RESTORASI GAMBUT MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA PENGAKUAN WILAYAH KELOLA RAKYAT ADALAH KUNCI AKSI PENURUNAN EMISI DI SEKTOR BERBASIS LAHANPASCA LAPORAN IPCC TENTANG PERUBAHAN IKLIM DAN TANAH

Jakarta, 14 Agustus 2019. Laporan Panel Ahli Antar pemerintah untuk Perubahan lklim (IPCC) baru saja meluncurkan laporan khusus tentang perubahan iklim dan tanah pada tanggal 8 Agusius 2019 at Jenewa. DaIam laporan tersebut ditegaskan pentingnya tanah dan tata kelola lahan dalam perubahan lkllm. dalam Iaporan tersebut juga disebutkan bahwa antara tahun 2007-2016 emisi global dari sektor berbasis lahan atau AFOLU (pertanian. kehutanan dan alih fungsi Iahan) mencapai 23% dari emisi global. Terdiri dari sekitar 13% dari C02, 44% dan metana (CH4), dan 82% dari emisi nitrogen okisda (N2O). Disisi lain suhu rata-tata permukaan tanah meningkat 1.53 derajat celsius dari masa pra-lndustri. dua kali Iipat iauh lebih besar dibanding kenaikan rala-rata suhu bumi. Mencapai target dibawah 1.5 derajat celsius membutuhkan tidak hanya menurunkan secara drastis emisi disektor energi namun juga menurunkan emisi secara drastis di sektor berbasis lahan.

Aktifitas manusia berimbas pada hampir 75% permukaan tanah bumi, menyebabkan degradasi lahan yang meluas, mendorong deforestasi, mempercepat pemusnahan keanekaragaman hayati dan mendororg perubahan lkiim. Pertanian dan perkebunan skala besar adalah pendorong utama degradasi. penurunan serta emisi karbon. Kombinasi dampak perubahan iklim dan aktifitas manusla akan meningkatkan tekanan pada Iahan dan mengancam kehldupan dan krisis pangan terutama di daerah dataran rendah.

Di sisi lain solusi palsu perubahan lklim seperti bioenergy dan bioenergy ‘carbon capture and storage (BECCS) baik berasal dari sawit maupun kebun kayu (HTI) akan menambah tekanan pada kebutuhan lahan sehingga berakibat pada peningkatkan kerawanan pangan yang berdampak pada 150 juta orang didunia. Aksi mitigasi berbasis lahan dalam laporan IPCC tersebut lebih menitikberatkan pada upaya penurunan emisi dengan menghentikan deforestasy menghentikan kebakaran hutan dan lahan serta menjaga ekosistem esensial sepertl gambut dan bakau. Dalam upaya melakukan restorasi terhadap ekosistem penting tersebut, masyarakat adat, masyarakat lokal dan perempuan adalah kunci dalam upaya restorasi dan mencegah deforestasi. Oleh karena itu pengakuan terhadap Wilayah Kelola Rakyat menjadi langkah strategis dalam upaya menurunkan emisi. Langkah lersebut menyelesaikan tiga soal sekaligus; menurunkan emisl dari sektor berbasis lahan. mengurangan kemiskinan dan meningkatkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi dampak negatif perubahan ikllm.

Aksi mitigasi  seperti mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut akan berkontribusi pada penurunan leblh dari 3 GT C02e emisi secara global setiap tahun serta berdampak positif bagi aksi adaptasi Iebih dari 25 juta populasi. serta menjamin ketersediaan pangan bagi lebih dan 100 juta populasi di dunia. Sedangkan restorasi gambut dan mencegah pembukaan lahan gambut akan menurunkan emisi antara 0.3 sampai 3 GT C02 e setiap tahun, berdampak positif terhadap adaptasi antara 1 sampai 3 juta populasi dan berdampak positif terhadap mancegah terjadinya degradasi lahan.

Luasan Kesatuan Hndrologis Gambut (KHG) di Indonesia mencapai 24,6 juta hektar tersebar dari pulau Sumatera hingga Papua. Dari total luasan KHG tersebut, leblh dari 5,6 juta berada dalam
 kongsi korporasi baik perkebunan sawit maupun kebun kayu. Kemudian kebakaran hutan dan Iahan yang terus terjadi setiap tahun disebabkan karena tidak tegasnya negara untuk menciutkan luasan konsesi korporasi terutama yang tumpang tindih dengan KHG. Selain itu kebakaran hutan dan lahan dikonsesi korforasi juga tidak mendapatkan penindakan hukum yang tegas seperti pencabutan ijin sehingga tidak menlmbulkan efek jera dan menyebabkan karhutla terus berulang.

Dalam konteks penegakan hukum, pernyataan Kapolri Tito Karnavian soal kebakaran lahan di Riau 90 persen membuka lahan dengan cara membakar tldak sesuai dengan slkap kepolisian yang melakukan pemberhentian menyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan. ‘Perusahaan yang di SP3 masih membuka lahan dengan cara membakar tapi kenapa proses hukumnya tidak Ianjut ‘ ungkap Rnko Kumiawan, Durektur Eksekutif Daerah WALHI Rlau. Selain itu, kerusakan ekosistem gambut d! Sumatera Selatan, bukan hanya menyebabkan perubahan ikllm akibat KARHUTLA, tapi juga mengganggu kedaulatan pangan, wilayah kelola rakyat di Belanti yang sebelumnya lumbung pangan, menjadi rusak sejak dikepung korporasl sawit. ‘lmbuh HairuI Sobri, Direktur Eksekutlf Daerah WALHI Sumatera Selatan”.

Kebakaran hutan dan Iahan yang terus berulang merupakan tantangan terberat bagi Presiden serta lembaga terkait yang leblh memilih mengajukan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung terkait  gugatan Citizen Lawsuit (CLS) warga Kallmantan Tengah yang terpapar asap den kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015.  Daripada memhabiskan waktu dan energy untuk  mengajukan PK, sebaiknva Presiden dan pemerintahannya lebih berfokus melaksanakan putusan Mahkamah Agung demi kepentingan naslb jutaan rakyat dan Iingkungan hidup dan berupaya membangun sebuah terobosan hukum yang mampu menjerat kejahatan ekosida yang dllakukan oleh korporasi,  atau menjerat korporasi sebagai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap bencana alam. ‘

Restorasl gambut, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penanganan perubahan iklim serta pengakuan wilayah Kelola Rakyat sesungguhnya telah menjadi janji politik dan komitmen Presiden dalam pemerintahan yang berjalan saat Ini. Kami mendesak agar presiden dapat memaparkan tantangan dan agenda dalam penyelamatan lingkungan hidup. (Red)