulah seluruh kader IP-KI wajib mengkampanyekan Budaya Indonesia sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila. Kedepan kita akan terus melakukan kajian dan diskusi-diskusi tentang penanaman kembali nilai-nilai Pancasila ”,

Ketua DPW IP-KI DKI Jakarta Mulyadi Guntur Aritonang, mengatakan, Bahwa IP-KI DPC. Jakarta Utara semoga siap bekerjasama serta bersinergi dengan organisasi yang sepandangan dengan IP-KI , dengan pemangku kebijakan di wilayah khususnya dalam menjalankan tugas-tugas pokok keorganisasian yaitu mengedepankan idiologi Pancasila. Belakangan ini bermunculan idiologi idiologi yang justru kontra dengan Pancasila, bahkan mengesampingkan Pancasila. Budaya asing Monggo saja , tapi sebagai bahan apresiasi. Asal tidak mengganggu idiologi Pancasila yang mengakar kuat di setiap jiwa dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara “. Pungkas Bang Guntur.

Continue Reading

Berita

Perkuat Indonesia Hadapi Bencana, TNI AD Kolaborasi Dengan BNPB

Published

on

JAKARTA, Dalam rangka memperkuat kapasitas Indonesia menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks dan beragam, TNI AD berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang direalisasikan dalam wujud penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. dengan Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, S.Si., A.pt., M.Kes.

Lewat penandatanganan PKS yang disaksikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (19/2/2024), diharapkan upaya penanganan bencana di tanah air di masa yang akan datang akan menjadi lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. Disamping meningkatkan sinergi dan koordinasi diantara kedua lembaga tersebut, keduanya sama-sama menegaskan komitmen untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam
semua tahapan penanganan bencana, mulai dari Fase mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat/response, hingga pemulihan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

“Banyak hal yang masih mungkin kita tingkatkan. Tadi sudah diulas masalah pencegahan, penanggulangan, dan juga rehabilitasi. Ada banyak inovasi yang akan kita coba ke depan, yang dalam waktu dekat mudah-mudahan dapat segera terealisasi,” ungkap Kasad.

Kasad juga menekankan bahwa dalam hal pencegahan bencana, kerja sama juga dapat dilakukan dengan melibatkan institusi lain di daerah, dengan mengacu pada masukan BNPB terkait wilayah/daerah prioritas yang rawan bencana.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa PKS ini merupakan tindak lanjut dari MoU dengan Mabes TNI, guna meningkatkan kerja sama yang telah berjalan. Kerja sama mencakup berbagai bidang, diantaranya penyediaan personel, peralatan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung operasi penanganan bencana.

“Kerja sama ini sudah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, bukan sebagai program baru. Sebagai contoh, saat ini di Demak yang sedang mengalami banjir, prajurit Angkatan Darat terlibat dalam evakuasi masyarakat, relokasi pengungsi, dan dapur umum. BNPB bergantung pada prajurit Angkatan Darat. Sementara kami memberikan bantuan peralatan, anggaran, dan logistik,” ujarnya menjelaskan pembagian tugas diantara kedua lembaga itu.

Continue Reading

Berita

Rakernas 2024, BNPT Fokus Lindungi Perempuan, Anak Dan Remaja

Published

on

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa (21/24).

Rakernas BNPT Tahun 2024 mengusung tema “Melindungi Perempuan, Anak dan Remaja dari Ideologi Radikal Terorisme untuk mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”
dengan tagline “BNPT Hadir untuk Perempuan, Anak dan Remaja Indonesia”.
Berdasarkan temuan BNPT I-KHub yang telah dituangkan dalam IKHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook 2023, terdapat 3 kelompok yang rentan proses radikalisasi, yaitu Perempuan, Remaja dan Anak-Anak. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Setara Institute tahun 2023 bahwa terjadi peningkatan kategori intoleran aktif dan terpapar di kalangan
siswa SMA.

Jika tidak dilindungi dari proses radikalisasi, kelompok rentan yang merupakan
bagian dari penerus bangsa akan terpapar paham radikal sehingga justru menghambat tujuan Indonesia Emas 2045.
“Ketiga kelompok rentan tersebut adalah generasi penerus bangsa sehingga penting untuk dilindungi dari proses radikalisasi demi mencapai tujuan Indonesia Emas 2045,” jelas Kepala BNPT RI, Komjen. Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si.
Perempuan berperan penting dalam pembinaan keluarga, sementara anak dan remaja merupakan generasi penerus penggerak pembangunan bangsa dan negara, termasuk pembangunan ekonomi.

Oleh karenanya, tidak dapat dibayangkan jika ketiga kelompok rentan tersebut dalam jumlah besar terpapar paham radikal terorisme bahkan sampai melakukan
tindakan pidana terorisme. Kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak dalam aksi-aksi terorisme telah terjadi seperti
kasus Surabaya tahun 2018, dan sebagaimana kita saksikan bersama, memberikan dampak buruk bagi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi yang
inklusif dan bekelanjutan. Itulah sebabnya Program Perlindungan Perempuan, Remaja, dan Anak-Anak menempati urutan pertama dalam 7 Program Prioritas BNPT tahun 2024 dan menjadi tema Rakernas BNPT pada tahun ini, bahwa BNPT hadir untuk melindungi Perempuan, Remaja, dan Anak-Anak.

Selain itu, BNPT juga memilki program-program prioritas lainnya yaitu Pembentukan Desa
Siapsiaga, Pembentukan Sekolah Damai, Pembentukan Kampus Kebangsaan, Program Asesmen Pegawai dengan Tugas Risiko Tinggi, Program Penanganan Warga Negara Indonesia yang Terafiliasi Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan Program Reintegrasi dan Reedukasi Mitra Deradikalisasi serta Keluarga di Luar Lapas.

Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan yang wajib
dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun2018. Ketujuh program prioritas tersebut dimaksudkan pula untuk mendukung terciptanya ketahanan masyarakat (community resilience) terhadap ancaman terorisme.

Ketujuh program ini juga akan menjadi bagian implementasi Perpres Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis
Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Ketujuh program prioritas tersebut,
termasuk target capaian dan indikator keberhasilan, akan pula dipaparkan oleh para penanggung jawab program pada Rakornas ini.

Rakernas BNPT 2024 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di BNPT, termasuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Duta Damai dan Kelompok Ahli diharapkan dapat meningkatkan upaya penanggulangan terorisme di tanah air.
“Kiranya Rapat Kerja Nasional BNPT 2024 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di BNPT, termasuk FKPT, Duta Damai dan Kelompok Ahli dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan terorisme di tanah air,” jelasnya.

Rakernas BNPT 2024 turut dihadiri oleh Plt. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. Menteri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S

Continue Reading

Trending