Uncategorized
KEPALA BNPB : KESADARAN KOLEKTIF HARUS DIBANGUN DALAM UPAYA PENCEGAHAN BENCANA ALAM DI SUMBAR
PADANG – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengajak seluruh komponen baik dari pemerintah daerah hingga masyarakatnya agar menyamakan persepsi dalam upaya mempersiapkan diri bersama menghadapi potensi bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Kepala BNPB dalam sambutannya pada rapat koordinasi bertajuk “Membangun Kesadaran Masyarakat Secara Kolektif dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir dan Banjir Bandang” yang juga dilanjutkan dengan Peresmian Shelter INA-TEWS dan Operasional EEWS Provinsi Sumatera Barat di Padang, Sumatera Barat, Senin (23/12).
Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengatakan bahwa kesadaran kolektif dari pemerintah daerah hingga masyarakat sangat penting karena persamaan persepsi tersebut bisa menjadi langkah baik dalam memperbaiki lingkungan dan mencegah terjadinya bencana, sebagaimana sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa pencegahan adalah hal terbaik.
“Kesadaran kolektif ini bisa menjadi langkah yang baik dalam upaya pencegahan,” kata Doni.
Sumatera Barat yang juga merupakan kampung halaman orang nomor satu di BNPB itu menjadi wilayah dengan potensi ancaman bencana yang tinggi. Dalam sebuah catatan sejarah, Sumatera Barat disebut sebagai ‘supermarket’ bencana di wilayah Sumatera. Selain gempa dan tsunami, Bumi Minang juga memiliki ancaman bencana gunung api, longsor dan banjir bandang. Melihat dari hal itu, Doni mengharapkan agar pemerintahnya hingga masyarakat belajar dari apa yang sudah digariskan di wilayah Sumatera Barat tentang potensi bencana alam.
“Tampaknya harus selalu diputar kasetnya tentang rentetan potensi ancaman bencana serta semua yang telah terjadi pada masa lampau di Sumatera Barat agar kita semua bisa belajar,” kata Doni.
Selain bencana oleh alam, Jenderal yang mempelopori suksesnya program Citarum Harum itu juga kembali menyoroti maraknya praktik pertambangan liar tanpa izin di bantaran Sungai Batanghari yang sangat berpotensi merusak lingkungan bahkan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat karena penggunaan merkuri.
Oleh karena itu, secara tegas Doni meminta agar pengerusakan alam dan lingkungan Sumatera Barat agar dihentikan dan semua pihak harus berbuat dan bertindak, termasuk para lembaga pemerhati lingkungan dan media untuk tidak berhenti menyuarakan bahwa aktivitas ilegal tersebut sangat merugikan.
Lebih lanjut, Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga mengatakan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi dari sektor wisata dan hasil pertanian dan perkebunan bukan dari pertambangan ilegal.
“Sektor wisata dan rempah-rempah unggulan dari Sumatera. Orang-orang Minang bakatnya adalah berdagang, bukan menambang dan merusak alam,” tegas Doni.
Sumatera Barat yang dikenal oleh Doni semasa kecil ialah wilayah memiliki kearifan lokal yang baik tentang bagaimana hidup harmoni dengan alam. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga lingkungan sebagai upaya pencegahan pra-bencana maka budaya yang dulu selalu dijaga dan diajarkan harus terus dilakukan oleh pemangku adat dan pemuka agama kepada penerus bangsa.
“Penerapannya harus digalakkan lagi melalui tokoh adat maupun pemuka agama sehingga apa yang diwariskan kepada anak cucu adalah hal yang baik untuk lingkungan dan masa depan,” tambah Doni.
Kedepannya, sebagai Putera Daerah dan Kepala BNPB, Doni berharap agar Sumatera Barat bisa menjadi contoh pengendalian ekosistem dengan membangun kesadaran dari seluruh komponen karena urusan bencana adalah urusan bersama.
“Kesadaran tim harus kita bangun, karena urusan bencana adalah urusan bersama,” tutup Doni.
Selepas memberikan sambutan, rangkaian acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman dan prasasti peresmian Shelter INA-TEWS dan Operasional EEWS Provinsi Sumatera Barat oleh Kepala BNPB, Kepala BMKG dan Gubernur Sumatera Barat.
Agus Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan
Uncategorized
Kang Nurdin DSPC Bogor di Nobatkan Sebagai Panglima Baranusa Depok dan ketua DPC. Perguruan Silat Maung Bodas Kab. Bogor.
 |
| Arak arakan pengukuhan Kang Nurdin sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. PS. Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Poto istimewa) |
Bogor, Keradenan
Dalam acara Perhelatan Haul KH. Safe’i bin Nasib tokoh ulama dan wali penyebar agama Islam Keradenan Bogor yang dihadiri oleh beberapa perkumpulan Perguruan silat dan Ormas ke Kab. Bogor berlangsung hikmat meriah. Dalam acara perhelatan dilangsungkan juga pengukuhan Kang Nurdin DSPC sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. Perguruan silat Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Kamis 27 Juli 2023)
Adapun yang mengukuhkan diantaranya KH. M. Fajar Laksana pimpinan Pondok Pesantren Al.Fath Sukabumi Jabar, ketua DPC. PS. Maung Bodas DKI Jakarta pak Hartono, Muspika wilayah Keradenan serta para pemuka masyarakat dan ketua Perguruan silat Jabodetabek.
Kang Nurdin mengatakan bahwa salam satu komando, salam sabatin, salam budaya. Acara ini terselenggara berkat sokongan dan doa restu dari berbagai perguruan silat yang satu rasa satu nafas alam mempertahankan seni budaya pencak silat Jawa Barat. Disamping itu ini adalah bentuk silaturahmi yang terus menerus dan tiada henti. Insya Allah ke depan pelestarian seni budaya silat Sunda dan Betawi dapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kebijakan di wilayah maupun tingkat Nasional”.
kang Nurdin menambahkan, Dengan semangat pertahanan serta pelestarian terhadap seni budaya silat Sunda dan Betawi kami para pesilat siap bersinergi dengan berbagai instansi terkait pemberdayaan kebudayaan seni silat Sunda dan Betawi. Dan juga kami akan selalu mengadakan sosialisasi terhadap generasi muda untuk mencintai budaya silat”. Jelas kang Nurdin.
Depok.
– Kedatangan Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menyambangi Sawangan Depok, Jawa Barat. Kaesang datang bersama istrinya, Erina Gudono,
“Selamat sore semuanya terima kasih buat semuanya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Adik-adik juga terima kasih sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang,” ujar Kaesang dalam sambutannya, di Jalan Abdul Wahab, Sawangan Depok Selasa (25/7/2023).
“Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye,” jelas Kaesang, Selasa.
“Saya di sini akan membuka Sang Pisang di Depok yang kedua karena dulu sudah pernah di Margonda, cuma tutup. Saya buka lagi di Sawangan kali ini,” Pungkasnya.
Uncategorized
Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM Gelar Seminar Nasional Bertema Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat
Jakarta, Graha Pengayoman
Seminar Nasional “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP” (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM)
Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM menyelenggarakan acara Seminar Nasional bertema “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP” Kegiatan ini dimaksudkan selain sebagai wadah sosialisasi kebijakan Pemerintah khususnya tentang KUHP baru kepada masyarakat, juga sebagai bentuk identifikasi isu, permasalahan serta kebutuhan atas pengaturan konsep “hukum yang hidup di dalam masyarakat”.
Hal ini dimaksud agar Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat menjanng masukan dari berbagai pihak atas materi muatan yang perlu dimuat pada Peraturan Pemenntah (PP) yang akan dibuat tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat.
Kegiatan ini menghadirkan 5 (lima) Narasumber diantaranya:
adalah Prof. Dr. Edward O.S. Hianej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM, sebagai keynote speech yang menyampaikan maten tentang Politik Hukum dan Arah Pengaturan Hukum Adat dalam KUHP.
Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan narasumber eksternal lainnya seperti :
1) Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang memaparkan mengenai Pluralisme Hukum: Hukum Positif dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat:
2) Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang memaparkan tentang Tantangan Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Penegakan Hukum,
3) Fery Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., Dosen Bidang Hukum Pidana (Pidana Adat) Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang menyampaikan tentang Strategi Inktusi Hukum Adat ke dalam Hukum Pidana Nasional,
4) Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Direktur Eksekutif /Institure for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyampaikan tentang Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konstruksi Formalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
Pada kesempatan ini peserta adalah semua pihak yang berkaitan dengan proses pembentukan PP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, baik dari unsur kementerian/lembaga : organisasi nonpemerintah, akademisi : serta masyarakat umum.
Pelita Air Service Terbang Non-Stop Jakarta – Sorong
PEMUDA DAN MASYARAKAT DEMO KEPALA DESA ROHOMONI MENUNTUT PENAMBANGAN GALIAN C UNTUK SEGERA DI HENTIKAN
Mendagri Dorong Pemda dan Stakeholder Terkait Se-Provinsi Sumbar Jalin Koordinasi Tuntaskan NPHD
-
Berita4 minggu agoJajaran Pengurus DPW IP-KI DKI Jakarta di Lantik di Balai kota Jakarta
-
Berita6 hari agoPEMUDA DAN MASYARAKAT DEMO KEPALA DESA ROHOMONI MENUNTUT PENAMBANGAN GALIAN C UNTUK SEGERA DI HENTIKAN
-
Berita4 minggu agoKasad Pimpin Wisuda Purnawira Pati TNI AD 2023
-
Berita4 minggu agoMenekan Angka Stunting Lurah Dion Wijaya Gerakkan Ocan Bananas