Uncategorized
BNPB GELAR RAPAT KORDINASI KEBENCANAAN DENGAN INSTANSI TERKAIT SERTA ORMAS
Jakarta 17/12/201
KEPALA BNPB TEGASKAN PENTINGNYA PERAN PEMIMPIN DAERAH DALAM.MELINDUNGI MASYARAKAT DARI BENCANA
Dalam rangka Kesiapsiagaan Penanganan Darurat menghadapi cuaca ekstrim yang memicu ancaman bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor & angin puting beliung pada masa memasuki musim hujan, maka diperlukan penyiapan rencana aksi kolaborasi.
Kepala BNPB mengundang Pimpinan K/L, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPBD se Indonesia, Relawan/ NGO, Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan .
Rapat Koordinasi ini terkait Penanganan Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor & Angin Puting Beliung,
Selain materi banjir, longsor dan puting beliung akan dibahas juga materi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menekankan bahwa ketegasan pemimpin daerah menjadi tolak ukur ketangguhan masyarakat dalam menanggulangi bencana. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat, Bencana Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung yang diselenggarakan di ruang serbaguna Dr. Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Selasa (17/12).
Mengutip salah satu ungkapan filsafat latin “Salus Populi Suprema Lex”, mantan Komandan Jenderal Paspampers itu mengisyaratkan bahwa rakyat harus mendapatkan tempat dan perhatian yang utama, karena keselamatan rakyat menjadi hukum yang tertinggi. Lebih lanjut, masyarakat harus diutamakan dan diperhatikan karena berpotensi memiliki kerentanan tinggi.
“Rakyat harus mendapatkan perhatian yang utama,” tegas Doni.
Menyinggung masalah tren bencana yang terjadi sepanjang tahun 2019, Doni mengungkapkan bahwa 98% laporan yang dicatat BNPB adalah bencana hidrometeorologi yang mana dari prosentase tersebut sedikitnya ada 3.622 peristiwa.
Dalam kurun waktu tersebut, banjir dan longsor menjadi bencana yang serius mengingat besaran korban jiwa dan kerugian material dari dampak yang diakibatkan. Kendati demikian, angin puting beliung masih mendominasi sebagai bencana yang paling banyak terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia.
Melihat berbagai ancaman tersebut, Kepala BNPB mengingatkan agar pemerintah daerah dan seluruh komponen yang terkait segera melakukan upaya pencegahan dengan menyusuri sungai untuk memeriksa berbagai potensi yang dapat menjadi ancaman dan membahayakan masyarakat.
Selain itu, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga menghimbau agar masyarakat tidak menyalahkan pohon saat puting beliung melanda. Doni mencontohkan langkah yang tepat untuk mengantisipasi ancaman puting beliung dengan cara memangkas ranting dan cabang yang dapat memberi beban pohon sehingga dapat dirobohkan angin.
“Jangan salahkan pohon kalau ada puting beliung. Manusia yang ada di sekitarnya lah yang harus melakukan upaya pencegahan dengan mengurangi beban pohon, pangkas ranting dan cabangnya, jangan tebang pohonnya,” kata Doni.
Potensi ancaman bencana yang diprediksi terjadi pada penghujung tahun 2019 hingga pertengahan 2020 akan lebih banyak diakibatkan oleh faktor cuaca yang diikuti oleh jenis bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam hal ini meminta masyarakat agar meningkatkan kapasitas untuk menghadapi ancaman bencana banjir, longsor, gelombang tinggi pada bulan Desember, Januari dan Feburari. Pada kurun waktu bulan-bulan tersebut curah hujan diprediksi tinggi di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Papua. Namun, BMKG mengatakan bahwa tiap-tiap daerah tidak semua akan mengalami hal yang sama dengan wilayah lain.
Memasuki bulan Maret, April dan Mei 2020, BMKG meminta masyarakat agar waspada dalam menghadapi potensi ancaman bencana seperti puting beliung dan hujan es, sebagai tanda dari masa peralihan musim atau pancaroba. Sedangkan untuk bulan Juni, Juli hingga Agustus sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau dengan ancaman bencana kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan.
Agus Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan
Uncategorized
Kang Nurdin DSPC Bogor di Nobatkan Sebagai Panglima Baranusa Depok dan ketua DPC. Perguruan Silat Maung Bodas Kab. Bogor.
 |
| Arak arakan pengukuhan Kang Nurdin sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. PS. Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Poto istimewa) |
Bogor, Keradenan
Dalam acara Perhelatan Haul KH. Safe’i bin Nasib tokoh ulama dan wali penyebar agama Islam Keradenan Bogor yang dihadiri oleh beberapa perkumpulan Perguruan silat dan Ormas ke Kab. Bogor berlangsung hikmat meriah. Dalam acara perhelatan dilangsungkan juga pengukuhan Kang Nurdin DSPC sebagai Panglima Baranusa Depok dan Ketua DPC. Perguruan silat Maung Bodas Kab. Bogor Jabar. (Kamis 27 Juli 2023)
Adapun yang mengukuhkan diantaranya KH. M. Fajar Laksana pimpinan Pondok Pesantren Al.Fath Sukabumi Jabar, ketua DPC. PS. Maung Bodas DKI Jakarta pak Hartono, Muspika wilayah Keradenan serta para pemuka masyarakat dan ketua Perguruan silat Jabodetabek.
Kang Nurdin mengatakan bahwa salam satu komando, salam sabatin, salam budaya. Acara ini terselenggara berkat sokongan dan doa restu dari berbagai perguruan silat yang satu rasa satu nafas alam mempertahankan seni budaya pencak silat Jawa Barat. Disamping itu ini adalah bentuk silaturahmi yang terus menerus dan tiada henti. Insya Allah ke depan pelestarian seni budaya silat Sunda dan Betawi dapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kebijakan di wilayah maupun tingkat Nasional”.
kang Nurdin menambahkan, Dengan semangat pertahanan serta pelestarian terhadap seni budaya silat Sunda dan Betawi kami para pesilat siap bersinergi dengan berbagai instansi terkait pemberdayaan kebudayaan seni silat Sunda dan Betawi. Dan juga kami akan selalu mengadakan sosialisasi terhadap generasi muda untuk mencintai budaya silat”. Jelas kang Nurdin.
Depok.
– Kedatangan Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menyambangi Sawangan Depok, Jawa Barat. Kaesang datang bersama istrinya, Erina Gudono,
“Selamat sore semuanya terima kasih buat semuanya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan Adik-adik juga terima kasih sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang,” ujar Kaesang dalam sambutannya, di Jalan Abdul Wahab, Sawangan Depok Selasa (25/7/2023).
“Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini itu bukan kampanye,” jelas Kaesang, Selasa.
“Saya di sini akan membuka Sang Pisang di Depok yang kedua karena dulu sudah pernah di Margonda, cuma tutup. Saya buka lagi di Sawangan kali ini,” Pungkasnya.
Uncategorized
Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM Gelar Seminar Nasional Bertema Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat
Jakarta, Graha Pengayoman
Seminar Nasional “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP” (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM)
Dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023, Badan Strategi Kebjakan Hukum dan HAM menyelenggarakan acara Seminar Nasional bertema “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP” Kegiatan ini dimaksudkan selain sebagai wadah sosialisasi kebijakan Pemerintah khususnya tentang KUHP baru kepada masyarakat, juga sebagai bentuk identifikasi isu, permasalahan serta kebutuhan atas pengaturan konsep “hukum yang hidup di dalam masyarakat”.
Hal ini dimaksud agar Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat menjanng masukan dari berbagai pihak atas materi muatan yang perlu dimuat pada Peraturan Pemenntah (PP) yang akan dibuat tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat.
Kegiatan ini menghadirkan 5 (lima) Narasumber diantaranya:
adalah Prof. Dr. Edward O.S. Hianej, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM, sebagai keynote speech yang menyampaikan maten tentang Politik Hukum dan Arah Pengaturan Hukum Adat dalam KUHP.
Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan narasumber eksternal lainnya seperti :
1) Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang memaparkan mengenai Pluralisme Hukum: Hukum Positif dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat:
2) Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang memaparkan tentang Tantangan Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Penegakan Hukum,
3) Fery Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., Dosen Bidang Hukum Pidana (Pidana Adat) Universitas Sultan Agung Tirtayasa yang menyampaikan tentang Strategi Inktusi Hukum Adat ke dalam Hukum Pidana Nasional,
4) Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Direktur Eksekutif /Institure for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyampaikan tentang Pembaharuan Hukum Pidana dalam Konstruksi Formalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
Pada kesempatan ini peserta adalah semua pihak yang berkaitan dengan proses pembentukan PP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, baik dari unsur kementerian/lembaga : organisasi nonpemerintah, akademisi : serta masyarakat umum.
Mendagri Dorong Pemda dan Stakeholder Terkait Se-Provinsi Sumbar Jalin Koordinasi Tuntaskan NPHD
BPSDM Kemendagri Perkuat Integritas Aparatur PPUPD Ahli Pertama dan Ahli Muda
Front Aktivis Tanah Air Minta Maaf Kepada Bupati Teluk Bintuni
-
Berita3 minggu agoDPW IP-KI DKI Jakarta Gelar Musyawarah Wilayah 2023
-
Berita3 minggu agoJajaran Pengurus DPW IP-KI DKI Jakarta di Lantik di Balai kota Jakarta
-
Berita4 minggu agoIndonesia Menjadi Tuan Rumah Pertemuan AWGIPC ke-71 di Lombok
-
Berita3 minggu agoMenekan Angka Stunting Lurah Dion Wijaya Gerakkan Ocan Bananas