Haruku Maluku Tengah,

Berawal dari kegiatan pengambilan dan penambangan pasir batu di aliran sungai Wae Besar di Negeri Rohomoni, pengambilan Situ C oleh sekelompok orang yang mengatas-namakan para pekerja projek di salah satu desa di pulau haruku maluku tengah.

Hari ini tepat pada hari senin,tanggal 4 Desember 2023 terjadi demo besar-besaran oleh masyarakat negeri rohomoni dan para pemuda negeri Rohomoni tepat di lokasi pengambilan sirtu galian C dan di depan rumah raja negeri Rohomoni, dan sesuai dengan orasi salah satu tokoh muda negeri rohomoni mengatakan bahwa pengambilan Sirtu galian C di wae ira sepanjang bibir kali harus segera di hentikan karena ini menyangkut keselamatan negeri rohomoni.

AS orator aksi menegaskan bahwa pengambilan sirtu galian C tidak mempunya izin dari masyarakat setempat Dan lagi desa Rohomoni beberapa bulan yang lalu di landa banjir besar dan airnya deras dan menghanyutkan beberapa pemukiman warga negeri Rohomoni,
.Masyarakat negeri rohomoni mendesak agar pengambilan sirtu galian C di sepanjang pinggiran sungai Wae besar segera di hentikan, karena akan mengancam keselamatan negeri rohomoni jika terjadi hujan dan mengakibatkan banjir besar “.

As menambahkan projek pengambilan sirtu galian C ini di duga mendapat izin dari kepala desa negeri rohomoni, serta tidak di bicarakan secara adat kepada masyarakat rohomoni karena hal ini akan menyebabkan kontradiksi didalam masyarakat negeri rohomoni, kemudian hal ini karena masyarakat negeri rohomoni merasa resah akan keselamatan negeri Rohmani “. tegasnya

Jakarta ,– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) dan jajaran terkait seperti KPUD, Bawaslu daerah, hingga TNI/Polri se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk terus berkoordinasi menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menurut Mendagri upaya tersebut diperlukan dalam rangka mempersiapkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Kemudian khusus untuk KPUD dan Bawaslu daerah itu saya sudah mengeluarkan surat (agar anggaran Pilkada) untuk dapat dicairkan 14 hari setelah penandatanganan naskah hibah (NPHD). Saya sudah mengeluarkan Surat Edaran mengingatkan tentang mekanisme ini itu pada (tanggal 24) Januari tahun 2023,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penandatanganan NPHD Kegiatan Pilkada Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (28/11/2023).

Mendagri menjelaskan, khusus untuk KPUD dan Bawaslu daerah, penggunaan anggarannya dapat menggunakan 2 tahapan. Hal itu yakni sebanyak 40 persen anggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, serta 60 persennya dari APBD TA 2024. Dijelaskannya pula, pembagian 2 tahapan itu didasarkan pada kemampuan fiskal daerah yang berbeda-beda, yakni kuat, sedang, dan lemah.

Kemampuan fiskal daerah yang kuat ditandai dengan tingginya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, untuk daerah dengan kapasitas fiskal lemah ditandai dengan tingginya dana transfer dari pemerintah pusat ketimbang PAD itu sendiri. Mendagri mengatakan, bila mekanisme penggunaan anggaran tersebut tidak dibagi menjadi 2 tahapan, daerah dengan kapasitas lemah akan lebih banyak terdampak. Dampak itu misalnya, terhambatnya pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Oleh karena itulah kita membuat kebijakan 40 persen diambil dari tahun anggaran 2023 dan 60 persen diambil dari ABPD tahun 2024,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengimbau Pemda se-Provinsi Sumbar untuk betul-betul mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dengan baik. Bagi daerah yang belum melakukan penandatanganan NPHD diminta segera menyelesaikannya.

“Saya mohon mungkin Pak Wagub (Sumbar) dan Ketua KPU Provinsi, Bawaslu, bisa mengatensi terutama daerah yang belum melaksanakan NPHD ini. Bagi yang sudah terima kasih banyak. Sekali lagi bagi yang belum tolong selesaikan segera supaya memberikan kepastian dan kesiapan kita untuk melaksanakan pilkada tahun depan,” tandas Mendagri.

Pelita Air merayakan kedatangan pesawat Airbus A320 ke-10 dalam armadanya. Kedatangan pesawat terbaru dengan registrasi PK-PWL ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam sejarah kami, tetapi juga mencerminkan komitmen kami untuk terus meningkatkan layanan dan pengalaman penerbangan bagi pelanggan setia kami, serta menunjukkan kepercayaan pabrikan dan lessor pesawat terhadap pertumbuhan bisnis Pelita Air.

Pesawat ke-10 ini dan disusul oleh pesawat ke-11 di minggu ke-2 bulan Desember 2023 akan segera diintegrasikan ke dalam jaringan penerbangan kami untuk membantu Pelita Air meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk periode musim liburan Nataru.

Dengan adanya 2 pesawat tambahan tersebut, Pelita Air akan membuka rute-rute baru dan menambah frekuensi penerbangan di rute yang sudah kami layani sehingga total tambahan kapasitas yang akan disediakan meningkat lebih dari 20%.

Animo tinggi masyarakat mengiringi perkembangan Pelita Air melalui pencapaian tingkat keterisian (Seat Load Factor) pada Kuartal III sebesar 83.2% dan sebesar 87.1% pada bulan Oktober 2023. Hingga saat ini, Seat Load Factor pada MTD (Month to Date) bulan November 2023 telah mencapai 88.7%.

Direktur Utama Pelita Air, Dendy Kurniawan, menyatakan, “Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim Pelita Air serta dukungan yang luar biasa dari pelanggan kami. Kedatangan pesawat ke-10 ini dan pertumbuhan yang solid sepanjang tahun 2023 menunjukkan bahwa Pelita Air terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih inovatif bagi pelanggan setia kami.”

Dengan kedatangan pesawat ke-10 dan pertumbuhan yang solid ini, Pelita Air optimis melanjutkan perannya sebagai salah satu katalis dalam industri penerbangan Indonesia dan akan terus berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat.